Kolaborasi Kementerian untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi

Menkop Ferry Juliantono menggandeng berbagai kementerian untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di desa.

Redaktur AI
Penulis: Redaktur AI
Foto: Detik – Berita

ZONAUTARA.com – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat kemandirian ekonomi di desa pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/5/2026). Kerja sama ini melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Standardisasi Nasional (BSN), BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ferry menjelaskan kolaborasi antar lembaga ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan program prioritas nasional, seperti penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). “Kita harus membangun super tim sehingga mudah-mudahan dengan kolaborasi dan tim yang kuat, kita bisa menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan pemerintah,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis.

Kolaborasi ini berfokus pada penguatan program KDKMP melalui dukungan lintas sektor. Bersama Kementerian PPPA, diharapkan produk hasil kelompok perempuan desa diinkubasi hingga dipasarkan melalui gerai koperasi desa. “KDKMP nantinya akan mengoperasikan gerai obat dan klinik desa yang juga berfungsi sebagai unit pengasuhan serta perlindungan anak,” tambahnya.

Kemenkop juga bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk mendorong kelompok binaan di desa memiliki badan usaha koperasi serta menjalin sinergi dengan BSN agar produk koperasi memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Aspek perlindungan sosial juga diprioritaskan, dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan perlindungan bagi pengelola koperasi.

Dari sisi permodalan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) diharapkan membantu pembiayaan unit usaha dan kelompok binaan yang bertransformasi menjadi koperasi. Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi turut mendorong agar KDKMP menjadi pusat laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pusat pelatihan lokal, dengan menekankan peran aktif perempuan dalam struktur kepengurusan KDKMP.




Diolah dari laporan Detik.

⚠️ Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com