Connect with us

HEADLINE

Anak muda dipercaya bantu Presiden

Saat pengumuman di Istana Kepresidenan Jakarta, Jokowi menyatakan tugas khusus mereka adalah mengembangkan inovasi di berbagai bidang.

Bagikan !

Published

on

Presiden Joko Widodo memperkenalkan tujuh orang staf khusus. - Bisnis/Amanda Kusumawardhani

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan menarik dengan mempercayakan anak-anak muda menjadi Staf Khusus Presiden.

Pada Kamis (21/11/2019) kemarin, Jokowi mengumumkan 12 nama staf khusus Presiden. Dari ke-12 nama staf khusus itu, tujuh diantaranya datang dari generasi muda.

Selain ketujuh staf khusus tersebut, wajah lama juga masih tetap bertugas seperti Diaz Hendropriyono, Sukardi Rinakit, dan Ari Dwipayana. Sedangkan dua nama baru dari kalangan politisi adalah politikus PDI Perjuangan, Arief Budimanta (51), dan politikus PSI Dini Shanti Purwono (45).

Tujuh staf khusus anak muda itu berusia 23 hingga 36 tahun. Paling muda adalah Putri Indahsari Tanjung (23 tahun Lulusan Academy of Art San Fransisco), sedangkan yang paling tua adalah Ayu Kartika Dewi (36 tahun, perumus gerakan Sabang Merauke).

Salah satu nama yang ramai dibicarakan adalah anak pengusaha Chairul Tanjung, Putri Tanjung yang juga dikenal sebagai CEO and Founder Creativepreneur.

Adapula pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, dan pendiri Amartha Andi Taufan Garuda Putra.

Selain itu ada CEO Kitong Bisa Billy Mambrasar, perumus gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, mantan Ketua Umum PMII Aminuddin Ma’ruf, dan pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia.

Staf khusus presiden bertugas membantu presiden di luar fungsi kementerian dan lembaga. Mereka bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Saat pengumuman di Istana Kepresidenan Jakarta, Jokowi menyatakan tugas khusus mereka adalah mengembangkan inovasi di berbagai bidang.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Penanganan kekerasan terhadap perempuan lamban

Selama 3 tahun terakhir, ada 179 kasus yang ditangani Swara Parangpuan.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi (Pixabay.com)

MANADO, ZONAUTARA.com – Penanganan terhadap kekerasan perempuan dinilai lamban. Sementara fakta kualitas dan kuantitas tindakan kekerasan terhadap perempuan terus berkembang dengan cepat.

Dalam catatan Swara Parangpuan, selama kurun waktu tiga tahun terakhir, ada sebanyak 179 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah didampingi.

“Kendati terlihat adanya tren penurunan dari segi kuantitas, tetapi bukan berarti realitas sebenarnya kekerasan terhadap perempuan menurun,” ujar Koordinator Program Swara Parangpuan Sulut, Mun Djenaan, Selasa (10/12/2019) saat melaunching Catatan Tahunan Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulut 2019.

Menurut Mun, saat ini informasi terkait adanya lembaga layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan telah terdistribusi.

“Masyarakat sudah mulai tercerahkan oleh informasi-informasi terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan sudah ada layanan yang ada di desa-desa yang didampingi oleh Swara Parangpuan,” kata Mun.

Meski demikian catatan tahunan Swara Parangpuan menyorot soal tantangan yang dihadapi korban kekerasan terhadap perempuan. Tantangan terbesar adalah sulitnya mendapatkan layanan hukum, padahal 65 persen dari kasus yang ditangani, korban ingin mendapatkan layanan hukum.

“Tantangan dalam layanan hukum itu antara lain sulitnya menghadirkan pembuktian kasus pelecehan seksual, pengakuan korban sering tidak menjadi alat bukti hukum serta korban sering mendapat reviktimisasi dari aparat dan masyarakat,” urai Mun.

Mun juga menjelaskan bahwa acap kali korban dibebankan untuk mencari alat bukti, pencarian pelaku yang lari dibebankan kepada keluarga pelaku dan korban, serta lamanya proses hukum KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang belum menjadi prioritas aparat.

Isu perempuan menurut Mun, masih dilihat sebagai isu sektoral dan juga parsial dalam penegakan hukum dan perencanaan pembangunan. Di struktur kepolisian misalnya, penanganan KDRT masih disatukan dengan unit penanganan perempuan dan anak.

Sementara selama ini pemerintah dalam menangani trafficking masih melakukan pendekatan hukum semata. Padahal motivasi korban trafficking paling banyak karena masalah ekonomi.

“Semestinya ada pendekatan pemberdayaan ekonomi dalam penanganan trafficking,” kritik Mun.

Melihat situasi kekerasan terhadap perempuan yang masih terus berlangsung itu, Swara Parangpuan mendesak pemerintah menjadikan isu perempuan dan anak sebagai salah satu program prioritas dalam penyusunan pembangunan daerah.

“Jika perlu harus ada kebijakan daerah yang memberikan jaminan anggaran perlindungan terhadap korban, serta menyediakan layanan yang dibutuhkan korban secara menyeluruh dan berkelanjutan hingga pemberdayaan,” kata Mun.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com