Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Kapal-kapal pencuri ikan tak akan ditenggelamkan

Ada sekitar 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com  – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berencana akan menghibahkan kapal-kapal pencuri ikan yang terlantar dan telah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah kepada nelayan.

Hal tersebut dikatakannya seusai mengikuti rapat koordinasi yang digelar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (19/11/2019), yang turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Kami harapkan kapal ini ada gunanya, ada manfaatnya. Nanti diputuskan kapal-kapal yang sudah inkrah, arah mau gimana, akan diserahkan ke mana, misalnya untuk dihibahkan ke nelayan,” kata Edhy.

Dijelaskannya, saat ini ada sekitar 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, 6 kapal harus dimusnahkan, dan sisanya dalam kondisi kurang baik.

“Pemerintah masih mempertimbangkan penerima hibah kapal tersebut mulai dari nelayan, koperasi, pemerintah daerah, hingga kampus untuk kebutuhan pelatihan akademisi. Yang jelas, kalau toh dihibahkan pemerintah akan tetap memantau secara berkala untuk memastikan agar kapal tersebut tidak dijual kepada pemilik asal,” ujar Edhy.

Selain kapal yang sudah inkrah tersebut, imbuhnya, pemerintah juga membahas solusi untuk kapal-kapal eks perusahaan asing yang mangkrak di pelabuhan.

“Masih banyak kapal eks asing. Itu harus ada jalan keluarnya supaya tidak memenuhi tempat. Ada juga kapal yang dipesan oleh pengusaha, namun saat tiba di tanah air aturannya berubah sehingga kapal tersebut tidak bisa melaut,” jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan berharap kapal-kapal yang masih dalam kondisi bagus, akan lebih baik dimanfaatkan untuk nelayan.

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

OTT KPK pertama di 2020, Bupati Sidoarjo terjaring

Diduga terkait kasus proyek pengadaan barang dan jasa.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Ini merupakan OTT pertama kali di tahun 2020.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring OTT di Pendopo Sidoarjo pada Selasa (7/1/2020). Kini Saiful sudah dibawah di Gedung KPK di Jakarta, Rabu (8/1/).

“KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di kabupaten Sidoarjo Jawa Timur,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/1/2020).

Bersama Saiful, turut diamankan tiga orang lainnya, dua laki-laki dan satu perempuan.

Sebelum dibawa ke Jakarta, Saiful diperiksa di Mapolda Jatim selama enam jam. Kasus OTT Saiful diduga berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Sidoarjo.

Saiful telah menjabat dua periode sebagai Bupati dan sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Sidoarjo.

Kepada wartawan, Saiful menyatakan tidak tahu menahu mengapa dirinya terjaring OTT KPK.

Tim KPK membawa serta beberapa koper yang diduga berisi barang bukti dokumen terkait kasus Saiful.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com