ZONAUTARA.COM – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna pada Jumat (15/8/2025) untuk mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI 2025, menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Acara ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut dan disiarkan langsung dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Fransiscus A. Silangen ini dihadiri Gubernur Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta insan pers.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tekad pemerintah untuk berdiri di garda terdepan membela kepentingan rakyat. Ia mengingatkan bahwa tidak akan ada toleransi bagi praktik ekonomi yang merugikan bangsa.
“Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat, dan kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakahnomic korban pihak-pihak yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu rakyat, dan membawa kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal teguran kuat kepada para pengusaha, pebisnis, maupun pihak-pihak yang memanfaatkan kekayaan Indonesia dengan sikap serakah tanpa memedulikan kepentingan rakyat.
Ketua MPR-RI Ahmad Muzani dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan merata demi kesejahteraan rakyat.
“Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan keberagaman. Namun, bangsa yang besar tidak akan membiarkan kekayaan itu hanya dinikmati segelintir orang. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Pemerintah berkomitmen mengaktualisasikan Pasal 33 UUD 1945 demi kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional. Komitmen ini adalah wujud nyata untuk kembali pada roh konstitusi,” ujar Muzani.
Sementara itu, Ketua DPR-RI Puan Maharani menyoroti pentingnya demokrasi yang memberi ruang bebas dan luas bagi rakyat untuk bersuara. Ia menilai perkembangan teknologi dan media sosial telah membuka kanal kreatif bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik.
“Kritik rakyat kini hadir dalam ruang kreatif, memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial. Ungkapan itu bisa berupa kalimat singkat, sindiran tajam “Indonesia Gelap”, lelucon politik “Kabur Aja Dulu”, hingga simbol-simbol baru “Bendera One Piece” yang menyebar luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat disampaikan sesuai zamannya. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat bukan sekadar kata atau gambar, namun di balik setiap kata ada pesan, di balik pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan,” kata Puan.
Rapat paripurna ini tentu tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum bagi Sulawesi Utara untuk memperteguh komitmen dalam mendukung arah kebijakan nasional serta memperkuat persatuan menjelang 80 tahun kemerdekaan Indonesia. (adv)
