ZONAUTARA.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pemerintahan yang smart, ramping, dapat memangkas birokrasi agar terciptanya kecepatan perizinan dan pelayanan bagi masyarakat.
Hal ini mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo akan mengalihkan jabatan struktural ke fungsional sebagai bentuk upaya mewujudkan percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik yang diinginkan Jokowi.
Tjahjo menjelaskan, pengalihan jabatan itu juga sebagai upaya menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.
“Dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan, perlu mempertimbangkan jumlah dan jenis jabatan di lingkungan instansi pemerintah dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata Menteri PAN-RB, Kamis (28/01/2021).
Jabatan fungsional juga dipercaya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman digitalisasi karena sifatnya yang mandiri dan lincah. Terlebih pola kerja jabatan fungsional yang erat kaitannya dengan era digitalisasi melalui sistem flexible working arrangement dengan regulasi proses bisnis yang sederhana.
“Selaku leading sector pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Kementerian PAN-RB mendorong keberhasilan untuk menciptakan prospek yang baik dan menjawab tantangan agar jabatan fungsional dapat menghadapi era digitalisasi,” ujarnya.
Menurut Tjahjo, hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung guna keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
Sejalan dengan itu, Menteri PAN-RB meminta agar para pejabat fungsional mampu adaptif di berbagai kondisi terutama pada era globalisasi seperti saat ini. Juga mampu memberikan pelayanan berkualitas yang cepat, aman, tepat serta mampu memahami keinginan pengguna layanan, ramah, dan melindungi.
“Yang tidak kalah penting para pemangku jabatan fungsional juga harus mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendorong produktivitas masyarakat dan mampu bersaing secara global,” ujarnya.