ZONAUTARA.com – Hujan turun deras pada Rabu malam (12/11/2025). Jarum jam mendekati pukul 23.30, dan Pasar 23 Maret Kotamobagu tampak kian lengang. Hanya suara air yang menetes dari atap seng, menggantikan riuh pasar. Di salah satu sudut, di bawah cahaya lampu yang temaram, seorang perempuan paruh baya masih setia menjaga dagangannya.

Perempuan itu bernama Mursia Tungkagi, 55 tahun, warga asal Genggulang. Sehari-hari ia menjual sayur-mayur di emperan jalan tak jauh dari kompleks pasar. Tangannya sibuk menata rebung dan bete di atas tikar plastik.

“Saya jualan dari pagi sampai malam,” ujarnya pelan ketika dihampiri Zonautara.com. “Biasanya pulang jam dua belas siang, sore balik lagi jualan.”

Setiap hari Mursia menempuh perjalanan dari rumah kontrakannya di Gogagoman menggunakan bentor. Jaraknya lumayan jauh. Semua dagangannya berasal dari Bilalang, hasil kebun yang ia kumpulkan sendiri.

“Jualan saya dari Bilalang semua, saya beli dari sana,” katanya, dengan nada yang menyimpan kebanggaan sekaligus kelelahan.

Mursia hidup seorang diri. Anak semata wayangnya telah menikah dan menetap di Ternate, bekerja di sebuah rumah makan.

“Anak sudah punya keluarga sendiri di sana,” tuturnya lirih, menatap sayurannya yang mulai layu. “Kalau belum laku, saya simpan di sini. Besok jual lagi.”

Hidup yang ia jalani tak pernah benar-benar mudah. Selama tinggal di Gogagoman, hampir tak ada bantuan yang ia terima. Hanya beberapa kali ia mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah. Jumlah tak seberapa, hanya sebesar empat ratus ribu rupiah. Itu pun beberapa tahun lalu. Penghasilannya per hari kadang hanya sekitar seratus ribu rupiah, jumlah yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesulitan serupa juga dialami Sarwati Pagala, 42 tahun, pedagang bubur kacang hijau. Selama menetap di Kelurahan Gogagoman, Sarwati mengaku belum pernah menerima bantuan pemerintah. Walau begitu, ia terus bersyukur atas rezeki dari dagangan yang menghidupi keluarganya.

“Walaupun kesulitan, tapi demi anak mau bagaimana lagi,” ucapnya.

Sarwati telah menekuni usahanya sejak 1995. Dahulu ia menjual bubur kacang hijau setiap pagi dan berjualan es pada siang hari. Waktu mengubah banyak hal, dan kini ia fokus menjual bubur kacang hijau setiap sore hingga malam di Pasar 23 Maret, usaha sederhana yang menjadi penopang hidupnya dari hari ke hari.

Mursia dan Sarwati hanyalah dua dari banyak perempuan pekerja informal di Kotamobagu yang menghadapi tantangan serupa, bekerja panjang tanpa jaminan sosial, tanpa pelatihan, dan kerap tak tersentuh program pemberdayaan.

Perjuangan hidup dua perempuan yang mengadu nasib di Pasar 23 Maret ini mewarnai capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kotamobagu yang tinggi, sebagaimana yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara pada 4 November 2025.

Sesuai data BPS Sulut tersebut, IPM Kotamobagu tahun 2025 berada pada kategori tinggi, yakni pada angka 77,49 berada diatas angka IPM Sulut, dengan pertumbuhan 0,82%. Capaian ini mengungguli seluruh daerah yang ada di Bolaang Mongondow Raya dan peringat keenam dari 15 kabupaten/kota di Sulut. Adapun IPM Sulut berada pada angka 76,32.

Namun di balik angka yang tampak menggembirakan itu, kisah Mursia dan Sarwati memperlihatkan sisi lain pembangunan manusia yang luput dari perhitungan angka. IPM, sebagaimana didefinisikan oleh BPS, memang hanya mengukur tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Ukuran ini dihitung melalui indikator seperti usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala BPS Kotamobagu, Jasni Makalunsenge, saat diwawancarai Zonautara.com.

Dengan kata lain, angka IPM yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang merata. Di pasar-pasar tradisional seperti Pasar 23 Maret Kotamobagu, masih banyak perempuan pekerja informal yang terus berjuang tanpa jaminan sosial, tanpa akses pelatihan, bahkan tanpa program pemberdayaan yang menyentuh kehidupan mereka sehari-hari.

