ZONAUTARA.com – Kamar Dagang China di Indonesia telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, para pelaku usaha menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang mereka pandang mengkhawatirkan, termasuk kenaikan pajak, pengetatan aturan devisa hasil ekspor, dan pengurangan kuota bijih nikel.
Surat itu berisi sederet keluhan terkait peningkatan pajak dan royalti, serta pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE). Para investor juga menyoroti dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang untuk korupsi serta pemerasan. Para pelaku usaha dari China merasa khawatir dengan lingkungan bisnis di Indonesia.
Investor China mengklaim bahwa mereka telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mereka menyatakan telah mengikuti aturan hukum dan mendukung kebijakan pemerintah setempat. Namun, mereka menilai bahwa belakangan ini situasi berubah drastis. Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di Indonesia menyatakan menghadapi masalah serius akibat regulasi yang dianggap terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan praktik korupsi oleh otoritas terkait.
Salah satu isu utama yang mereka sampaikan adalah kenaikan pajak yang berulang kali terjadi. Para investor China juga merasa khawatir dengan intensitas pemeriksaan pajak, yang kerap diikuti dengan denda dalam jumlah besar. “Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,” demikian bunyi surat tersebut.
Selain itu, masalah visa kerja tenaga asing dan pengurangan kuota tambang bijih nikel juga menjadi sorotan. Mereka menganggap bahwa kebijakan baru tentang kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor di bank milik negara selama minimal satu tahun akan merugikan likuiditas perusahaan. Para investor China bahkan mengemukakan kekhawatiran mereka terhadap sejumlah rencana aturan baru pemerintah, seperti penerapan bea ekspor tambahan dan penghapusan insentif kendaraan listrik.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
