‘ZONAUTARA.com – Indonesia tengah memperkuat koordinasi lintas lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan media untuk menyatukan langkah serta memastikan narasi tunggal terkait perubahan iklim tersampaikan secara kuat di forum global. Upaya ini dilakukan menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) yang dijadwalkan berlangsung di Belem, Brasil, pada November 2025.
Langkah strategis ini bertujuan untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam memperjuangkan komitmen iklim nasional serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
Dalam agenda Green Editor Forum yang digagas oleh Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) di Jakarta pada Kamis (16/10), Humas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), Yulia Suryanti, menekankan pentingnya strategi komunikasi terpadu. Ia mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim yang sangat teknis memerlukan penyederhanaan informasi agar dapat dipahami secara luas oleh publik dan pemangku kepentingan, sekaligus menghindari salah persepsi.
Yulia menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai National Focal Point (NFP) berperan vital dalam memastikan semua pihak berbicara dengan satu suara. Ia menggarisbawahi urgensi penyampaian informasi yang mudah dicerna.
“Kami sedang berupaya menyederhanakan penyampaian informasi agar tidak terjadi salah persepsi. Isu perubahan iklim ini sangat teknikal, jadi penting memastikan publik dan pemangku kepentingan memahami dengan benar,” ujarnya.
Ia juga melihat COP30 sebagai platform penting. “COP30 bukan hanya forum negosiasi, tapi juga ajang menunjukkan bahwa isu iklim bisa menjadi peluang pembangunan berkelanjutan. Kami ingin memperlihatkan bahwa Indonesia mampu memanfaatkannya untuk mendorong ekonomi hijau,” jelasnya.
Kolaborasi dengan jurnalis dan mitra media menjadi fokus BPLH dan KLHK dalam menyiapkan strategi komunikasi. Yulia menekankan pentingnya keselarasan narasi di tingkat domestik sebelum berkompetisi di kancah internasional.
“Lucu kalau kita berdebat di luar negeri tapi tidak satu suara di dalam negeri. Karena itu, kami dorong pemahaman bersama dan penguatan kapasitas komunikasi, baik di pusat maupun daerah,” tambahnya.
Dari perspektif masyarakat sipil, Torry Kuswardono dari Yayasan Pikul menyoroti partisipasi publik sebagai elemen krusial dalam menentukan posisi Indonesia di COP30. Ia berpendapat bahwa krisis iklim memiliki dimensi keadilan sosial yang tidak terpisahkan.
“Krisis iklim adalah persoalan struktural. Kalau akar ketimpangan tidak diatasi, kebijakan iklim hanya akan melahirkan ketidakadilan baru,” tegas Torry.
Torry memaparkan bahwa Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim, yang terdiri dari 36 organisasi masyarakat sipil, aktif mengadvokasi kebijakan yang memihak kelompok rentan. Aliansi ini mendorong agar kebijakan iklim berlandaskan konstitusi, termasuk pengakuan hak masyarakat adat sesuai Pasal 18B dan 28 UUD 1945.
“Kami ingin negara setia pada konstitusi, bukan hanya pada target iklim di atas kertas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Joni Aswira Putra, menegaskan peran strategis media dalam memperkuat narasi iklim Indonesia.
“Liputan iklim harus berbasis sains, berpihak pada keadilan, dan mengangkat solusi nyata di tingkat lokal. Editor memegang peran penting memastikan hal ini terjadi di ruang redaksi,” kata Joni.
Joni menambahkan, kolaborasi erat antara media, pemerintah, dan masyarakat sipil merupakan kunci untuk menciptakan pemberitaan yang transparan dan berdampak mengenai komitmen iklim Indonesia.
“Dengan keterlibatan aktif media, komitmen iklim Indonesia di COP30 diharapkan tidak berhenti pada retorika, tapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Indonesia optimis dapat membawa narasi iklim yang kuat, inklusif, dan berkeadilan dalam perundingan global di COP30 Belem 2025.
