ZONAUTARA.com– Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah tewas dalam serangan yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Ia tutup usia pada umur 86 tahun.
Media pemerintah Iran mengonfirmasi kematiannya pada Minggu dini hari (1/3/2026), setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Khamenei tewas dalam serangan udara gabungan AS-Israel yang menghantam kediamannya pada hari Sabtu (28/2/2026).
“Diumumkan kepada rakyat Iran bahwa Yang Mulia Ayatollah Agung Imam Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam, telah syahid dalam serangan gabungan yang diluncurkan oleh Amerika dan rezim Zionis pada Sabtu pagi, 28 Februari,” lapor kantor berita semiresmi Iran, Tasnim.
Media pemerintah Iran juga menyebutkan bahwa putri, menantu, dan cucu Khamenei turut tewas dalam peristiwa tersebut.
Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa Khamenei dan para pejabat Iran lainnya “tidak bisa lolos dari intelijen AS dan sistem pelacakan canggih.”
Siapa Ayatollah Ali Khamenei?
Khamenei mengambil alih kepemimpinan Iran pada tahun 1989, menyusul kematian Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin karismatik yang memelopori revolusi Islam satu dekade sebelumnya. Jika Khomeini adalah kekuatan ideologis di balik revolusi yang mengakhiri monarki Pahlavi, Khamenei-lah yang membentuk aparatur militer dan paramiliter yang menjadi tulang punggung pertahanan Iran sekaligus memperluas pengaruhnya jauh melampaui perbatasannya.
Sebelum menjadi pemimpin tertinggi, ia sempat memimpin Iran sebagai presiden melewati perang berdarah dengan Irak pada era 1980-an.
Konflik yang menguras tenaga tersebut, ditambah dengan rasa keterasingan di antara warga Iran saat negara-negara Barat mendukung pemimpin Irak Saddam Hussein, memperdalam ketidakpercayaan Khamenei terhadap Barat secara umum, dan AS pada khususnya, menurut para analis. Sentimen itulah yang mendasari kekuasaannya selama beberapa dekade dan memperkuat gagasan bahwa Iran harus terus bersiaga menghadapi ancaman eksternal maupun internal.
“Orang-orang menganggap (Iran) sebagai negara teokrasi karena ia (Khamenei) mengenakan sorban dan bahasa negara adalah bahasa agama. Tetapi pada kenyataannya, ia adalah presiden masa perang yang keluar dari peperangan dengan asumsi bahwa Iran itu rentan dan membutuhkan keamanan,” kata Vali Nasr, pakar urusan Iran dan penulis buku Iran’s Grand Strategy: A Political History.
“Bahwa AS memusuhi Iran; dan bahwa revolusi, republik Islam, dan nasionalisme tidak dapat dipisahkan” dan karenanya, mereka perlu dilindungi.
Di bawah visi ini, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) berevolusi dari pasukan paramiliter menjadi institusi keamanan, politik, dan ekonomi yang kuat, yang menjadi pusat perluasan pengaruh Iran di seluruh kawasan. Khamenei juga mempromosikan “ekonomi perlawanan” untuk menumbuhkan kemandirian di tengah sanksi Barat yang melumpuhkan, mempertahankan skeptisisme yang kuat terhadap keterlibatan dengan Barat, dan merespons tegas para kritikus yang menganggap fokusnya pada pertahanan justru menghalangi reformasi yang sangat dibutuhkan.
Namun, kekuasaannya diuji secara serius selama bertahun-tahun. Ini termasuk pada tahun 2009 ketika para pengunjuk rasa yang turun ke jalan atas dugaan kecurangan pemilihan presiden dibalas dengan tindakan keras, serta protes pada tahun 2022 terkait hak-hak perempuan.
Mungkin tantangan terbesar bagi kekuasaannya datang pada bulan Januari 2026, ketika protes yang dipicu oleh kesulitan ekonomi berubah menjadi pergolakan nasional, di mana banyak pengunjuk rasa secara langsung menyerukan penggulingan republik Islam. Respons pihak berwenang berujung pada salah satu konfrontasi paling berdarah sejak revolusi 1979.
