ZONAUTARA.com – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menempati peringkat pertama Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tahun 2020. Dengan tingkat kerawanan Sulut 87,43, di atas Sumatera Barat dengan 86,57, Jambi 79,13, Sulawesi Tengah 75,57 dan Bengkulu 74,86.
Rangking kerawanan tersebut berdasarkan sejumlah dimensi. Seperti Konteks Sosial dengan 89,63 (peringkat 2), Penyelenggaran Pemilu Bebas Adil 86,87 (peringkat 1), Kontestasi 80,60 (peringkat 3) dan partisipasi politik 95,55 (peringkat 2).
Pada indikator kerawanan Covid-19, Sulut juga berada pada peringkat 8 dari 9 daerah. Yakni 73,6.
Rangking IKP Kabupaten/kota dipegang oleh Kabupaten Minut dengan 57,53, disusul Kota Tomohon 55,43, Kota Manado 53,72, Minsel 52,30 dan Bolsel 51,27, Bitung 50,51 serta Boltim 50,47.
Sedangkan kabupaten/kota dengan isu strategis juga masuk dalam IKP yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut. Dimana Kota Bitung tertinggi terkait isu hak pilih dengan angka 72,2. Juga penolakan Pilkada karena Covid-19 dipegang oleh kota Bitung dengan angka 37,5.
Isu rawan politik uang dan jaringan internet dipegang Bolsel dengan angka 70,7 dan 78,3.
Dengan angka-angka ini, Bawaslu menarik kesimpulan bawah tidak ada daerah memiliki kerawanan rendah, baik di Propinsi maupun Kabupaten/kota.
Akademisi Fisip Unsrat, Ferry Liando mengatakan IKP yang disusun Bawaslu ini memang belum terjadi, tapi merupakan potensi yang bisa terjadi. Tingginya IKP di Sulut, kata Liando disebabkan oleh tingginya jumlah petahana yang maju di Pilkada.
“Untuk Pilgub ada petahana, dan di kabupaten/kota lain ada anak dan adik yang juga maju mencalonkan diri,” ungkap Liando saat jadi pembicara pada Media Gathering Publikasi TPS Rawan, Publikasi IKP dan Data Canvassing Pengawasan Pilkada Serentak tahun 2020 di Sulut, yang digelar Senin (7/12/2020).
Liando juga mengatakan bahwa korelasi IKP biasanya tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana untuk mendapatkan jabatan tinggi, biasanya ASN menjadi tim sukses saat Pilkada.
“Belum lagi soal penyaluran bansos oleh calon-calon petahana. Tapi bansos memang harus disalurkan, karena pemerintah harus menuntaskan serapan anggaran,” tandas dia.
Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat
