ZONAUTARA.com– Pemerintah membangun deretan rumah modern untuk 282 keluarga penyintas erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Bolaang Mongondow Selatan. Peresmian pada Februari 2026 diwarnai seremoni pengguntingan pita, penyerahan kunci simbolis oleh Gubernur Sulawesi Utara, dan air mata haru warga yang hampir dua tahun hidup di pengungsian. Di permukaan, ini tampak seperti kisah sukses relokasi bencana yang patut dibanggakan.
Tapi saat tim Zonautara.com mendatangi Kawasan Hunian Tetap (Huntap) Relokasi Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang itu pada Maret 2026, hanya sebulan setelah peresmian, cerita yang ditemukan sangat berbeda dari narasi seremonial itu.
Warga menyebut dana tunggu hunian Rp 600 ribu per bulan yang dijanjikan selama masa transisi sudah sekitar 9 bulan tidak mereka terima. Lahan perkebunan yang dijanjikan pemerintah sebagai penopang ekonomi? Tidak ada. Tabungan hasil kerja serabutan selama di pengungsian Bitung? Tinggal cukup untuk belanja dapur seminggu.
Masalahnya bukan hanya soal uang yang belum turun. Sejak awal pengungsian di Rusunawa Sagerat Bitung, warga sudah merasakan pola yang sama: bantuan datang sekali, lalu menghilang tanpa kejelasan. Janji demi janji disampaikan, tapi realisasinya mengambang. Warga bahkan diminta tidak pergi jauh dari lokasi pengungsian agar tidak ketinggalan penyaluran bantuan. Sebuah instruksi yang justru membatasi mereka mencari penghasilan sendiri.
Ketika bantuan tak kunjung datang, mereka terjebak dalam dilema menunggu sesuatu yang tidak pasti, atau bertahan hidup dengan tangan kosong.
Pemkab Sitaro menyebut masih menunggu proses pencairan dari BNPB. BPBD Sitaro mengakui baru membayarkan tiga bulan untuk periode awal 2025. Tapi warga punya versi lain yang tak kalah menarik untuk ditelusuri: beberapa bulan lalu, mereka mengaku diberitahu bahwa berkas pencairan sudah ada di meja keuangan. Lalu apa yang menghambatnya?
Di tanah relokasi yang baru, 845 jiwa kini menghadapi kenyataan pahit: rumah memang sudah ada, tapi perut tetap harus diisi setiap hari. Modal melaut belum jelas meski perahu sudah tersedia. Layanan kesehatan di puskesmas pembantu belum beroperasi penuh. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas mandeknya bantuan ini? Dan mengapa janji-janji pemerintah satu per satu menguap begitu pita peresmian sudah digunting?
Baca investigasi selengkapnya di Teras.id. Klik link ini!