Para kritikus memandangnya terlalu abai terhadap generasi muda yang menuntut reformasi dan perbaikan ekonomi, ketimbang isolasi dan “perang bayangan” tanpa akhir dengan AS dan Israel.
“Rakyat Iran membayar harga yang terlalu mahal untuk desakan kemandirian nasional ini, yang dalam prosesnya ia kehilangan masyarakat Iran karena mereka tidak lagi percaya pada kebijaksanaan kemandirian ini,” ujar Nasr.
Tahun-tahun awal
Lahir pada tahun 1939 di kota suci Syiah, Mashhad, di timur laut Iran, Khamenei adalah putra dari seorang pemimpin Muslim terkemuka dan etnis Azerbaijan dari negara tetangga Irak. Keluarganya pertama kali menetap di Tabriz di barat laut Iran sebelum pindah ke Mashhad, tempat peziarahan agama, di mana sang ayah memimpin sebuah masjid Azerbaijan.
Khamenei menggambarkan ibunya, Khadijeh Mirdamadi, sebagai pembaca Al-Quran dan buku yang rajin, yang menanamkan kecintaan pada sastra dan puisi kepada putranya. Sang ibu kemudian mendukung putranya saat bergabung dengan gerakan melawan kekuasaan dinasti Pahlavi.
Khamenei memulai studinya pada usia empat tahun dengan mempelajari Al-Quran, dan menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah Islam pertama di Mashhad. Ia tidak menyelesaikan sekolah menengah, melainkan masuk ke sekolah teologi dan belajar dari cendekiawan Islam terkemuka masa itu, seperti ayahnya, dan Sheikh Hashem Ghazvini. Pada tahun-tahun berikutnya, ia melanjutkan studi di pusat pendidikan tinggi Syiah yang lebih bergengsi di Najaf dan Qom.
Di Qom, ia belajar dari dan menjadi dekat dengan sejumlah cendekiawan Muslim terkenal lainnya, termasuk Ayatollah Khomeini, yang populer di kalangan santri muda karena perlawanannya terhadap syah (raja).
Khamenei mengajar kursus yurisprudensi dan kelas tafsir teologi publik, yang memungkinkannya menjangkau audiens yang terus bertambah, terutama para pelajar muda yang mulai kecewa dengan monarki.
Monarki pada saat itu telah dipulihkan ke kekuasaan absolut menyusul kudeta yang didalangi oleh MI6 dan CIA pada tahun 1953, yang menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh yang terpilih secara demokratis setelah ia mencoba menasionalisasi industri minyak Iran.
Sebagai aktivis politik, Khamenei berulang kali ditangkap oleh polisi rahasia syah (SAVAK) dan dijatuhi hukuman pengasingan di kota terpencil Iranshahr di tenggara Iran, tetapi ia kembali untuk mengambil bagian dalam protes 1978 yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Pahlavi.
Sang pemimpin tertinggi
Setelah monarki digulingkan, Khamenei menjadi tokoh kunci dalam membangun Iran yang baru. Ia menjabat sebentar sebagai menteri pertahanan pada tahun 1980 dan kemudian sebagai pengawas Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) setelah pecahnya perang Iran-Irak. Sebagai orator ulung, ia juga mengamankan posisi berpengaruh sebagai pemimpin salat Jumat di Taheran.
Tahun 1981 terbukti menjadi tahun yang sangat penting bagi Khamenei. Ia kehilangan fungsi lengan kanannya setelah lolos dari upaya pembunuhan oleh Mojahedin-e Khalq (MEK), sebuah kelompok oposisi bersenjata yang memberontak melawan teokrasi Iran setelah berselisih dengan Khomeini. Pada tahun yang sama, Khamenei memenangkan kursi kepresidenan, menjadikannya presiden ulama pertama Iran.
