Connect with us

Zona Wakil Rakyat

APBD Sulut 2020 diharapkan tak ada penyimpangan

James Arthur Kojongian berharap APBD dapat meningkatkan pelayanan publik.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Sulawesi Utara tahun anggaran 2020 telah diparipurnakan dan disetujui semua fraksi di DPRD Sulut untuk dibahas lebih lanjut, Selasa (05/11).

Saat ini, RAPBD 2020 sementara dibahas antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat lantai III, Kantor DPRD Sulut, Rabu (06/11).

Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian berharap, APBD 2020 bisa dijadikan instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Jadi, harus mengacu Permendagri 33 Tahun 2019, asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Menurut dia, APBD tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses yang instan. APBD disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai tujuan pembangunan dan juga sebagai pelaku pembangunan itu sendiri.

Alokasi anggaran itu diharapkan mengedepankan asas manfaat dan skala prioritas anggaran yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Sulut saat ini.

“Seperti perbaikan infrastruktur serta pelayanan kesehatan dan pendidikan di seluruh kabupaten dan kota,” kata politisi Partai Golkar itu.

Dirinya pun mengingatkan, pemerintah tidak memanfaatkan APBD sebagai alat opini di Pilkada 2020 mendatang.

“Jangan sampai terjadi penyimpangan dana APBD. Jangan jadikan APBD sebagai modus meraup suara dalam memenangkan Pilkada. Alokasikanlah APBD sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan. APBD 2020 harus bijak, pro rakyat, dan terbuka untuk semua masyarakat,” tandasnya. (K02)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

KABAR SULUT

Wenny Lumentut: 14 hari libur bukan untuk bepergian

Published

on

Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut Wenny Lumentut. (Foto: Istimewa)

MANADO, ZONAUTARA.com Pemerintah di berbagai daerah di Indonesia mengambil kebijakan untuk meliburkan sekolah-sekolah, hingga para Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 14 hari.

Langkah tersebut diambil untuk mencegah penyebaran virus Corona Covid-19 yang telah ada di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Terkait kebijakan tersebut, Ketua Fraksi Nyiur Melambai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut Wenny Lumentut mengimbau, siswa, mahasiswa hingga para ASN agar tidak memanfaatkan kebijakan libur tersebut untuk bepergian ke tempat-tempat wisata dan keramaian.

“14 hari libur ini diambil agar kita bisa menghindari pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, sehingga mencegah tertular virus Corona. Sehingga, libur 14 hari jangan digunakan untuk bepergian,” kata Lumentut, Selasa (17/3/2020).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut ini pun berharap, siswa hingga mahasiswa dapat melakukan aktifitias pembelajaran secara mandiri di rumah atau secara daring dan para ASN dapat melakukan melakukan pekerjaan dari rumah tanpa harus datang ke kantor.

“Ini semua demi kebaikan kita bersama dan juga merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Corona ini,” tuturnya.

Lumentut pun berharap masyarakat bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

“Masyarakat juga tidak perlu panik, namun tentu tetap waspada dengan terus menjaga kebersihan dan menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah diserang virus ini,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Tomohon-Minahasa ini. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com