ZONAUTARA.com—Kementerian Agama Kabupaten Bolmong Selatan (Kemenag Bolsel) akhirnya angkat suara sekaligus meluruskan informasi yang beredar luas terkait tuduhan adanya seorang ASN atau PPPK bernama Diki Yusuf yang disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan perselingkuhan hingga dikaitkan dengan instansi tersebut.
Kepala Kantor Kemenag Bolsel, Muh. Thaib Mokobombang, menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks, tidak berdasar, dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan Kemenag Bolsel.
“Kami sudah melakukan pengecekan menyeluruh pada seluruh data kepegawaian, dan kami pastikan tidak pernah ada nama Diki Yusuf sebagai ASN atau PPPK di Kemenag Bolsel,” tegas Thaib Mokobombang dalam klarifikasi resminya, Rabu (19/11/2025).
Ia menyebut, sejak awal informasi itu mencuat dan viral di media sosial, pihaknya langsung melakukan verifikasi internal.
Hasilnya jelas nama tersebut tidak pernah tercatat, tidak pernah bekerja, bahkan tidak pernah terlibat dalam kegiatan apa pun di lingkungan Kemenag Bolsel.
“Segala tuduhan yang mengaitkan nama itu dengan instansi kami adalah fitnah dan disinformasi. Ini murni informasi bohong yang berpotensi mencemarkan nama baik lembaga,” tambahnya.
Thaib Mokobombang menegaskan bahwa pihaknya sangat menyayangkan beredarnya kabar palsu yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami mengecam penyebaran informasi palsu tersebut. Tindakan seperti ini bertentangan dengan etika, moral, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa Kemenag Bolsel selalu menjaga integritas dan profesionalitas seluruh ASN yang bekerja di bawah naungan kementerian.
Ia mengimbau masyarakat agar bijak menyaring informasi, terutama yang sumbernya tidak jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarluaskan informasi yang belum pasti kebenarannya. Pastikan dulu sumbernya, verifikasi, baru disebarkan,” imbaunya.
Kemenag Bolsel, lanjut Thaib, juga membuka ruang komunikasi bagi warga yang membutuhkan klarifikasi resmi dan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum bila diperlukan.
“Jika diperlukan, kami siap mendukung proses hukum terhadap penyebaran hoaks yang merugikan lembaga atau individu,” tutupnya.