Pada tahun 1989, kematian Khomeini menjadi titik balik bagi republik Islam. Sebelum wafat, Khomeini telah menyingkirkan pewaris yang telah lama ditunjuknya, Ayatollah Hossein Ali Montazeri, karena kritik Montazeri terhadap eksekusi massal tahanan pada tahun 1988.
Sebuah dewan yang dibentuk untuk merevisi konstitusi kemudian menunjuk Khamenei. Untuk mewujudkannya, dewan tersebut harus melonggarkan kualifikasi yang diwajibkan untuk memegang jabatan tertinggi di negara itu. Khamenei pada saat itu belum menyandang gelar hojatoleslam – sebuah gelar ulama tingkat tinggi Syiah.
“Saya percaya saya tidak pantas mendapatkan posisi ini; mungkin Anda dan saya mengetahui hal ini. Ini hanya akan menjadi kepemimpinan simbolis, bukan kepemimpinan yang sebenarnya,” kata Khamenei pada saat itu.
Namun, kepemimpinannya sama sekali bukan sekadar simbol.
Masa awal kepemimpinan Khamenei sebagai ayatollah difokuskan pada upaya membangun kembali negara yang hancur akibat perang delapan tahun dengan Irak. Lebih dari satu juta orang tewas dalam konflik tersebut, dan ekonomi hancur lebur. Konflik ini juga memupuk kebencian terhadap komunitas internasional atas sikap diam mereka setelah Irak menggunakan senjata kimia terhadap pasukan dan warga sipil Iran. Saat masih menjabat presiden, Khamenei sering mengunjungi garis depan, meraup kesetiaan dari IRGC dan memahami realitas perang secara langsung.
“Ia adalah pemimpin yang terbentuk dari perang dengan Irak, itulah yang membingkai pandangannya tentang politik domestik dan luar negeri. Begitu ia menjadi pemimpin tertinggi, ia fokus pada pembangunan aparatur militer dan paramiliter untuk bersiap menghadapi pengepungan, untuk perlawanan tanpa henti,” jelas Narges Bajoghli, profesor antropologi dan studi Timur Tengah di Universitas Johns Hopkins.
Namun, suasana mulai berubah pada tahun 1990-an. Negara sangat membutuhkan investasi, sementara semangat revolusioner mulai mendingin. Sebagian masyarakat yang kelelahan akibat perang ingin melihat Iran kembali ke komunitas internasional.
Sentimen itu mewujud dalam kemenangan telak pada pemilu 1997 bagi tokoh reformis Mohammad Khatami, seorang penganjur pemulihan hubungan dengan Barat dan promotor “dialog antar peradaban”.
Meskipun demikian, skeptisisme dan ketidakpercayaan Khamenei terhadap Barat tetap teguh. Ia melihat gelombang reformasi, termasuk dari dalam jajaran militer dan paramiliter, sebagai ancaman terhadap status quo. Maka ia mulai menciptakan blok pemilih yang terdiri dari pendukung setia untuk melawan kelompok reformis.
“Khamenei tidak pernah memiliki basis dukungan alami untuk dirinya sendiri dibandingkan dengan Khomeini,” kata Bajoghli. “Jadi ia menggelontorkan banyak dana untuk merombak pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda (di dalam sistem paramiliter) yang kemudian akan naik pangkat.”
Hal ini berarti memberi kebebasan kepada IRGC untuk membangun jaringan bisnis guna mendominasi ekonomi Iran sekaligus mengintensifkan program pelatihan, terutama bagi anggota muda dari pasukan paramiliternya, Basij. Meskipun ini hanya bagian kecil dari masyarakat, kelompok ini tumbuh sejalan dengan sikap perlawanan abadi Khamenei terhadap Barat dan diberi sumber daya yang besar. Yang terpenting, kata Bajoghli, mereka bersedia bertempur dan mati.
Jajaran baru inilah yang dipanggil untuk menekan protes nasional yang meletus setelah kemenangan Mahmoud Ahmadinejad yang diperdebatkan pada pemilu 2009. Saat itu, generasi baru warga Iran yang lahir setelah 1979, kurang terhubung dengan narasi anti-imperialis yang telah menginspirasi revolusi orang tua mereka.
