ZONAUTARA.com – Di Nepal, Gen Z baru saja menunjukkan satu hal sederhana tapi menggetarkan: kalau sistem politik tak dipercaya, mereka tak menunggu restu, mereka meng-hack politik itu sendiri. Setelah demonstrasi antikorupsi memaksa PM K. P. Sharma Oli mundur pekan lalu, para aktivis muda menggelar pemungutan suara di Discord selama berjam-jam untuk menentukan sosok perdana menteri interim.
Pilihan mereka jatuh pada Sushila Karki—mantan Ketua Mahkamah Agung, terkenal bersih dan tegas. Ia kini resmi dilantik sebagai PM perempuan pertama Nepal, lalu bergerak cepat membentuk kabinet pemulihan dan menyiapkan pemilu Maret 2026. Praktiknya kontroversial, tapi faktanya: proses digital akar rumput ini ikut menegosiasikan transisi kekuasaan di negara demokrasi.
Yang menggetarkan bukan hanya siapa yang terpilih, melainkan bagaimana ia dipilih—di ruang yang selama ini kita kira hanya untuk gaming dan obrolan ringan. Server Discord, ratusan kanal, ribuan suara, satu keputusan. Itu inti “politik di-hack”: anak muda merebut kembali prosedur representasi—mengambil alat yang mereka kuasai dan mengubahnya menjadi arena deliberasi. Bahwa Karki memang tokoh senior dan pernah menjadi Ketua MA merupakan fakta lain yang menambah legitimasi moralnya di mata publik.
Indonesia?
Pertanyaan yang kemudian muncul: bisakah praktik seperti itu terjadi di Indonesia? Jawabannya: bisa, asalkan kita berhenti menunggu panggung resmi disediakan dari atas. Indonesia sebenarnya punya modal sosial yang tidak kecil.
Sejak 2014, gerakan KawalPemilu membuktikan bahwa relawan digital mampu mengisi celah akuntabilitas negara. Puluhan ribu orang secara sukarela mengunggah data plano TPS dan memverifikasi rekapitulasi suara, sebuah praktik civic-tech yang menjelma menjadi kontrol publik nyata.
Kita juga punya simpul media independen dan figur publik seperti Najwa Shihab yang lewat Narasi dan Mata Najwa kerap memaksa isu kebijakan menembus arus utama. Ada pula dokumenter investigatif seperti karya WATCHDOC, dari Sexy Killers hingga Dirty Vote, yang menjadikan tontonan sebagai tekanan politik. Bahkan di ranah aktivisme digital, kita pernah menyaksikan bagaimana #GejayanMemanggil menjelma dari tagar menjadi gerakan jalanan, dan bagaimana petisi daring berulang kali memaksa penguasa memberi klarifikasi atau meninjau ulang kebijakan.
Semua contoh itu memperlihatkan satu pola: politik di-hack bukan romantisme, melainkan metode. Ia bukan soal menghancurkan institusi, melainkan mendesain ulang partisipasi agar relevan dengan kebiasaan digital warga. Jika anak muda Nepal bisa mengubah Discord menjadi forum politik, mengapa kita tidak bisa mengubah grup WhatsApp, kanal YouTube, atau forum kampus menjadi ruang konsultasi kebijakan yang lebih terukur?
Kalau Narasi, jurnalis independen, pembuat dokumenter, dan kreator digital bisa berbagi panggung, mengapa tidak membangun koalisi bersama untuk mendorong call-to-action yang sama? Kalau warga sudah terbiasa ikut memverifikasi data pemilu, mengapa budaya itu tidak dinormalisasi menjadi praktik keseharian: dari audit janji kampanye, pemantauan anggaran, hingga klarifikasi kebijakan?
Tujuan dari semua ini bukan mengganti rezim, melainkan mengembalikan kedaulatan pengetahuan ke tangan warga. Nepal mengingatkan kita bahwa transisi bisa dimulai dari ruang yang kita huni setiap hari, sejauh ada disiplin data, integritas moderator, dan kepercayaan publik. Di Indonesia, target jangka pendek bukan pergantian kekuasaan, melainkan kenaikan literasi kewargaan: warga yang paham hak dan kewajiban, berani meminta akuntabilitas, dan terbiasa memengaruhi kebijakan.
Masalahnya, kita sering sibuk mencari “figur bersih” tanpa repot menyiapkan panggungnya. Nepal, dengan segala keterbatasannya, sudah membuktikan panggung bisa diciptakan dari ruang digital yang sederhana, bahkan dari Discord.
Eksperimen itu, betapapun raw dan penuh kritik, memaksa kita membayangkan ulang cara berpolitik di era sekarang. Politik yang di-hack adalah politik yang dikembalikan: dari ruang rapat tertutup ke ruang digital bersama; dari baliho di pohon ke threads yang bisa dipertanggungjawabkan; dari pasrah menjadi penulis bersama naskah bangsa. Dan panggung itu bisa kita bangun mulai sekarang—bukan lima tahun lagi.
