ZONAUTARA.com – Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Langkah tersebut diwujudkan dengan memperkuat fundamental ekonomi domestik dan menjaga disiplin kebijakan fiskal.
Eka Chandra Buana, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, menyebutkan bahwa konflik geopolitik dan volatilitas pasar keuangan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Meskipun hal ini sangat bergantung pada asumsi, seperti durasi konflik, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif yang terukur. “Memang ini semua sangat tergantung pada asumsi, seperti berapa lama konflik berlangsung. Tapi kita sudah punya ancang-ancang dan persiapan untuk menghadapi berbagai skenario,” ujar Eka dalam acara Prasasti Luncheon Talk, Rabu (22/4/2026).
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, dan mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda. Eka Chandra menjelaskan bahwa dampak geopolitik mengancam ekonomi Indonesia melalui peningkatan inflasi, depresiasi nilai tukar, dan tekanan pada target pertumbuhan ekonomi.
Ia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana untuk memperlebar defisit anggaran dan menekankan pentingnya belanja yang lebih produktif. “Sampai saat ini tidak ada niat untuk memperlebar defisit. Justru yang kita dorong adalah bagaimana belanja menjadi lebih produktif dan berdaya ungkit bagi ekonomi nasional,” tegasnya. Target pertumbuhan ekonomi hingga 2029 tetap pada 8%, meskipun tekanan global meningkat.
Untuk menghadapi ketidakpastian global, pemerintah menyiapkan kombinasi kebijakan jangka pendek dan menengah. Kebijakan ini mencakup percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), optimalisasi belanja negara, diversifikasi energi, dan penguatan struktur industri domestik. “Langkah-langkah ini kita siapkan agar ekonomi tetap resilient,” sebutnya.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
