ZONAUTARA.com – Polri mendapat penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah RI karena sukses dalam menyelenggarakan pengamanan ibadah haji 1447 Hijriah. Penghargaan ini menandakan apresiasi atas kontribusi aktif Polri dalam memastikan keamanan dan keselamatan jemaah haji. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, kepada Brigjen Mohammad Irhamni dari Bareskrim Polri dalam acara Rakernas Evaluasi di Asrama Haji Jakarta Timur, pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan, mengungkapkan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk TNI dan Polri, atas kerja keras mereka dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bekerja keras memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Berkat kerja sama seluruh jajaran, kita menerima banyak apresiasi atas pelayanan haji tahun ini,” ujar Gus Irfan melalui keterangannya, Senin (6/7/2026).
Selama musim haji 1447 Hijriah, Polri terlibat dalam berbagai kegiatan pengamanan, seperti memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan jemaah serta pembentukan Satgas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Ilegal. Satgas ini terdiri dari Polri, Kementerian Haji dan Umrah, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengatasi praktik haji ilegal yang merugikan masyarakat.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan tersebut yang dianggap sebagai amanah untuk terus meningkatkan pelayanan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Polri melalui Dirtipidter Bareskrim Polri,” ucap Isir.
Irjen Isir juga menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian guna mendukung kebijakan pemerintah terkait haji ke depan.
“Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan rasa aman melalui pengamanan yang optimal, perlindungan kepada jemaah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan,” tegas Isir.
Diolah dari laporan Detik.