Dalam apa yang dianggap sebagai tantangan terkuat terhadap kepemimpinan Khamenei saat itu, ratusan ribu orang turun ke jalan di bawah naungan Gerakan Hijau untuk memprotes hasil pemilu dan mendukung kandidat reformis yang kalah, Mir Hossein Mousavi. Sementara pengunjuk rasa menuding pemilu telah dicurangi, Khamenei tetap mengesahkan hasilnya. Ribuan orang ditangkap dan puluhan tewas, menurut laporan Amnesty International.
Kepemimpinan Iran menuduh negara-negara Barat mengobarkan kerusuhan untuk menggulingkan lembaga keagamaan. “Anda (Barat) harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan Anda,” kata Ahmadinejad.
“Bangsa Iran akan… menampar mereka yang berniat buruk dengan sangat keras sehingga mereka akan lupa jalan pulang.”
‘Tidak berdamai maupun berperang’
Khamenei juga seorang pragmatis. Menurut pengamat, Ia percaya bahwa pertempuran melawan Barat harus dilakukan dengan berbagai strategi: melawan tetapi juga bernegosiasi jika diperlukan.
Pada tahun 2015, negara itu berjuang di bawah sanksi internasional yang melumpuhkan akibat program nuklirnya. Untuk menjaga stabilitas domestik dan legitimasi, Khamenei menyadari perlunya meringankan tekanan ekonomi.
Ia pun memberi lampu hijau pada negosiasi Presiden Hassan Rouhani dengan Barat yang menghasilkan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) pada 2015. Kesepakatan bersejarah itu dirancang untuk mengekang program nuklir Taheran dengan imbalan pencabutan sanksi.
“Itu adalah momen pragmatisme, terkadang melindungi negara membutuhkan kompromi,” kata Nasr. “Khamenei menyukai kebijakan yang tidak damai maupun tidak berperang dengan AS. Ia percaya bahwa Iran perlu mempertahankan kemerdekaannya terhadap AS, yang ia yakini pada dasarnya anti-Iran.”
Dalam perspektif ini, “kesepakatan nuklir bukanlah normalisasi (dengan AS) tetapi kesepakatan pengendalian senjata yang sempit seperti yang dilakukan AS dengan Soviet,” ungkap Nasr.
Namun, tiga tahun kemudian, Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut. Saat Washington menjatuhkan sanksi baru, Khamenei kembali ke sikap agresif, menolak negosiasi lebih lanjut dan perlahan melanggar kesepakatan. Iran kemudian melanjutkan pengayaan uranium hingga 60 persen, yang mempercepat laju menuju uranium tingkat senjata 90 persen. Iran terus bersikeras bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan sipil, didukung fatwa Khamenei tahun 2003 yang melarang pembuatan dan penggunaan senjata nuklir.
Dengan sanksi Barat yang mencekik dan inflasi meroket, protes kembali meletus di seluruh Iran pada 2019 usai pemerintah menaikkan harga bensin. Pasukan keamanan menindak keras demonstrasi di mana lebih dari 100 orang tewas. Khamenei menyebut demonstran sebagai “preman” dan menuduh musuh asing memicu kerusuhan.
Di tengah gejolak internal dan isolasi, pemilihan presiden dimenangkan oleh Ebrahim Raisi, dengan tingkat partisipasi terendah dalam sejarah republik Islam tersebut. Di bawah Raisi, Khamenei mendorong “ekonomi perlawanan” yang mengandalkan kemampuan internal Iran dan beralih ke Timur, meski pendekatan ini minim hasil nyata.
Protes nasional tahun 2022 atas kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi menjadi tantangan besar lainnya. Khamenei dikritik atas pembatasan sosial dan tindakan keras brutal aparat keamanan yang menewaskan lebih dari 500 orang.
