ZONAUTARA.com – United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) luncurkan studi berjudul “Empowering Migrants: Feasibility Study of Innovative Financing Mechanism on Migration”. Studi ini bertujuan memberikan panduan strategis dalam perumusan kebijakan inklusif dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk pemberdayaan para pekerja migran Indonesia.
Studi ini menyoroti dua faktor yang menggarisbawahi pentingnya mekanisme pembiayaan inovatif yang selaras dengan pembangunan di tingkat nasional dan lokal. Pertama, mengatasai keterbatasan sumber daya keuangan untuk mendukung biaya migrasi. Kedua, studi ini turut mengamati alasan kurangnya pemahaman dan perencanaan keuangan di sebagian besar pekerja migran dan rumah tangga mereka.
Tujuan akhir dari studi ini adalah untuk menyajikan rekomendasi mengenai mekanisme pembiayaan inovatif bagi pekerja migran di semua tahapan migrasi – sebelum, selama, dan setelah. Selain itu, studi ini bertujuan memberikan saran maupun gagasan kepada Pemerintah Indonesia agar dapat melindungi pekerja migran secara efektif melalui berbagai mekanisme pembiayaan formal dari berbagai sumber.
Dari studi, disajikan lima mekanisme pembiayaan inovatif, yaitu: (1) Usaha Rakyat yang secara khusus dirancang untuk pekerja migran; (2) mekanisme pengelolaan remitansi secara efektif; (3) cara berinvestasi dalam aset produktif; (4) pendekatan untuk membangun Koperasi Multi-Pihak berbasis Desa; dan (5) inisiatif berbasis Tanggung Jawab Sosial dari sektor swasta untuk mendukung migran dan keluarganya.
Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI), lebih dari 270.000 orang Indonesia aktif mencari peluang pekerjaan di luar negeri setiap tahun. Namun, ditemukan tantangan terutama di sektor keuangan, di mana biaya persiapan keberangkatan yang ditanggung oleh pekerja migran menjadi hambatan yang cukup besar.
BP2MI memperkirakan biaya persiapan sebelum keberangkatan rata-rata sekitar Rp30 juta per orang. Menjembatani kesenjangan keuangan ini sangat penting untuk mendukung migrasi di Indonesia secara efektif. Jika tidak, pekerja migran akan mencari dukungan keuangan dari pemberi pinjaman ilegal, yang dapat mengakibatkan situasi buruk, seperti hutang seumur hidup, perdagangan manusia, dan situasi merugikan lainnya.
Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sujala Pant, mengatakan, “Pembiayaan untuk migrasi adalah salah satu fokusbagi UNDP Indonesia. Sejak tahun 2017, UNDP melalui Unit Pembiayaan Inovatif aktif mengembangkan instrumen keuangan bersama mitra publik, swasta, dan filantropi untuk mempercepat pembiayaan dan pencapaian SDG di Indonesia. Studi terkait migrasi ini menambah dimensi baru pada daftar mekanisme pembiayaan inovatif yang diarahkan untuk meningkatkan kehidupan bagian yang paling rentan.”
Studi ini melalui diskusi yang intens dengan para pemangku kepentingan, ahli, dan pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Qazwa – FinTech P2P Syariah, Universitas Indonesia, Jaringan Pekerja Migran, dan UNDP.
Diskusi berlangsung dari bulan Juli hingga Desember 2023, mengeksplorasi kesenjangan pembiayaan, peluang pendanaan yang ada, dan rekomendasi untuk memanfaatkan mekanisme keuangan inovatif untuk mendukung migrasi di Indonesia.
Penny Dewi Herasati, Direktur Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang di Kementerian Luar Negeri, menyatakan dukungannya terhadap studi ini. Ibu Penny menyatakan, “Kami senang dengan temuan penelitian ini, yang sejalan dengan komitmen kami terhadap prinsip #Negarahadir dalam melindungi pekerja migran. Kami berharap rekomendasi yang disajikan dalam studi ini akan menjadi referensi berharga bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan mekanisme keuangan yang lebih baik bagi pekerja migran dan mencegah terjadinya migrasi tidak teratur.”
Penting untuk diingat 61% pekerja migran adalah perempuan, sehingga penting untuk memastikan bahwa mekanisme pembiayaan inovatif bersifat inklusif dan mendukung tantangan unik yang dihadapi perempuan. Tantangan tetap ada bagi pekerja migran perempuan yang kembali karena peraturan yang ada seringkali kurang sensitif terhadap gender, dimana beberapa lembaga keuangan membutuhkan izin pasangan untuk mendapatkan pinjaman bank guna mendukung pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, studi ini mengintegrasikan aspek sensitivitas genderdi seluruh tahapan migrasi.
Selain UNDP dan Kementerian Luar Negeri, studi ini merupakan bagian dari program kolaborasi tentang Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, yang bekerja sama dengan IOM dan UN Women.
Ibu Sujala Pant menyimpulkan, “Saya berharap studi ini dapat menyajikan rekomendasi terbaik mengenai modalitas pembiayaan inovatif bagi pekerja migran dengan aspek sensitivitas gender di seluruh tahapan migrasi.”
Unduh studi melalui link ini.
Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat
