ZONAUTARA.com – Generasi Z secara tegas mendesak pemerintah untuk memberikan pelibatan yang tulus, bermakna, dan strategis dalam setiap ruang diskusi terkait krisis iklim. Tuntutan ini disampaikan dalam sebuah diskusi daring pada 5 November 2025 di Jakarta, didorong oleh kenyataan bahwa generasi muda adalah pihak yang akan menanggung konsekuensi jangka panjang dari dampak perubahan iklim.
Lebih dari sekadar pelibatan simbolis dan formalitas, Gen Z juga menyerukan redistribusi kekuasaan dan akses, serta pengakuan terhadap kapasitas kolektif anak muda yang selama ini kerap diabaikan.
Desakan ini mengemuka dalam diskusi Ruang Publik KBR bertajuk “Generasi Z Menagih Tanggung Jawab Iklim,” yang merupakan bagian dari Diskusi Dua-Mingguan Nexus Tiga Krisis Planet yang diinisiasi oleh Justice Coalition for Our Planet (JustCOP).
Diskusi tersebut menghadirkan Dinah Rida dari KATA Indonesia, mewakili generasi Z di perkotaan, dan Elsy Grazia dari Yayasan Pikul yang berbasis di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyuarakan pandangan dari wilayah timur Indonesia yang sebagian warganya masih terhambat akses informasi.
Dinah Rida menekankan pentingnya redistribusi kekuasaan dan akses yang akuntabilitasnya belum maksimal.
“Anak muda punya otoritas untuk menentukan arah kebijakan terkait krisis iklim,” tegas Dinah, menyoroti minimnya informasi inklusif mengenai serangkaian pendanaan krisis iklim bagi anak muda.
Lebih lanjut, Dinah mengkritik pemerintah yang sering menyamaratakan dampak krisis iklim bagi semua orang muda, sehingga melahirkan solusi yang tidak konkret di daerah paling terdampak.
“Apa yang dihadapi anak muda di perkotaan itu berbeda dengan teman-teman yang tinggal di pelosok,” ujarnya, mendesak pemerintah untuk hadir juga bagi anak-anak muda di kampung.
Dari Timur Indonesia, Elsy Grazia menambahkan bahwa anak muda di daerah pelosok sering terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan terkait krisis iklim, yang membuat suara mereka semakin tidak terdengar.
Elsy membagikan pengalaman dampak Siklon Seroja yang masih terasa hingga kini. Badai tersebut menghantam sebagian besar wilayah NTT pada April 2021 dengan kecepatan mencapai 100 km/jam, memicu banjir bandang di pulau-pulau kecil seperti Rote, Sabu, dan Lembata.
Siklon Seroja juga mengancam tanaman lokal yang menjadi sumber pangan, budaya, dan kearifan lokal. Di Kodi, Pulau Sumba, beberapa tanaman lokal yang kerap dipakai membangun rumah adat dinamai dengan bahasa setempat.
“Bila terus terjadi, penyusutan bisa jadi membuat generasi muda melupakan bahasa dan kearifan lokal,” kata Elsy.
Sementara di Pulau Timor, yang menjadi rumah bagi Kupang, ibu kota Provinsi NTT, Elsy mengungkapkan, ”Petani dan nelayan muda kehilangan penghidupan yang memaksa mereka beralih ke pekerjaan lain tanpa skill memadai.”
Kondisi ini, menurut Elsy, turut memperlebar ketimpangan serta memperparah kemiskinan struktural di NTT, diperparah lagi dengan kebijakan pemerintah yang terus meloloskan proyek perampasan ruang hidup warga.
Ia mencontohkan perluasan proyek geotermal di Poco Leok, Pulau Flores, yang ditolak warga karena dinilai tidak transparan serta mengancam sumber kehidupan mereka.
“Pemerintah perlu mengkaji ulang proyek-proyek besar seperti di Poco Leok dan sudah selayaknya mengajak bicara anak muda dan kelompok rentan setempat,” pungkas Elsy.
Ia menegaskan bahwa mengajak bicara tidak sebatas mengundang anak muda ke ruang diskusi, melainkan mendengar dan melibatkan kelompok rentan hingga pelosok kampung secara tulus.
JustCOP adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim, sebuah jaringan masyarakat sipil yang memperjuangkan tata kelola iklim berbasis hak dan demokratis, dengan menempatkan komunitas terdampak sebagai aktor utama perubahan.
