Connect with us

SUARA.com

Ketua DPR: butuh komitmen bersama membangun bangsa

Puan menilai dibutuhkannya pemerintahan yang kuat yang bisa bekerja sama

Bagikan !

Published

on

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Ketua MPR usai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Porli, TNI dan BIN. (Dok : DPR).

ZONAUTARA.com – Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 terpilih, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa persoalan yanng dihadapi Bangsa Indonesia dari tahun ke tahun bukanlah semakin mudah, tetapi justru semakin rumit.

Untuk itu, Puan menilai dibutuhkannya pemerintahan yang kuat yang bisa bekerja sama, dan kebijakan legislatif yang ada di DPR RI, untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang bisa menyejahterakan rakyat.

“Negara ini sangat besar, negara ini harus dibangun bersama-sama secara bergotong-royong. Jadi, kemudian ada manuver. Saya melihatnya bukan manuver. Saya melihatnya ini suatu silahturami yang dilakukan oleh partai yang dalam Pemilu berseberangan atau bukan bersama-sama untuk mempunyai komitmen bersama-sama membangun bangsa ini,” kata Puan usai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Ketua MPR, Ketua DPD, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019) lalu.

Menanggapi adanya dinamika partai politik yang berada di luar pemerintahan atau partai oposisi yang merapat ke pemerintahan, Puan menilai hal tersebut sebagai hal yang wajar.

Bahkan itu juga menjadi salah satu proses politik yang ada di DPR RI. Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, silaturahmi bagi elite politik menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta komunikasi yang baik.

Selain itu, Puan mendorong terciptanya sikap untuk tetap saling bergotong-royong, menghargai, dan menghormati para sesama elite politik. Hal ini perlu dilakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat.

“Jumlah berapa besar oposisi atau kemudian partai ikut Pemerintah sendiri itu kan sebenarnya selama kita masih bisa bergotong-royong, saling menghargai, dan menghormati untuk rakyat saya rasa itu semua bisa dilakukan dengan dinamika yang ada di DPR,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SUARA.com

Ngabalin: Pemerintah fokus tangani covid-19, tunda bahas RUU HIP

Menurut dia, tidak mudah membahas Haluan Ideologi Pancasila. Pasalnya pembahasan HIP adalah persoalan besar yang butuh konsentrasi yang besar.

Bagikan !

Published

on

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. [Suara.com/Ari Purnomo]

ZONAUTARA.COM – Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mengatakan, pemerintah belum mau membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Kita tidak mau membahasnya,” ujar Ngabalin, dikutip dari Suara.com.

Pernyataan Ngabalin menyusul keputusan pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP.

Ia menegaskan alasan pemerintah sementara menolak pembahasan RUU HIP karena terjadi perdebatan yang luar biasa di sejumlah pihak dan kalangan masyarakat.

Selain itu, kata Ngabalin, pemerintah saat ini fokus dan serius menangani pandemi Covid-19.

“Kita sekarang sangat serius sedang menghadapi pandemi covid-19. Konsentrasi Presiden, Pemerintah itu kan dalam menangani percepatan penanganan covid-19,” katanya.

Tak hanya itu, pembahasan RUU HIP bukan momentum yang tepat lantaran pemerintah masih fokus menangani Covid-19.

Menurut dia, tidak mudah membahas Haluan Ideologi Pancasila. Pasalnya pembahasan HIP adalah persoalan besar yang butuh konsentrasi yang besar.

“Diharapkan agar konsentrasi besar, power pemerintah benar benar fokus dalam rangka penyelesaian, percepatan penanganan covid 19. Jadi ini soal timing sebetulnya ya, tidak terlalu tepat. Tidak gampang ini bahas haluan ideologi pancasila loh. Ini persoalan besar. Konsentrasi kita nanti akan terganggu,” tutur dia.

Ketika ditanya apakah pemerintah akan membahas RUU HIP dengan DPR setelah Covid-19 dikendalikan, Ngabalin menuturkan hal tersebut tergantung DPR dan komponen masyarakat.

“Itu tergantung DPR. DPR yang punya hak inisiatif. Kalau seluruh komponen masyarakat melakukan perlawanan kan, akan mengganggu situasi keamanan. Yang pasti karena ini hak inisiatif parlemen, jangan ada yang sebarkan berita kebohongan, kebencian, yang dialamatkan kepada pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap, pemerintah akhirnya memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

Mahfud mengatakan, pemerintah juga meminta DPR RI sebagai pengusul untuk menerima masukan terlebih dahulu dari masyarakat, sebelum melanjutkan pembahasan RUU HIP.

Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui akun Twitter @mohmahfudmd pada Selasa (16/6/2020).

“Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat,” kata Mahfud.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com