ZONAUTARA.com – Di tengah tekanan fiskal akibat turunnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 307 miliar pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) di bawah kepemimpinan Iskandar Kamaru – Deddy Abdul Hamid justru mengambil langkah berani, dengan menambah jumlah peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Kebijakan ini disampaikan langsung Bupati Bolsel Iskandar Kamaru pada rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD 2026 pekan lalu.
Menurut Kamaru, kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas meski keuangan daerah sedang menghadapi tekanan berat.
“Tahun 2026, peserta Jamkesda kita mencapai 26.704 jiwa. Bertambah sekitar 2.500 jiwa dibandingkan tahun 2025. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 11,2 miliar,” tegas Kamaru.
Ia menegaskan, kondisi fiskal yang sulit tidak boleh menjadi alasan menghentikan layanan dasar untuk rakyat.
“Kami harus realistis, tapi tidak boleh mengorbankan kebutuhan kesehatan masyarakat. Jamkesda adalah jaring pengaman utama, maka tetap harus diperluas,” ujar Bupati.
Kebijakan ini mendapat respons positif dari masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang kerap merasakan beban biaya kesehatan.
Nurul Azmi Batadi, pelaku UMKM asal Desa Sondana, menyebut langkah Pemkab Bolsel sangat membantu warga kecil.
“Sebagai pelaku UMKM, saya merasakan langsung manfaat Jamkesda. Banyak warga terbantu karena biaya berobat ringan sampai rawat inap ditanggung. Penambahan peserta ini keputusan yang sangat pro-rakyat,” ungkapnya.
Menurutnya, di saat ekonomi melemah, justru perlindungan kesehatan perlu diperkuat.
“Pendapatan tidak menentu, tapi kebutuhan kesehatan tidak bisa ditunda. Jadi kebijakan ini sangat tepat,” tambahnya.
Mahasiswa: Ini Bentuk Keberpihakan Pemerintah
Pandangan senada datang dari Sucipto Podomi, mahasiswa asal Bolsel.
Ia mengatakan kebijakan Bolsel kontras dengan sejumlah daerah lain yang mungkin akan memilih melakukan pemangkasan pada sektor kesehatan.
“Saat daerah lain melakukan efisiensi yang memotong layanan dasar, Bolsel justru memperluas Jamkesda. Ini menunjukkan keberpihakan pada masyarakat kecil,” ujarnya.
Sucipto menilai kebijakan ini strategis karena kesehatan adalah fondasi pembangunan SDM.
“Kalau masyarakat sehat, maka produktivitas meningkat. Ini bukan sekadar program, tapi investasi jangka panjang,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, Bolsel menunjukkan bahwa keberpihakan pada masyarakat kecil bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata di tengah tekanan fiskal.
