ZONAUTARA.com – Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) bukan daerah penghasil padi. Akibatnya ketika harga naik di sejumlah daerah, harga beras di Sitaro mencekik.
Hingga Kamis, 17 Juli 2025, harga beras premium di sejumlah pasar tradisional menembus angka 18.000 ribu perkilogram.
Dinas Pangan dan Pertanian Sitaro secepat mungkin menyalurkan cadangan beras pemerintah.
Dikutip dari laporan Zonautara.com dengan judul Dashboard padi dan beras di Sulut 2018-2024, menunjukan dari 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak terdata memiliki luas lahan untuk tanaman padi, sesuai sumber dari data BPS. Akibatnya baik produksi padi maupun beras sangat bergantung ke daerah lain.
Sesuai dengan data yang dikumpulkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker) Kabupaten Kepulauan Sitaro, sinkron dengan temuan zonautara.com di sejumlah pasar tradisional.
Hingga Kamis, 17 Juli 2025 ada beragam harga di pasar tradisional :
Beras cap Bunaken (medium) Rp. 17.000
Beras cap dua merpati (medium) Rp. 17.000
Beras cap istana pangan (Premium) Rp. 18.000
Beras SPHP Bulog Rp. 12.500
Disperindag Sitaro sebut kenaikan harga beras secara nasional
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker) Kabupaten Kepulauan Sitaro, Telsye Kansil, memastikan bahwa lonjakan harga beras tidak hanya terjadi di wilayah Sitaro, tetapi merupakan fenomena yang terjadi secara nasional.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemaparan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman yang diikuti secara virtual belum lama ini, penyebab utama kenaikan harga beras diduga kuat terkait praktik curang oleh oknum tertentu.
“Berdasarkan keterangan Menteri Pertanian yang sempat kami ikuti secara virtual baru-baru ini menjelaskan jika kenaikan harga beras ini disebabkan adanya permainan mafia beras,” ujar Telsye kepada media, Senin, 14 Juli 2025.
Padahal kata Mentan, stok beras nasional saat ini sebenarnya telah melebihi target. Namun, kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan harga di pasaran. Karena itu, persoalan ini menjadi perhatian serius Kementerian Pertanian bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
Telsye menambahkan, meskipun ketersediaan beras di pasaran masih mencukupi, harga jualnya belum menunjukkan penurunan.
“Di sejumlah toko di Pasar Ampera Ulu, Siau Timur, setiap dua minggu selalu ada pasokan beras. Namun, harga beras yang mereka beli dari distributor di Kota Manado memang tinggi, sehingga mereka mau tidak mau harus menyesuaikan harga jual,” ungkapnya.
Untuk meredam lonjakan harga tersebut, lanjut Kansil, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional telah menugaskan Perum Bulog di setiap daerah agar segera menggelontorkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke pasaran.
CBP jadi solusi menekan harga beras
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) bersama Perum Bulog bakal menyalurkan bantuan beras bagi 2.465 keluarga penerima manfaat (KPM) lokal. Program ini akan dilaksanakan selama dua bulan, tepatnya Juli dan Agustus, sebagai respons dari lonjakan harga beras di tingkat konsumen.
Bantuan tersebut berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan pendistribusiannya akan dibantu oleh petugas lokal, seperti perangkat Desa/Kelurahan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), di bawah pengawasan Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, serta Satgas Pangan
Namun, proses penyaluran masih menunggu kelengkapan data dari masyarakat. Menurut Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Sitaro, Richard Sasombo melalui Kabid Ketahanan Pangan, Fernando Pandawa, pihak Bulog sudah siap mendistribusikan, namun masih menunggu Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diserahkan oleh operator di desa atau kelurahan masing-masing
“Pihak Bulog telah menyatakan siap menyalurkan, namun masih menunggu data dan kesiapan administrasi dari masing-masing Desa/Kelurahan,” jelasnya, saat di temui di ruangan Kepala Dinas, Selasa (15/7/2025).
Setiap keluarga penerima akan menerima 10 kilogram beras per bulan, sehingga total alokasi selama dua bulan mencapai 20 kilogram per keluarga Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat Sitaro akibat tingginya harga beras belakangan ini.
Pengamat singgung kebijakan pemerintah
Dikutip dari Tempo.co, Pengamat pertanian Khudori menilai lonjakan harga beras saat ini bukanlah suatu kejanggalan, melainkan akibat langsung dari kebijakan pemerintah yang tidak sinkron dan gagal mengendalikan pasar.
“Ini bukan anomali. Sebenarnya sangat jelas penyebabnya. Situasi ini adalah hasil dari kebijakan perberasan yang keliru sejak Januari lalu,” ujar Khudori dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) melalui Zoom Meeting pada Senin, 14 Juli 2025.
Ia merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 yang menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.
Namun, penyesuaian ini tidak diikuti dengan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium, sehingga menyebabkan harga beras di pasaran terus terdongkrak naik.
Khudori, yang juga menjabat sebagai pengurus pusat Perhepi, mengkritik kebijakan lain dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025, yang mewajibkan Bulog dan pelaku usaha swasta untuk membeli beras dari petani tanpa mempertimbangkan kualitas.
Kebijakan ini mendorong petani melakukan panen dini dan menjual gabah dengan kadar air tinggi yang seharusnya belum layak panen.
“Secara ekonomi, petani memang diuntungkan. Tapi secara moral, ini kebijakan yang menyesatkan. Membuka ruang untuk perilaku culas dan moral hazard,” tegas Khudori. Ia menyebut dampak negatif dari kebijakan ini mulai terasa sejak masa penyerapan gabah pada Februari hingga Maret 2025.
Lebih lanjut, Khudori juga menyoroti keputusan pemerintah yang menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak Februari 2025.
Padahal, program ini sebelumnya telah disetujui dalam rapat terbatas ketahanan pangan yang dipimpin Presiden pada November 2024.
Akibat penghentian ini, pasar kehilangan pasokan beras dari pemerintah, sementara surplus produksi justru ditampung oleh Bulog tanpa segera didistribusikan kembali ke masyarakat.
Alarm ancaman bagi Sitaro
Dengan kondisi Sitaro yang produksi berasnya bergantung ke daerah lain seharusnya kenaikan hartga beras yang terus terjadi menjadi alarm bagi pemerintah tentang nasib warganya.
Karena itu sejumlah program strategis sudah harus dipikirkan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.
Salah satunya bisa memanfaatkan pangan lokal sebagai pangan utama bagi warga di kepulauan, ataupun pemerintah sudah harus fokus dengan giat menanam bukan hanya sekedar ajakan.
