ZONAUTARA.com – Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum membuat keputusan terkait pengisian dua kursi menteri yang masih kosong, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Kekosongan ini muncul setelah reshuffle kabinet pada Senin, 8 September 2025, yang diperkirakan akan dibarengi dengan perombakan lanjutan demi peningkatan kinerja pemerintahan sesuai harapan masyarakat.
Presiden Prabowo sendiri, saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Margaguna, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/9/2025), tidak membantah adanya rencana pelantikan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Dito Ariotedjo dan Budi Gunawan tersebut. Namun, ia enggan berkomentar banyak dan meminta publik untuk menunggu.
“Ya, nanti tunggu tolong waktunya, biar kalian ada semangat. Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat, nanya Menko Polkam,” ujar Presiden sambil berkelakar.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan harapannya agar kader terbaik Golkar dapat mengisi posisi Menpora. Meski demikian, Idrus menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Tantangan bagi Golkar untuk membuktikan bahwa Golkar memiliki kader terbaik, tetapi bila tidak, ya ini memang tergantung pada Presiden. Ini bukan jatah-jatahan, ya,” ucap Idrus di Jakarta, Kamis (11/9/2025), dikutip dari Kompas.id.
Idrus meyakini Presiden Prabowo akan mengedepankan aspek profesionalitas dalam menentukan sosok di kabinetnya. Ia juga tidak menampik kemungkinan pengisian dua kursi kosong tersebut akan dibarengi dengan perombakan beberapa kursi menteri lainnya untuk meningkatkan kinerja.
Ia menambahkan, penunjukan menteri, baik dari partai politik maupun non-partai politik, diorientasikan untuk peningkatan kinerja demi kepentingan rakyat.
Dari Partai Demokrat, Sekretaris Jenderal Herman Khaeron menyatakan menyerahkan sepenuhnya komposisi reshuffle kepada hak prerogatif Presiden Prabowo.
“Tentu kami tunggu saja karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kinerja, kami tentu mendukung langkah-langkah Presiden yang ingin menjadikan Indonesia lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan bahwa reshuffle kabinet kali ini terkesan terburu-buru dan kurang didasari pertimbangan matang. Hal ini terlihat dari masih kosongnya pos Menko Polkam dan Menpora.
“Terlihat sekali secara teknis masih belum ada nama pengganti, menunjukkan ada ketetapan. Terburu-buru di situ, dan itu tentu saja berdampak. Menteri itu jabatan politik, sekaligus berpengaruh langsung pada sektor dari kementerian tersebut,” papar Yunarto, masih dikutip dari Kompas.id
Ia juga mengaitkan pergantian yang terburu-buru dengan aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir, namun mempertanyakan sasaran pergantian.
“Ya, suka atau tidak, ada kaitannya dengan konflik politik kemarin. Demonstrasi terhadap DPR hingga kemarahan terhadap polisi. Namun, yang membuat saya bingung, kenapa nama-nama tersebut yang diganti. Budi Gunawan misalnya, kenapa tidak Kapolrinya yang diganti?” ujarnya.
Yunarto Wijaya menekankan bahwa kekosongan posisi menteri, terutama Menko Polkam, harus segera diisi dalam hitungan hari. Ia menyoroti bahwa Sjafrie Sjamsoeddin saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus ad interim Menko Polkam, ditambah beberapa jabatan penting lainnya.
“Sebagai ad interim pun tetap memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan ataupun teknis pelaksanaan. Pak Sjafrie juga memiliki tanggung jawab yang besar, empat jabatan sekaligus, termasuk Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Satgas Tambang dan Sawit,” jelasnya.
Yunarto juga memberikan catatan kritis, mempertanyakan apakah pergantian kabinet ini akan menjawab kritik masyarakat, karena menurutnya masalah utama bukan hanya personalia tetapi juga evaluasi kebijakan.
“Menurut saya, ada loophole di situ. Sebetulnya, masalah utama itu bukan personel, tetapi juga evaluasi terhadap kebijakan itu sendiri, yang memang sedang tidak baik-baik saja,” kata Yunarto.