Di antara deretan angka dan grafik kemajuan, wajah-wajah seperti Mursia dan Sarwati menjadi pengingat bahwa pembangunan manusia bukan hanya soal rata-rata statistik, tetapi juga tentang siapa yang tertinggal di baliknya.

Meski demikian Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kotamobagu, Noval Manoppo, menegaskan bahwa capaian IPM Kotamobagu yang tertinggi di wilayah BMR ini berkat dukungan berbagai program sosial yang dilaksanakan Pemkot.

Saat ini Dinsos Kotamobagu memiliki program untuk ibu-ibu usia produktif dari kalangan kurang mampu yang dibentuk melalui kelompok usaha. Lewat program tersebut, mereka diberikan bantuan untuk membuka jasa katering atau sesuai kebutuhan kelompok.

“Program ini sudah berjalan sejak 2021, dan menyasar dua hingga tiga kelompok setiap tahun sesuai kebutuhan,” ujar Noval, saat dihubungi Zonautara.com, Rabu (12/11/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa persoalan keterbatasan akses perempuan dan penanganan angka kemiskinan tidak hanya bergantung pada program di Dinsos, melainkan merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga bidang infrastruktur dan lingkungan hidup. Semua sektor tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kalau dari Dinsos sendiri, ada yang namanya UB atau usaha bersama, yaitu kelompok yang dikelola oleh ibu-ibu produktif yang dikategorikan kurang mampu. Program ini sudah lama berjalan dan diadopsi dari program pusat, tergantung dari dukungan APBD daerah,” jelasnya.

Untuk kesehatan menurut Noval di bawah pemerintahan Wali Kota Wenny Gaib, terdapat penambahan kuota penerima BPJS Kesehatan yang dibiayai dari APBD (Jamkesda) yang signifikan.

“Untuk Kotamobagu saat ini ada 15 ribu jiwa penerima, dari sebelumnya hanya berkisar 5 hingga 10 ribu jiwa,” ungkapnya.

Selain itu, terdapat pula beberapa lembaga eksternal yang memiliki program serupa yang bekerjasama dengan dengan Dinsos, khususnya di bidang kesehatan. Namun, pelaksanaan bantuan tetap berdasarkan data dari Dinsos, dan penerimanya adalah masyarakat kurang mampu.

Menurut Noval, sifat bantuan sosial tersebut bersifat temporer, menyesuaikan ketersediaan anggaran. Ia menegaskan bahwa akar persoalan kemiskinan berkaitan dengan tiga hal utama, yakni akses pendidikan, akses kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Program yang kami jalankan ini masuk pada aspek daya beli. Dengan adanya bantuan kelompok, otomatis dapat menopang pendapatan masyarakat misalnya untuk usaha jualan ikan, kue, dan lainnya. Jadi bisa dipastikan program ini menyentuh akar permasalahan kemiskinan,” jelasnya.

Penjelasan Noval itu kontras dengan pengakuan Sri Murniati, warga Motoboi Kecil. Ia mengungkapkan pada masa pemerintahan sebelumnya dirinya masih mendapatkan bantuan pendidikan untuk anaknya berupa anak asuh, dan layanan BPJS Kesehatan gratis. Hal itu membuatnya merasa sedikit terbantu. Namun sejak 2025 BPJS Kesehatan Jamkesda miliknya tak lagi aktif. Ia mengaku tak lagi mendapatkan bantuan serupa pada pemerintahan yang baru ini.

“Masyarakat masih banyak yang miskin. Coba saja pemerintah turun dan liat langsung seperti apa kondisi masyarakat miskin,” ucap Murni.

“Dulu ada bantuan anak asuh, tapi pada masa jabatan ibu Tatong (Walikota sebelumnya), sekarang belum tahu bagaimana,” ungkap murni.

Menanggapi kondisi seperti yang dialami Murni, akademisi dari STIE Widya Darma Kotamobagu, Dr. Indah E. Samuel, SE., ME., CAA., CFR., menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori utama dalam pengukuran IPM, yaitu pendapatan per kapita (pendapatan penduduk), indeks kesehatan, dan indeks pendidikan. Menurutnya, kemiskinan memiliki keterkaitan dengan komponen pendapatan.

Meski dirinya belum melihat data IPM secara detil, tetapi secara umum jika berbicara mengenai IPM, maka yang dinilai adalah ketiga komponen tersebut, bukan semata soal pendapatan.

