TOMOHON, ZONAUTARA.com – Sejumlah perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dinilai kurang koordinasi. Hal tersebut pun disebut berdasarkan sejumlah program antarperangkat daerah yang tidak sinkron.
Demikian diungkapkan Personel Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon Maria Hernie Pijoh. Dia mengatakan, pihaknya mendapati belakangan ini, ada sejumlah program dari perangkat daerah yang tumpang tindih dengan instansi lainnya.
Salah satunya, kata dia, program air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tomohon. Di mana, program yang hampir serupa juga ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Di PDAM itu ada penyambungan air, sementara di PU perbaikan jaringan. Seharusnya kedua instansi ini berkoordinasi dalam perencanaan program ini. Supaya waktu diajukan ke pusat itu ketemu dan ada kesepakatan,” ujar politisi Partai Golkar ini, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, saat ini Dinas PUPR sudah mengajukan pembangunan jaringan baru di Tomohon Barat. Sementara, lanjut dia, PDAM menilai, yang krusial saat ini untuk pembangunan jaringan baru di Tomohon Tengah karena banyak jaringannya sudah rusak.
“Karena rusaknya jaringan, banyak air yang disalurkan PDAM hanya terbuang percuma dan yang sampai dan dikonsumsi masyarakat hanya 40%,” katanya.
Terkait hal tersebut, pihaknya pun merencanakan akan memanggil kedua instansi tersebut untuk rapat dengar pendapat.
“Kemungkinan pekan depan kami akan panggil kedua instansi ini untuk mencari yang terbaik buat program ini,” ujarnya.
Dia menegaskan, perangkat daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus meningkatkan koordinasi, agar tidak terjadi pelaksanaan program yang tumpang tindih, yang pada akhirnya tidak bisa dinikmati masyarakat, serta mubasir.
Editor : Christo Senduk
