ZONAUTARA.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, memimpin rapat koordinasi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan high level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota se-Sulut, di ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulut, pada Jumat (05/0/12/2025).
Victor Mailangkay dipercayakan oleh Gubernur Yulius Selvanus memimpin rapat, berkaitan dengan tugasnya sebagai Ketua Satgas Percepatan Program MBG Sulawesi Utara.
Tugasnya berlanjut hingga High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Sulut, yang digelar usai rakor percepatan MBG tersebut.
Pertemuan ini diikuti oleh Wakil Ketua BGN Sulut, pimpinan BI Sulut, serta Ketua dan Sekretaris Satgas Program MBG di tiap kabupaten/kota se-Sulut.
Victor Mailangkay mengatakan, MBG merupakan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
“Terlebih Sulawesi Utara memiliki spesifik dan perhatian khusus dari pemerintah pusat, yakni Presiden Prabowo sebagai tempat kelahiran dari ibu beliau,” ucap Victor.
Dia berharap, lewat rapat percepatan program MBG, Provinsi Sulut menjadi terdepan dalam melaksanakan program prioritas nasional ini.
Untuk itu, Victor menyebutkan, laporan terkait data menjadi salah satu yang menjadi atensi dalam pertemuan kali ini.
“Pertama, (Satgas Percepatan MBG Sulut) meminta data. Data ini penting karena yang baru dapat data monitoring kami dengan BGN Regional Sulut adalah data tentang peserta penerima manfaat dari sekolah formal, PAUD, SD, SLTP dan SLTA. Jadi yang relatif cukup tersedia datanya,” ungkapnya.
Sementara, data yang kedua yang saat ini jadi atensi lewat ketua satgas kabupaten kota yakni data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Dan yang ketiga, data yang tidak tercover dari data pertama dan kedua yaitu fakir miskin, anak terlantar, yang masih kategori usia sekolah. Nah ini yang kami sedang data melalui dinas, kemudian dimintakan data dari dinas kabupaten kota,” terangnya.
Sementara itu, terkait dengan high meeting level TPID Sulut, Victor Mailangkay menuturkan, berdasarkan data BPS per November 2025, inflasi year on year Provinsi Sulawesi Utara berada pada angka 0.65.
“Meskipun angka ini merupakan upaya pengendalian yang sudah membuahkan hasil, namun kita tidak boleh lengah, mengingat masih adanya tekanan pada beberapa komoditas,” ungkap Mailangkay.
“Tantangan itu di antaranya, kita harus menyeriusi tentang ketersediaan beras, yang meskipun Sulut adalah zona penghasil, harga di beberapa daerah termasuk kabupaten kepulauan masih di atas net. Selain itu komoditas lainnya, juga memerlukan intervensi segera,” tambah dia.
Sekadar diketahui, rapat ini diisi dengan tanggapan dari perwakilan kabupaten kota di Sulut. Mereka melaporkan terkait dengan kondisi percepatan MBG sekaligus upaya dalam pengendalian inflasi di daerah masing-masing.
***
