Connect with us

CARI TAHU

Chloroquine itu bukanlah obat first line Corona

Penggunaannya harus melalui resep dokter dan pemerintah telah memiliki stok klorokuin sebanyak 3 juta,

Bagikan !

Published

on

zonautara.com
Chloroquine hanya obat second line.(Image: JESHOOTS.com)

ZONAUTARA.com – Chloroquine bukanlah obat first line Corona tetapi hanya obat second line. Demikian yang dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pengecekan ke Wisma Atlet, Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta, Senin (23/03/2020).

Menurutnya, memang obat Corona (Covid-19) ini belum ada dan juga belum ada antivirusnya. Tetapi dari pengalaman beberapa negara, Chloroquine ini sudah digunakan dan banyak pasien Covid-19 yang sembuh dan membaik kondisinya.

“Obat ini bukan obat bebas. Penggunaannya harus melalui resep dokter dan pemerintah telah memiliki stok klorokuin sebanyak 3 juta,” ujar Jokowi.

Chloroquine tersebut, imbuh Presiden, merupakan produksi dari Indonesia, dalam hal ini Kimia Farma. Untuk pasien Covid-19 yang ada di rumah sakit jika dianggap dokter yang merawatnya Chloroquine ini cocok untuk pasien tersebut pasti akan diberikan.

Saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (20/03/2020), Presiden mengatakan bahwa selain Chloroquine, pemerintah juga telah menyiapkan Avigan sebagai alternatif untuk pasien Covid-19.

“Obat ini sudah dicoba oleh 1, 2, 3 negara dan memberikan kesembuhan, yaitu Avigan. Kita telah mendatangkan 5 ribu, akan kita coba, dan dalam proses pemesanan 2 juta. Kemudian yang kedua Chloroquine, ini kita telah siap 3 juta,” kata Presiden.

Bagikan !
Beri Donasi

CARI TAHU

Apa yang membuat “social distancing” di Korea Selatan berhasil?

Warga yang melanggar akan didenda Rp 40 juta hingga Rp 133 juta.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.COM – Korea Selatan termasuk negara di luar China yang dikhawatirkan akan meledak jumlah kasus terjangkit virus corona. Namun pemerintah Korea Selatan mampu menurunkan laju pertambahan kasus dan angka kematian.

Padahal Korea Selatan tidak menerapkan kebijakan lockdown, tetapi menitikberatkan pada pembatasan interaksi sosial atau social distancing.

Lalu apa yang membuat Korea Selatan berhasil dalam kebijakan social distancing?

Salah satu keberhasilan penerapan pembatasan interaksi sosial di Korea Selatan adalah sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Otoritas di Korea Selatan akan memberi denda sebesar 3 hingga 10 juta won bagi siapa saja yang menolak tes dan karantina.

Denda itu sangat besar nilainya, yang jika dirupiahkan sekitar Rp 40 juta hingga Rp 133,8 juta untuk kurs Rp 13,3 per won.

Pertambahan kasus di Korea Selatan yang berhasil diturunkan. (Sumber: Worldometers.info)

Selain sanksi pidana dan denda, pemerintah Korea Selatan juga memantau warga negaranya yang positif terjangkit melalui aplikasi dan CCTV, termasuk memantau pergerakan pasien melalui pelacakan transaksi kartu debit dan kartu kredit.

Keterbukaan informasi dari Pemerintah Korea Selatan juga mendorong kepercayaan publik, bahwa pemerintahan negara mereka sedang bekerja dengan sungguh-sungguh memerangi wabah covid-19.

Baca pula: Kasus virus corona tembus 700 ribu orang

Keterbukaan informasi itu membuat warga yang sehat dapat menghindari titik lokasi yang terinfeksi, dengan tujuan tidak ikut terjangkit. Aplikasi yang dipakai di sana membuat orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien mudah diidentifikasi.

Hasil identifikasi itu mempermudah otoritas kesehatan melakukan tes, yang jika tidak dituruti akan dikenakan sanksi pidana dan denda.

Pasien yang terkonfirmasi jika menolak dikarantina atau dirawat di rumah sakit mendapat ancaman pidana 1 tahun atau denda sebesar 10 juta won atau senilai Rp. 133,8 juta.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com