ZONAUTARA.com—Pemerintah Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Dokumentasi laporan ini diserahkan langsung oleh Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, kepada Kepala Perwakilan BPK-RI Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulya, dalam acara yang berlangsung di ruang pertemuan gedung BPK Perwakilan Sulut, Manado, pada Kamis 27 Maret 2025.
Bupati menyampaikan bahwa pada kesempatan ini, sejumlah pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), juga menyerahkan LKPD Unaudited mereka ke BPK-RI.
Ia mengutip pesan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pak Gubernur mengatakan bahwa kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberantas korupsi dan KKN, mendorong budaya anti-korupsi, serta memperkuat sistem pengawasan. Penyerahan LKPD ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kita kepada publik,” ujar Kamaru.
Bupati Bolsel juga optimis bahwa dokumen LKPD tahun 2024 ini dapat kembali membawa Pemkab Bolsel meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya.
“Insya Allah, lewat komitmen bersama, serta kerja keras dan kepatuhan terhadap regulasi, Pemkab Bolsel bisa kembali mempertahankan opini WTP,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulut memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut dan pemerintah kabupaten/kota yang telah menyerahkan LKPD Unaudited secara tepat waktu.
“LKPD Unaudited yang telah diserahkan sementara ini telah dinyatakan lengkap. Kami juga telah berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah terkait laporan ini. Selanjutnya, kami akan melakukan review sebelum pemeriksaan lebih rinci,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan rinci akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu sekitar dua bulan ke depan.
Dengan penyerahan LKPD Unaudited ini, Pemkab Bolsel menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, serta terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.