Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Jokowi: Kartu Pra-Kerja bukan program menggaji pengangguran

Kartu Pra-Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Implementasi program Kartu Pra-Kerja bukanlah untuk menggaji pengangguran. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, program Kartu Pra-Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan bukan menggaji pengangguran.

“Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak, itu keliru,” ujar Presiden Jokowi saat Rapat Terbatas tentang Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Kartu Pra-Kerja, imbuhnya, merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas, dan tidak sedang dalam pendidikan formal. Atau juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

“Fokus pemerintah dalam Kartu Pra-Kerja ada dua. Yang pertama, mempersiapkan angkatan kerja dan terserap untuk bekerja atau menjadi entrepreneur. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK melalui rescaling dan upscaling agar semakin produktif dan berdaya saing,” kata Jokowi.

Presiden menyampaikan, ingin mendapatkan laporan mengenai persiapan detil implementasi terutama soal pembentukan project management office yang akan mengelola program Kartu Pra-Kerja itu, kesiapan platform sistem digital dan proses alur bisnis, serta kesiapan lembaga pelatihan dan rancangan skema pencairan dana untuk pembayarannya.

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

OTT KPK pertama di 2020, Bupati Sidoarjo terjaring

Diduga terkait kasus proyek pengadaan barang dan jasa.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Ini merupakan OTT pertama kali di tahun 2020.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring OTT di Pendopo Sidoarjo pada Selasa (7/1/2020). Kini Saiful sudah dibawah di Gedung KPK di Jakarta, Rabu (8/1/).

“KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di kabupaten Sidoarjo Jawa Timur,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/1/2020).

Bersama Saiful, turut diamankan tiga orang lainnya, dua laki-laki dan satu perempuan.

Sebelum dibawa ke Jakarta, Saiful diperiksa di Mapolda Jatim selama enam jam. Kasus OTT Saiful diduga berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Sidoarjo.

Saiful telah menjabat dua periode sebagai Bupati dan sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Sidoarjo.

Kepada wartawan, Saiful menyatakan tidak tahu menahu mengapa dirinya terjaring OTT KPK.

Tim KPK membawa serta beberapa koper yang diduga berisi barang bukti dokumen terkait kasus Saiful.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com