Vaksinasi virus corona di Indonesia berjalan lamban

ZONAUTARA.com – Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang memprioritas kelompok tenaga kesehatan (nakes) berjalan lamban dan di bawah target.

Sejak dimulai pada 13 Januari lalu hingga Kamis (28/1/2021), jumlah penerima vaksin dari kelompok nakes baru mencapai 368.318 orang.

Jumlah secara keseluruhan nakes yang harus divaksin virus corona ada sebanyak 1,48 juta orang, dengan target kelar pada akhir Februari.

Adapun nakes yang telah menerima dua kali vaksin baru mencapai 5.468 orang, sesuai dengan rilis Kementerian Kesehatan RI dikutip dari Lokadata.id.

Dengan kondisi saat ini, pemerintah hanya punya waktu kurang lebih 30 hari untuk menyelesaikan program vaksinasi kepada 1,1 juta nakes.

Jika vaksinasi tahap pertama melenceng dari target, dikhawatirkan akan membuat penyuntikan tahap kedua sampai keempat makin molor. Ini bisa mengganggu program mengatasi pandemi secara nasional.

Presiden Jokowi mengakui lambatnya pelaksanaan program vaksinasi tersebut. Menurut Presiden, dalam tahapan awal vaksinasi ini memang masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Kendati demikian, ia mengaku pemerintah telah menindaklanjuti masalah tersebut dan tetap berupaya untuk memenuhi target semula.

“Ini kan memang baru awal. Vaksinasi ini dimulai dari tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat. Biasa di awal itu ada manajemen lapangan yang perlu diperbaiki sehingga hari ini memang kita baru mendapatkan kurang lebih 250 ribu yang sudah divaksin untuk nakes,” kata Jokowi usai melakukan vaksinasi kedua, Rabu (27/1/2021).

Jurubicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Abdul Halik Malik mengatakan lambatnya proses vaksinasi Covid-19 itu karena terdapat sejumlah persoalan, terutama dalam hal pendataan sasaran vaksinasi nakes serta manajemen layanan vaksinasi di lapangan yang belum optimal.

“Faktanya belum semua tenaga kesehatan mendapat undangan vaksinasi padahal mereka adalah tenaga kesehatan yang notabene menjadi sasaran prioritas,” kata Halik, Jumat (29/1/2021).

Persoalan data nakes dalam program vaksinasi virus corona ini juga dirasakan anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Ketua Umum PPNI, Harif Fadhillah mengatakan, banyak perawat yang statusnya tidak terdaftar sebagai kelompok prioritas meskipun telah mendapatkan pemberitahuan melalui SMS.

Ketika para perawat ingin melakukan proses pendaftaran layanan vaksinasi pun, banyak yang terkendala akibat Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak tercatat dalam sistem. Padahal dalam program pemerintah lainnya seperti ketika Pemilu, NIK tersebut tercatat dan berfungsi.

Oleh karena itu, IDI dan PPNI mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan berbagai kendala teknis dalam pendataan serta pendaftaran vaksinasi bagi tenaga kesehatan. Terlebih dengan penambahan kasus yang semakin tidak terbendung setiap harinya, pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan sangat mendesak.

Selain memperbaiki sistem vaksinasi yang sudah ada, Halik pun menyarankan agar pemerintah juga menyediakan alternatif pendaftaran lain bagi tenaga kesehatan yang sampai saat ini belum terdaftar. Hal ini ditujukan agar para tenaga kesehatan yang belum terdaftar dapat menerima vaksin bersamaan dengan yang sudah tercatat.

Dia mendorong pemerintah untuk dapat melibatkan seluruh pihak terkait agar dapat memperluas layanan vaksinasi serta menjangkau seluruh tenaga kesehatan di Indonesia.

“Karena saat ini masih belum ada solusi cepat bagaimana mereka yang belum terdata agar segera bisa mendaftar. Sistem yang ada saat ini hanya mengakomodasi untuk proses pendaftaran ulang, bukan untuk yang tidak tercatat atau terdaftar sebelumnya. Ini yang cenderung terabaikan,” katanya.

Pendataan dan logistik jadi kendala

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui kendala program vaksinasi yang sudah berjalan adalah buruknya sistem pendataan dan permasalahan distribusi logistik. Budi mengatakan baru dalam beberapa hari terakhir, jumlah orang yang divaksin mencapai lebih dari 50.000 orang per hari.

“Terakhir sudah 58.000 yang disuntik per hari,” katanya dalam sebuah konferensi pers daring, Rabu (27/1).

Sebelumnya, Budi mengatakan jumlah orang yang divaksin per hari kurang dari 20.000 orang. Angka 20.000-50.000 vaksinasi per hari baru dicapai setelah minggu kedua program vaksinasi dijalankan.

Juru bicara vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyatakan pihaknya optimistis target vaksinasi hingga akhir Februari nanti bisa tercapai.

“Insya Allah bisa kita capai dan kita upayakan untuk percepat,” katanya Siti.

Ia mengatakan memang ada kendala teknis terkait pendataan dan registrasi. Misalnya ada NIK yang tidak cocok dengan nomor telepon atau ada kendala pada pendaftaran.

Sebab pada awalnya, registrasi ulang penerima vaksin dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kemenkes kemudian mengubah kebijakan itu sehingga seluruh tenaga kesehatan bisa melakukan pendaftaran secara manual seperti menunjukkan surat tanda registrasi (STR) atau surat izin praktik ketika ada masalah pada aplikasi.

“Bagaimana memverifikasi kalau dia petugas kesehatan? Kalau dia punya STR dibawa STRnya, kalau tidak bisa melalui institusi tempat dia bekerja,” katanya.