ZONAUTARA.com – Organisasi lingkungan 350.org menyatakan kekecewaan mendalam atas target iklim baru Indonesia yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) atau rencana aksi iklim nasional.
Menurut 350.org, target yang diajukan terlalu rendah untuk pengurangan emisi dan energi terbarukan, serta tidak menyertakan rencana konkret untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil. Kekecewaan ini disampaikan setelah pemerintah secara resmi mengirimkan SNDC barunya ke sekretariat UNFCCC pada 23 Oktober lalu.
Kelompok tersebut menyoroti kontradiksi antara target yang ditetapkan dengan komitmen Indonesia untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan, serta kurangnya partisipasi publik yang sejati dalam perumusannya.
Mereka mengkritik “konsultasi publik” yang diadakan pada tanggal yang sama dengan pengiriman SNDC, menunjukkan minimnya kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan berarti.
Berdasarkan SNDC, Indonesia memproyeksikan puncak emisi pada tahun 2030 akan 8 – 17,5% lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di bawah skenario pertumbuhan ekonomi sedang hingga tinggi, dengan penurunan emisi pada tahun 2035.
Namun, untuk energi terbarukan, proyeksi pangsa energi terbarukan dalam bauran pasokan energi hanya mencapai 19% – 23% pada tahun 2030. Angka ini dinilai jauh dari target yang disepakati, mencerminkan kegagalan untuk memenuhi komitmen melipatgandakan energi terbarukan pada tahun yang sama.
Sisilia Nurmala Dewi, Pemimpin Tim 350.org Indonesia, menegaskan bahwa, “Target iklim Indonesia sangat mengecewakan, gagal memenuhi pernyataan publik ambisius Presiden Prabowo Subianto selama setahun terakhir tentang pencapaian 100% energi terbarukan dalam 10 tahun dan penghentian batubara dalam 15 tahun.”
Ia menambahkan bahwa kesenjangan mencolok antara retorika presiden dan kebijakan resmi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kesungguhan dan komitmen pemerintah terhadap aksi iklim. Target energi terbarukan Indonesia yang direvisi hanya 19 – 23% pada tahun 2030 secara langsung bertentangan dengan komitmen G20-nya untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan, yang memerlukan setidaknya 40% energi terbarukan dalam bauran energi pada tahun yang sama.”
Lebih lanjut, 350.org mengkritik bahwa SNDC Indonesia yang diperbarui tidak memiliki elemen-elemen penting untuk transisi energi yang efektif.
“NDC Indonesia yang diperbarui tidak memiliki elemen-elemen kritis untuk transisi energi yang efektif. Tidak ada rencana untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara atau strategi penghentian bahan bakar fosil. Selain itu, target emisinya yang tidak ambisius didasarkan pada asumsi yang keliru bahwa pertumbuhan ekonomi selalu beriringan dengan peningkatan emisi, mengabaikan bukti bahwa transisi energi yang berkeadilan justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sambil memotong emisi,” tambah Sisilia.
Ketergantungan pada perluasan program biofuel serta sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) atau pengimbangan karbon dalam strategi Net Zero 2060 juga menjadi perhatian serius.
Sisilia Nurmala Dewi menyebutnya sebagai “kedok dari penolakan sektor energi untuk beralih dengan cepat dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.”
Ia mengutip Laporan Mitigasi IPCC AR6 yang menyatakan, “meskipun sektor AFOLU menawarkan potensi mitigasi jangka pendek yang signifikan dengan biaya yang relatif rendah, sektor ini tidak dapat mengkompensasi penundaan pengurangan emisi dari sektor lain. Pemerintah harus bertindak sekarang untuk mengakhiri bahan bakar fosil di sektor energi—bukan bersembunyi di balik hutan kita.”
350.org juga menyayangkan proses perumusan rencana aksi iklim Indonesia yang dikembangkan tanpa partisipasi publik yang bermakna atau transparansi. Sisilia Nurmala Dewi menyimpulkan, “Kami menyesali proses rencana aksi iklim Indonesia yang dikembangkan tanpa partisipasi publik yang bermakna atau transparansi. Masyarakat sipil tidak memiliki jalur yang jelas untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat, situasi yang akan melanggengkan ketidakadilan yang nyata bagi komunitas rentan terdampak paling besar dari aksi iklim yang tidak memadai ini.”
