ZONAUTARA.com – Pada April 2025, dunia mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah perempuan yang memegang jabatan tertinggi di pemerintahan suatu negara.
Setidaknya ada 28 pemimpin perempuan dari 23 negara, dengan beberapa negara seperti Barbados, Bosnia and Herzegovina, dan Islandia memiliki dua pemimpin perempuan secara bersamaan. Fenomena ini mencerminkan pergeseran global menuju kesetaraan gender di ranah politik.
Berikut adalah daftar negara dengan pemimpin perempuan aktif per April 2025, berdasarkan data dari Women Power Index:
| Negara | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| Barbados | Sandra Mason | Presiden |
| Barbados | Mia Mottley | Perdana Menteri |
| Bosnia and Herzegovina | Borjana Kristo | Ketua Dewan Menteri Bosnia dan Herzegovina |
| Bosnia and Herzegovina | Željka Cvijanovič | Ketua Kepresidenan Bosnia dan Herzegovina |
| Democratic Republic of Congo | Judith Suminwa | Perdana Menteri |
| Denmark | Mette Frederiksen | Perdana Menteri |
| Dominica | Sylvanie Burton | Presiden |
| Honduras | Xiomara Castro | Presiden |
| Iceland | Halla Tómasdóttir | Presiden |
| Iceland | Kristrún Frostadóttir | Perdana Menteri |
| India | Droupadi Murmu | Presiden |
| Italy | Giorgia Meloni | Perdana Menteri |
| Latvia | Evika Silipa | Perdana Menteri |
| Malta | Myriam Spiteri Debono | Presiden |
| Marshall Islands | Hilda Heine | Presiden |
| Mexico | Claudia Sheinbaum | Presiden |
| Moldova | Maia Sandu | Presiden |
| Namibia | Netumbo Nandi-Ndaitwah | Presiden |
| North Macedonia | Gordana Siljanovska-Davkova | Presiden |
| Peru | Dina Boluarte | Presiden |
| Samoa | Fianne Naomi Mata’afa | Perdana Menteri |
| Slovenia | Natasa Pirc Musar | Presiden |
| Switzerland | Karin Keller-Sutter | Presiden Konfederasi Swiss |
| Tanzania | Samia Suluhu Hassan | Presiden |
| Thailand | Paetongtarn Shinawatra | Perdana Menteri |
| Togo | Victoire Tomegah Dogbé | Perdana Menteri |
| Trinidad and Tobago | Christine Kangaloo | Presiden |
| Tunisia | Sara Zaafarani | Perdana Menteri |
| *Kosovo (bukan anggota PBB) | Vjosa Osmani | Presiden |
Catatan Menarik
- Kepemimpinan Ganda: Barbados dan Islandia menjadi contoh unik di mana posisi presiden dan perdana menteri sama-sama dipegang oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan tidak terbatas pada satu jabatan simbolis, tetapi merambah ke berbagai lini kekuasaan.
- Negara dengan Presiden Perempuan: Dari Meksiko (Claudia Sheinbaum) hingga India (Droupadi Murmu), perempuan kini memimpin negara dengan populasi besar dan beragam. Ini membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan mampu menjawab tantangan kompleks di tingkat nasional maupun global.
- Perdana Menteri Perempuan: Di Eropa, nama-nama seperti Giorgia Meloni (Italia) dan Mette Frederiksen (Denmark) menunjukkan bahwa perempuan semakin dominan di posisi eksekutif. Sementara di Thailand, Paetongtarn Shinawatra menjadi simbol regenerasi politik.
- Inklusivitas dan Tantangan: Meski jumlahnya meningkat, masih ada negara di mana perempuan jarang memegang kekuasaan. Selain itu, kasus Kosovo (Vjosa Osmani) mengingatkan bahwa pengakuan internasional juga memengaruhi legitimasi kepemimpinan perempuan.
Kepemimpinan perempuan sering dikaitkan dengan kebijakan yang lebih inklusif, seperti fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan sosial. Misalnya, Samia Suluhu Hassan (Tanzania) dikenal dengan reformasi ekonomi berbasis teknologi, sementara Maia Sandu (Moldova) gencar mendorong integrasi dengan Uni Eropa.
Namun, tantangan seperti bias gender, tekanan politik, dan beban ganda (pekerjaan dan keluarga) masih menghantui banyak pemimpin perempuan. Oleh karena itu, dukungan sistemik melalui kebijakan afirmatif dan edukasi publik tetap diperlukan untuk mempertahankan tren positif ini.
Daftar di atas bukan sekadar kumpulan nama, tetapi bukti bahwa perempuan mampu memimpin di segala lini. Meski masih ada jalan panjang menuju kesetaraan gender penuh, kemajuan ini patut diapresiasi sebagai langkah awal menuju dunia yang lebih seimbang.
Keberhasilan mereka menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus memperjuangkan ruang yang setara dalam politik global.
Catatan: Data merujuk pada laporan Council on Foreign Relations dan diambil per April 2025. Kosovo termasuk dalam daftar sebagai entitas non-anggota PBB.