ZONAUTARA.com – Di Kawasan Huntap Modisi, bangunan sekolah baru berdiri kokoh, catnya masih segar, ruang kelas tertata rapi, halamannya luas. Dari luar, fasilitasnya bahkan lebih megah dari sekolah-sekolah lain yang sudah lebih dulu ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Siapa pun yang melihatnya dari kejauhan akan mengira aktivitas belajar mengajar sudah berjalan.
Tapi saat Zonautara.com datang pada medio Maret 2026, sebulan setelah warga resmi menempati Huntap, tak satu pun ruang kelas itu terbuka untuk anak-anak. Desta Natanael Sadaikum, 12 tahun, Garry Tatadia, 10 tahun, dan puluhan anak lainnya menghabiskan hari berlarian tanpa alas kaki di halaman berdebu. Tanpa pelajaran, tanpa guru di depan kelas, tanpa buku. “Sudah ingin sekali bersekolah,” kata Desta singkat. Kalimat sederhana dari seorang anak yang sudah hampir dua tahun kehilangan ruang belajar yang layak.
Alasan di balik kekosongan itu ternyata bukan soal ketiadaan fasilitas, melainkan jaring birokrasi yang tak kunjung terurai. Gedung sekolah belum diserahterimakan dari Kementerian PUPR ke pemerintah daerah. Proses mutasi guru terjebak dalam koordinasi antar-lembaga yang melibatkan BKN, BKD, dinas pendidikan dua kabupaten, hingga kementerian di pusat. Nama sekolah belum ditetapkan. Nomor Pokok Sekolah Nasional belum ada. Dana BOS belum bisa dicairkan karena sekolah secara administratif belum eksis.
Yang lebih mengkhawatirkan, keterangan resmi pemerintah daerah dan realitas di lapangan tidak sinkron. Kepala Dinas Pendidikan Bolsel Rante Hattani, menyebut kegiatan belajar tatap muka direncanakan dimulai setelah libur Lebaran. Tapi para guru di Huntap menyampaikan informasi berbeda, bahwa kemungkinan sekolah baru beroperasi pada Juli. Jeda waktu itu bukan angka abstrak, ini berarti akan ada bulan-bulan tambahan di mana sekitar 90 anak kehilangan akses pendidikan formal, padalah proses belajar mereka sudah terganggu selama dua tahun sejak erupsi Gunung Ruang.
Pemerhati pendidikan menilai kondisi ini bukan sekadar masalah teknis. Anak-anak penyintas menghadapi tumpukan beban: tekanan ekonomi keluarga, kelelahan akibat relokasi berulang, dan trauma psikologis pascabencana. Jika sekolah terus tertunda, risiko terbesarnya bukan hanya ketertinggalan akademik, melainkan putusnya ikatan anak-anak ini dengan dunia pendidikan itu sendiri. Sebuah generasi kecil dari Pulau Ruang bisa kehilangan masa depan mereka bukan karena bencana alam, tetapi karena kelambanan birokrasi.
Seberapa lama lagi anak-anak ini harus menunggu hal yang seharusnya paling sederhana: duduk di bangku sekolah?
Baca liputan lengkapnya di Teras.id. Klik link ini.
