ZONAUTARA.com – Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan paket program ekonomi “8+4+5” pada Senin, 15 September 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran ini dilakukan dua pekan setelah gejolak demonstrasi publik yang menyoroti sejumlah isu.
Paket ini mencakup delapan program untuk mengakselerasi ekonomi 2025, empat program lanjutan untuk 2026, dan lima program strategis untuk penyerapan tenaga kerja, dengan total 17 program yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi berbagai hambatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan langsung rincian paket ini usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto. Program-program ini dirancang untuk memastikan belanja pemerintah tetap positif, meretas hambatan pada program andalan, memberikan keleluasaan pada kelas menengah melalui PPh 21, serta mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Salah satu poin penting adalah perluasan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi pengemudi ojek daring serta pekerja bukan penerima upah (BPU).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa rangkaian program tersebut diharapkan dapat mengawal belanja pemerintah agar tetap positif selama dua semester dan mengatasi berbagai kendala pada program-program unggulan.
“(Dengan paket itu) harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus sehingga bisa positif di dua semester ini. Kemudian kita melakukan debottlenecking (mengatasi hambatan) terhadap program-program andalan, plus kita bisa memberikan keleluasaan pada kelas menengah dari PPh 21. (Dengan paket ini), kita berharap (pertumbuhan ekonomi) 5,2 persen juga bisa tercapai,” ujar Airlangga.
Kedelapan program yang berfokus pada akselerasi ekonomi tahun 2025 meliputi program magang bagi 20.000 lulusan perguruan tinggi (sarjana/D3) maksimal satu tahun setelah lulus, dengan uang saku Rp 3,3 juta per bulan selama satu semester. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 198 miliar untuk tahun 2025 dan Rp 198 miliar untuk 2026.
Selain itu, pemerintah juga memperluas Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk 552.000 pekerja di sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe selama tiga bulan sisa tahun pajak 2025. Anggaran untuk perluasan PPh 21 ini mencapai Rp 120 miliar untuk 2025 dan Rp 480 miliar untuk 2026.
Bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) juga diberikan kepada 731.361 pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, kurir, dan buruh logistik.
“Mereka akan diberikan diskon 50 persen untuk JKK dan JKM. Jadi, JKK dan JKM, tentunya kita berharap, ini bisa diterima oleh ojol. Dana yang dibutuhkan adalah Rp 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),” terang Airlangga.
Program bantuan pangan juga menjadi fokus, dengan penyaluran 10 kilogram beras kepada 18,3 juta penerima manfaat selama Oktober-November 2025. Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun untuk program ini dan akan mengevaluasinya untuk kemungkinan penambahan di Desember 2025 jika realisasi anggaran belum optimal.
Dalam sektor perumahan, pemerintah menyediakan manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan untuk 1.050 unit rumah, dengan menurunkan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dari 5 persen menjadi maksimum 3 persen. Pengembang juga mendapatkan relaksasi bunga maksimum 4 persen, serta relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Bantuan padat karya tunai juga akan menjangkau 609.465 orang.
Pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP 28 terkait integrasi sistem kementerian/lembaga serta rencana daerah tata ruang (RDTR) ke sistem perizinan terintegrasi (OSS) di lebih dari 50 daerah pada 2025 dan lebih dari 300 daerah pada 2026. Terakhir, proyek percontohan (pilot project) untuk peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat bagi ekonomi gig akan dilaksanakan di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.
Selain delapan program untuk 2025, Airlangga menambahkan empat program yang akan berlanjut hingga 2026. Ini termasuk perpanjangan PPh final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2029, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata, serta pemberian PPh 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya dan diskon iuran JKK/JKM untuk pekerja BPU.
Untuk penyerapan tenaga kerja, pemerintah akan melaksanakan lima program ambisius. Ini termasuk pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan mampu menyerap lebih dari 1 juta pekerja hingga Desember 2025. Sebanyak 8.645 tenaga kerja juga akan diserap melalui 100 desa yang akan menjadi Kampung Nelayan Merah Putih.
Program lainnya adalah revitalisasi 20.000 hektar tambak di Pantai Utara Jawa, yang diperkirakan menyerap sekitar 168.000 tenaga kerja. Modernisasi kapal nelayan juga akan dilakukan dengan menyediakan 1.000 unit kapal 30 GT di Kampung Nelayan Merah Putih, serta sejumlah kapal berkapasitas lebih besar (200 unit 150/200 GT, 170 unit 300 GT, 10 unit 600 GT, hingga 2 unit 2000 GT) untuk pelaku usaha BUMN.
Terakhir, program perkebunan rakyat akan menargetkan penanaman kembali 870.000 hektar lahan dengan komoditas prioritas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala, yang diharapkan menyerap 1,6 juta tenaga kerja.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa berdasarkan usulannya, pemerintah juga akan membentuk tim akselerasi program-program prioritas ini. Tim akselerasi akan dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Pangan, Wakil Menteri Keuangan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dengan anggota dari semua menteri terkait.
Purbaya menjelaskan bahwa tim ini bertugas memantau seluruh program utama pemerintah untuk mengatasi hambatan di semua bidang. Pemerintah juga akan membuka saluran aduan bagi pelaku bisnis.
“Siapa pun yang punya bisnis yang masih merasa ada gangguan di sistem perekonomian atau ketika mereka melakukan bisnis, kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap satu minggu sekali,” tegas Purbaya.
