Connect with us

ZONA DAERAH

Terkait masalah PTSL, Komisi I RDP dengan BPN

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.comPendaftaran Tanah Sistemastis Lengkap (PTSL) masih menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Kota Tomohon saat ini.

Terkait hal tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon pun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tomohon dan Camat se-Kota Tomohon, Senin (13/1/2020).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I James Kojongian, didampingi Anggota DPRD Toar Polakitan, Priscilla Tumurang, dan Ferdinand Turang.

“Dalam rapat tersebut, dibahas program PTSL yang menjadi permasalahan warga dan mengenai program konsolidasi tanah,” ujar Kojongian.

Menurut dia, dalam rapat tersebut, pihak BPN mengaku akan segera menyerahkan semua PTSL yang sudah sertifikat kepada masyarakat.

“BPN juga akan menyampaikan data terkait sejauh mana proses PTSL untuk yang belum sertifikat, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti di tahun berikutnya,” pungkasnya.

Hadir dalam RDP tersebut Kepala BPN Kota Tomohon Christanto Bulamey bersama jajaran, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tomohon.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

ZONA DAERAH

Target diserahkan 31 Januari, penyusunan LKPD dikebut

Published

on

Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman menegaskan, pihaknya akan mengupayakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon diserahkan pada akhir Januari 2020 mendatang.

Jika terlaksana sesuai dengan target tersebut, Kota Tomohon pun akan menjadi yang pertama di Sulawesi Utara (Sulut) yang memasukan LKPD dan yang kedua di Indonesia setelah Kabupaten Musi Banyuasin.

“Di tahun-tahun sebelumnya penyerahan buku LKPD ini biasanya paling lambat diserahkan pada bulan Maret. Di tahun 2020 ini, Pemerintah Kota menjadi terobosan, bahwa kita akan pertama di Sulut menyerahkan LKPD di 31 Januari dan kedua tercepat di Indonesia,” ujar Eman beberapa waktu lalu.

Menurut Eman, penyerahan LKPD di akhr Januari ini tujuannya bukan untuk menjadi yang tercepat, melainkan sebagai bagian dari pemantauan pengelolaan keuangan dan kinerja.

“Targetnya bukan menjadi yang tercepat, tapi sebenarnya kita terus meningkatkan diri dalam rangkaian bagaimana laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kota Tomohon ini terus dipantau dan dievaluasi,” ungkap Eman.

Dia menegaskan, Perangkat Daerah di jajaran Pemkot Tomohon saat ini sedang dalam tahapan perampungan sebelum nantinya diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala BPKPD Gerardus Mogi. (Foto: zonautara.com)

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Gerardus Mogi menjelaskan, dari 34 Perangkat Daerah ditambah 9 bagian yang ada di jajaran Pemkot Tomohon, hanya tertinggal 3 Perangkat Daerah yang sementara dirampungkan penginputan data-data asetnya.

“Ketiga Perangkat Daerah tersebut adalah PUPR, Dinkes dan Dikbud. Sementara, untuk 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tomohon Timur dan Tomohon Utara masih belum menginput data, sedangkan Kecamatan Tomohon Selatan hampir selesai,” kata Mogi, Rabu (22/1/2020).

Menurut Mogi, dasar penyusunan LKPD adalah laporan keuangan dari setiap Perangkat Daerah dan saat ini juga Inspektorat sementara melakukan review bagi setiap Perangkat Daerah yang laporan keuangannya sudah selesai dilaksanakan.

“Sejak tanggal 13 Januari itu dimulai dengan rekonsiliasi data Perangkat Daerah dengan Bidang Akutansi untuk posisi KAS (saldo akhir). Juga, rekonsiliasi data Aset dengan Bidang BMD untuk menghitung nilai Aset, akumulasi penyusutan Aset dan total pengadaan di tahun 2019,” pungkas Mogi.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com