Sekali lagi, Khamenei melihat masalah ini sebagai isu keamanan nasional dan menyalahkan musuh Barat atas campur tangan asing. “Ini tentang kemerdekaan, perlawanan, kekuatan, dan kekuasaan Iran yang Islam,” tegasnya.
‘Poros perlawanan’
Bagi Khamenei, kemerdekaan dan kekuasaan juga dibutuhkan di luar perbatasan untuk mempertahankan “pertahanan maju” yang akan mencegah agresi dari musuh seperti AS dan Israel.
Hal ini diterjemahkan dengan menjalin jaringan proksi serta transfer senjata dan sumber daya ke sekutu di luar Iran, yang dikenal sebagai “poros perlawanan”. Arsitek utama strategi ini adalah Qassem Soleimani, komandan pasukan elit Quds IRGC, yang dibunuh oleh AS pada 2020.
Permata mahkota aliansi ini adalah Hizbullah di Lebanon, Presiden Bashar al-Assad di Suriah, Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, dan kelompok bersenjata di Irak.
Namun, poros ini mulai runtuh usai serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023. Israel kemudian melancarkan perang genosidal di Gaza yang menewaskan lebih dari 70.000 orang, menargetkan pemimpin Hamas, serta menyerang Hizbullah di Lebanon yang menewaskan banyak pucuk pimpinannya, termasuk Hassan Nasrallah. Rezim Suriah kemudian digulingkan pada Desember 2024, memutus koridor pasokan Iran ke Hizbullah.
Dengan melemahnya sekutu Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memanfaatkan momentum.
Pada 13 Juni 2025, Israel dengan sepengetahuan AS menyerang Iran, menewaskan puluhan komandan militer dan ilmuwan nuklir terkemuka, serta menghantam situs nuklir dan infrastruktur negara. Israel bersikeras serangannya untuk mencegah Iran memproduksi senjata nuklir, di tengah proses negosiasi Taheran dan Washington. Iran membalas dengan rentetan rudal ke Tel Aviv. Perang terbuka pecah selama hampir dua minggu, memuncak ketika AS menjatuhkan bom penghancur bunker di fasilitas nuklir utama Iran.
Netanyahu mengancam akan membunuh Khamenei, sementara Trump menuntut “penyerahan tanpa syarat”.
Ancaman itu diabaikan. “Bangsa Iran tidak akan menyerah, dan Amerika harus tahu bahwa intervensi militer AS apa pun niscaya akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki,” balas Khamenei.
Efek persatuan rakyat Iran di awal perang dengan Israel nyatanya tidak bertahan lama.
Sanksi ekonomi memicu runtuhnya mata uang yang berujung pada protes nasional pada akhir Desember 2025 yang menyerukan jatuhnya Khamenei. Penumpasan brutal memakan korban; otoritas Iran menyebut lebih dari 3.000 tewas, sementara kelompok HAM mengklaim lebih dari 7.000 nyawa melayang.
Iran berada di persimpangan jalan. Negara kehabisan opsi untuk mengatasi keluhan ekonomi dan perlu kompromi sulit untuk pencabutan sanksi. Pembicaraan di UEA dan Jenewa tak berujung terobosan karena AS menuntut Iran melucuti total infrastruktur nuklir dan rudalnya, serta menghentikan dukungan ke sekutu regional yang dianggap sebagai harga mati bagi Iran.
Sementara itu, AS mengerahkan kekuatan militer terbesarnya di Timur Tengah sejak invasi Irak 2003. Pada 28 Februari, Trump mengumumkan dimulainya “operasi tempur besar” di Iran dengan tujuan mengganti rezim.
“Waktu kebebasan kalian sudah dekat,” kata Trump kepada rakyat Iran. “Ketika kami selesai, ambil alih pemerintahan kalian… Ini mungkin akan menjadi satu-satunya kesempatan kalian selama beberapa generasi.”
Ia menambahkan bahwa ia “bersedia melakukan” apa yang belum pernah dilakukan oleh presiden Amerika sebelumnya.
“Jadi, mari kita lihat bagaimana kalian merespons.”
(Disadur dari artikel di Aljazeera)