“Pendapatan memang berkaitan dengan kemiskinan, namun penetapan status miskin mengacu pada garis kemiskinan yakni nilai kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan,”ungkapnya.

Untuk garis kemiskinan minimum makanan, perhitungannya didasarkan pada kebutuhan primer. Ada standarisasi tertentu yang menentukan berapa besar pengeluaran per kapita per bulan di suatu daerah misalnya di Kota Kotamobagu dengan memperhitungkan pengeluaran rata-rata masyarakat untuk kebutuhan pokok.

Meskipun terdapat keterkaitan antara IPM dan tingkat kemiskinan, IPM tidak serta-merta menjadi satu-satunya indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Misalnya, jika dua dari tiga komponen IPM seperti pendidikan dan kesehatan memiliki nilai tinggi, maka rata-rata IPM secara keseluruhan juga dapat meningkat, meskipun komponen pendapatan masih rendah.

“Namun idealnya, ketiga indikator tersebut yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan harus memiliki nilai yang seimbang agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan manusia secara menyeluruh,” tutupnya saat dihubungi Zonautara.com, Kamis, (13/11/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kotamobagu, Sarida Mokoginta, mengklaim bahwa pihaknya turut berperan dalam mendukung peningkatan IPM melalui berbagai program di bidang kesehatan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan.

Menurut Sarida, dari segi indeks kesehatan masyarakat, DP3A memiliki program pencegahan dan edukasi yang dijalankan melalui Pelayanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Program ini berfokus pada peningkatan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat terkait ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan serta anak.

Selain itu, DP3A juga memiliki program pemberdayaan perempuan, baik melalui bantuan pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi maupun program internal dinas.

 “Selain bantuan pemberdayaan, kami juga telah melaksanakan Pelatihan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender,” ujar Sarida.

Pelatihan tersebut, lanjutnya, diberikan kepada para kasubag perencana dan keuangan di seluruh OPD di Kota Kotamobagu. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan program pembangunan daerah yang berperspektif gender, sehingga setiap perangkat daerah dapat menyusun dan melaksanakan kegiatan yang berpihak pada peningkatan peran perempuan.

“Pelatihan ini penting agar setiap OPD memahami bagaimana menerapkan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dengan begitu, program pemberdayaan perempuan dapat terwujud secara menyeluruh di setiap sektor,” jelasnya.

Namun pengurus Asosiasi Pedagang Pasar 23 Maret Kotamobagu Ando Lobud punya pendapat lain. Menurutnya, belum adanya pelatihan bagi pelaku usaha terkait strategi pemasaran produk menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan kinerja usaha masyarakat. Hal ini diperparah dengan kondisi infrastruktur yang kurang mendukung, serta minimnya dukungan terhadap asosiasi pedagang dalam berbagai hal, termasuk penyaluran aspirasi dan kebutuhan mereka.

Ando berpendapat kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam hal penyediaan program atau rancangan kerja sama dengan pihak bank untuk pemberian kredit berbunga rendah bagi pengembangan usaha, juga menjadi salah satu hambatan utama yang sering dialami oleh pedagang lokal.

Karena itu, ia menilai ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, peringkat IPM Kotamobagu yang berada di posisi pertama se-BMR memang patut diapresiasi. Namun di sisi lain, hal tersebut juga perlu dikritisi karena kenyataannya, pedagang atau pelaku usaha yang berhasil dan sejahtera masih didominasi oleh kelompok tertentu saja.

“Faktanya, para pedagang kecil di pasar masih memiliki tingkat kemapanan dan kesuksesan yang relatif rendah,”jelasnya.

Ke depan, ia berharap agar indikator penilaian tersebut benar-benar diperhatikan dan diseriusi, sehingga tidak hanya menjadi data di atas kertas, melainkan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

* * *

Di tengah gemerlap angka-angka pembangunan itu, kehidupan para perempuan pekerja informal di Pasar 23 Maret mengingatkan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari seberapa tinggi grafik bergerak, tetapi dari sejauh mana mereka yang bekerja dalam senyap turut merasakan hasilnya.

Cerita Mursia dan Sarwati bukan sekadar catatan pinggir dalam laporan statistik, melainkan cermin yang mengajak kita melihat kembali apakah pembangunan benar-benar menyentuh mereka yang paling rentan, atau justru meninggalkan mereka berdiri sendirian di bawah lampu pasar yang kian redup.