ZONAUTARA.com-Pembangunan jaringan irigasi di Bendungan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) hingga saat ini belum bisa dilakukan.
Hal itu berkaitan dengan status lahan di mana rencana jaringan irigasi akan dibangun.
Kepala BWS Sulawesi I, Sugeng Harianto mengungkapkan, pembangunan jaringan irigasi di Lolak punya peran krusial.
Dengan dibangunnya irigasi akan membawa manfaat besar untuk pengairan pertanian.
“Saat kita lagi semangat-semangatnya mewujudkan swasembada beras, harusnya ini menjadi yang utama,” ujar Sugeng saat diwawancarai Zonautara.com di kantornya.
“Ketika Bendungan Lolak itu dibangun, salah satu rencana pemanfaatannya adalah untuk irigasi selain pengendali banjir, untuk pembangkit listrik, serta wisata,” tambahnya.
Ia memaparkan, saat ini telah dibangun jaringan irigasi Lolak Bawah dengan luas 900 hektare. Jaringan irigasi ini sudah bisa digunakan.
Sementara, jaringan irigasi yang sudah seharusnya dibangun namun belum dapat dikerjakan adalah jaringan irigasi Lolak Atas dengan luas 1.300 hektare.
Pasalnya, kurang lebih 600 hektare lahan dalam perencanaan pembangunan irigasi Lolak Atas masih berstatus sebagai wilayah Kawasan Industri Mongondow (Kimong).
“Ternyata dalam proses pembangunan (Bendungan Lolak), terbitlah izin PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) untuk Kimong,” ungkapnya.
Lanjutnya, jika pembangunan jaringan irigasi di Bendungan Lolak tidak tercapai maka asas manfaat bendungan itu pun tidak akan tercapai sepenuhnya.
“Sayang sekali, sudah ada bendung di sana tapi jaringannya yang belum ada,” ucapnya menyayangkan.
Anggaran untuk pembebasan lahan dan pembangunan jaringan irigasi pun sebenarnya sudah tersedia, namun pekerjaan belum dapat dilakukan.
“Desainnya sudah ada, anggarannya tahun kemarin ada. Tapi karena pimpinan melihat masalah ini belum beres, (jadi) tidak berani mengucurkan dananya. Tahun ini (anggarannya) malah hilang,” jelas Sugeng.
Adapun jaringan yang akan dibangun adalah jaringan irigasi premium, artinya air akan terjamin sepanjang waktu melalui irigasi tersebut.
Lanjutnya, harus ada pengkajian kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah Bolmong agar secepatnya pembangunan irigasi tersebut bisa segera terealisasi.
“Kita tidak berani jika tata ruangnya adalah untuk Kimong lalu kita bangun irigasi. Nanti malah kami yang digugat (karena) membangun di tata ruang yang salah,” pungkasnya.
