JAKARTA, ZONAUTARA.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kota Bitung merupakan yang tertinggi dari NTN seluruh Indonesia saat ini.
Hal itu disampaikan Menteri Susi saat menjadi Keynote Speaker dalam Penghargaan Liputan Media Terbaik Tentang Keadilan Pangan yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang bekerjasama dengan OXAM, Selasa (18/7/2017).
Walau tidak merinci angkanya namun Susi menjelaskan bahwa NTN yang meningkat itu menunjukkan kinerja dari kebijakan yang selama ini dia ambil.
“Bitung itu tertinggi (NTN-nya), padahal Bitung itu yang teriak paling kencang (moratorium),” kata Susi.
Pada Juni 2017, NTN Indonesia sudah diatas angka 110, terus naik sejak Desember 2014. Angka kenaikan ini sejalan dengan kenaikan Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) yang sudah diatas angka 120.
NTN merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dan indeks harga yang dibayar nelayan. NTN menjadi proxy indikator kesejahteraan bagi nelayan.
NTN dibawah 100 berarti bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. NTN sama dengan 100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas.
Beberapa kalangan memang berpendapat bahwa kebijakan Susi terutama soal moratorium kapal ikan asing sangat berdampak terhadap perindustrian perikanan di Bitung.
Banyak laporan yang menyebutkan soal ribuan tenaga kerja di sektor perikanan terpaksa harus dirumahkan karena dampak dari moratorium itu.
“Kita tidak bisa kompromi, dan beri toleransi. Bangsa Indonesia ini sudah sangat baik, ikannya sudah dicuri, kita beri juga dia BBM, bersubsidi lagi,” tegas Susi yang menyinggung soal penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikapal-kapal penangkap ikan secara ilegal.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut Susi kini sedang menyiapkan Global Fishing Watch yang akan memberi akses ke publik untuk aktifitas kapal-kapal penangkap ikan di seluruh wilayah perairan Indonesia.
System yang didukung oleh Google ini akan memungkinkan penegak hukum di perairan Indonesia memantau secara real time kapal-kapal yang melakukan kegiatan ilegal.
“Saya dituduh membocorkan rahasia negara ketika memberi akses data-data ini, padahal yang saya lakukan adalah demi kebaikan kita bersama,” ujar Susi.
Menurutnya sudah terlalu lama perairan laut Indonesia dikapling hanya oleh sebagian orang. Saatnya kedaulatan perikanan itu dikembalikan ke tangan rakyat.
Laporan Zonautara dari Jakarta.