Connect with us

Zona Wakil Rakyat

APBD Sulut 2020 diharapkan tak ada penyimpangan

James Arthur Kojongian berharap APBD dapat meningkatkan pelayanan publik.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Sulawesi Utara tahun anggaran 2020 telah diparipurnakan dan disetujui semua fraksi di DPRD Sulut untuk dibahas lebih lanjut, Selasa (05/11).

Saat ini, RAPBD 2020 sementara dibahas antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat lantai III, Kantor DPRD Sulut, Rabu (06/11).

Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian berharap, APBD 2020 bisa dijadikan instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Jadi, harus mengacu Permendagri 33 Tahun 2019, asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Menurut dia, APBD tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses yang instan. APBD disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai tujuan pembangunan dan juga sebagai pelaku pembangunan itu sendiri.

Alokasi anggaran itu diharapkan mengedepankan asas manfaat dan skala prioritas anggaran yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Sulut saat ini.

“Seperti perbaikan infrastruktur serta pelayanan kesehatan dan pendidikan di seluruh kabupaten dan kota,” kata politisi Partai Golkar itu.

Dirinya pun mengingatkan, pemerintah tidak memanfaatkan APBD sebagai alat opini di Pilkada 2020 mendatang.

“Jangan sampai terjadi penyimpangan dana APBD. Jangan jadikan APBD sebagai modus meraup suara dalam memenangkan Pilkada. Alokasikanlah APBD sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan. APBD 2020 harus bijak, pro rakyat, dan terbuka untuk semua masyarakat,” tandasnya. (K02)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Sulut

Rp 360 miliar untuk Pilkada Sulut

KPU dapat Rp 220M, Bawaslu Rp 110M dan pengamanan Rp 30M.

Bagikan !

Published

on

Manado, ZONAUTARA.com – Penandatanganan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur 2020 oleh Gubernur Olly Dondokambey, Senin (4/11/2019), disambut positif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut.

Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh mengatakan dengan ditandatanganinya NPHD Anggara Pilgub, maka tidak ada lagi hambatan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilukada Gubernur.

“KPU akan menggunakan anggaran tersebut secara efisien dan efektif serta terbuka dalam pengelolaannya,” ujar Ardiles, malam tadi.

Dengan anggaran yang telah disiapkan tersebut, pihaknya optimis Pilgub 2020 dapat berlangsung dengan kualitas yang baik.

Sedangkan anggota KPU, Meidy Tinanongon menyatakan dengan ditandatangani NPHD, maka ini menjadi acuan pelaksanaan program dalam rangka suksesnya Pemilukada Gubernur.

“Terimakasih kepada Pemerintah Propinsi, termasuk TAPD dan DPRD Sulawesi Utara yang sudah bersama-sama melakukan pembahasan Rencana Kebutuhan Anggaran untuk dana hibah Pemilukada Gubernur,” tandas mantan Ketua KPU Minahasa ini.

Penandatanganan NPHD sendiri dihadiri oleh jajaran KPU Sulut, Ardiles Mewoh, Meidy Tinangon, Lanny Oeinto, dan Sekretaris KPU Pujiastuti. Dari Bawaslu Sulut adalah Herwyn Malonda dan Supriyadi Pangelu serta jajarannya.

Diketahui, untuk Pemillihan Guberur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatakan anggaran sebesar Rp220 miliar dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Rp110 miliar. Sedangkan untuk anggaran pengamanan Rp30 miliar. Total anggaran untuk Pilkada Sulut sebesar Rp 360 miliar. (K-02)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com