Penulis: Novline Rewah
Pejabat publik merespons tentang pelantikan Elly Engelbert Lasut (E2L) sebagai Bupati Kepulauan Talaud terpilih sebenarnya menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam sistim pemerintahan di republik ini.
Publik memang cukup menyorot pelantikan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap E2L meski seharusnya jadi tugas seorang Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi.
Kemendagri mengambil alih tugas kepala daerah ini bukan tak ada sebab. Konflik pelantikan ini sudah sejak tahun 2019 lalu melayang di udara Sulut dan putusan MA NO.584/K/TUN/2019 yang menjadi titik selisih pelantikan tak kunjung dilakukan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey sudah dimediasi juga.
Langkah tersebut juga tak kunjung membawa perubahan. Akhirnya, Rabu (26/02/2020) pagi Kemendagri melantik E2L sebagai Bupati Kepulauan Talaud dan Moktar Arunde Parapaga sebagai Wakilnya, yang sejatinya agenda tersebut sudah tertunda cukup lama.
Sebagai pejabat publik, apa yang disampaikan Gubernur Sulut melalui berita dan video yang diunggah media-media yang ada cukup menarik perhatian saya untuk menuliskan catatan ini. Paling tidak, kita dapat rasional menelaahnya.
Saya pribadi melihatnya sebagai penyampaian yang kehilangan pijakan sebagai pejabat publik yang tentunya ada kaidah aturan yang perlu diperhatikan. Setidaknya, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Gubernur Sulut Olly Dondokambey seharusnya menyatakan rasa empati dan simpatinya.
Sebab, bagaimanapun juga, E2L adalah bagian dari Provinsi Sulut yang melaksanakan tugas di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sudah tentu akan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Tetapi jika hanya E2L yang membangun sinergitas sementara gubernur kehilangan pijakan sebagai pejabat publik, akankah berjalan baik sistim pemerintahan di Sulut? Slogan Sulut Hebat yang dipropagandakan Pemprov Sulut akankah bertahan atau terlindas oleh egoisme kekuasaan lalu jadi tak hebat lagi?
Wait and see saja.
Novline Rewah adalah seorang pemerhati masalah sosial, politik, dan pemerintahan di Sulawesi Utara.