ZONAUTARA.com—Pemerintah Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) akhirnya angkat bicara menanggapi beragam opini yang berkembang di media sosial terkait kinerja aparatur daerah, kebijakan tenaga honorer, dan isu pemotongan honor guru.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bolsel, Marwan Makalalag, menegaskan bahwa tudingan aparatur acuh terhadap rakyat tidak sepenuhnya benar.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah selama ini justru konsisten bekerja melalui berbagai program pembangunan, sosial, pendidikan, hingga kesehatan yang nyata dirasakan masyarakat.
“ASN Bolsel selalu hadir untuk rakyat lewat kerja nyata. Opini yang menyebut aparatur hanya bekerja jika ada keuntungan jelas tidak berdasar,” tegas Marwan saat dihubungi via WhatsApp, Senin 22 September 2025.
Soal tenaga honorer: Tindak lanjut regulasi pusat
Marwan juga meluruskan isu pemberhentian tenaga honorer. Menurutnya, langkah tersebut bukan bentuk ketidakpedulian pemerintah, melainkan tindak lanjut dari regulasi pemerintah pusat terkait penataan tenaga non-ASN.
“Kebijakan ini bertujuan menciptakan aparatur profesional dengan mekanisme kerja yang lebih jelas dan adil,” terangnya.
Sementara itu, terkait polemik pemotongan honor guru, Marwan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengikuti Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Dalam regulasi baru tersebut, alokasi honor guru honorer di sekolah negeri dibatasi maksimal 20% dari total pagu, berbeda dengan sebelumnya yang bisa mencapai 50%. Kebijakan ini juga sejalan dengan integrasi tenaga honorer non-ASN ke dalam skema ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Pemkab terbuka pada kritik membangun
Marwan menambahkan, Pemkab Bolsel tetap menghargai kritik masyarakat, asalkan disampaikan secara objektif dan berbasis data.
“Kami mengajak masyarakat untuk memberi kritik yang membangun demi kemajuan Bolsel. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah selalu didasarkan pada aturan yang berlaku dan berpihak kepada masyarakat luas,” tandasnya.
Dengan klarifikasi ini, Pemkab Bolsel berharap masyarakat tidak terjebak pada informasi yang simpang siur di media sosial, dan tetap mempercayai upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
