Connect with us

Hukum dan Kriminal

DPO Kasus Korupsi di Talaud Ditangkap KPK

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Direktur Utama (Dirut) PT Aero Support Internasional, MR alias Rusli, berhasil ditangkap. Rusli yang telah menjadi DPO sejak tahun 2014, ditangkap pada Kamis (18/10/2018) pukul 17.50 WIB, oleh Satreskrim Polres Serang dengan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah mengatakan, tersangka sudah dibawa ke Talaud pada Jumat (19/10/2018) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

“Kerjasama KPK melalui Unit Korsup Penindakan dengan Polda Banten dan Polres Serang,” katanya lewat keterangan tertulis kepada wartawan.

Febri menjelaskan, kasus ini sebelumnya ditangani oleh Penyidik Polres Talaud sejak tahun 2012 dalam perkara penyalahgunaan dana subsidi penerbangan pada pemerintah Kabupaten Talaud tahun anggaran 2009 dan 2010.

“Nilai kerugian negara diduga sebesar Rp1 miliar. Penanganan perkara terkendala karena keberadaan tersangka tidak diketahui hingga diterbitkan DPO,” terangnya.

Karena itulah, lanjut dia, KPK yang diberikan tugas oleh Undang-Undang (UU) melakukan fungsi trigger mechanism, memberikan dukungan pada penyidik melalui tugas koordinasi dan supervisi.

Ia menambahkan, sebelum penangkapan, tim KPK telah melakukan pemantauan secara tertutup sekitar satu minggu setelah mengetahui informasi keberadaan tersangka.

“Penangkapan dilaksanakan di daerah Cikande, Kabupaten Serang. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian tersangka dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan awal dan cek kesehatan. Kemudian jam dua pagi langsung diterbangkan ke Manado untuk proses lebih lanjut,” jelasnya.

“Terkait dengan DPO yang sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2014, KPK menemukan informasi, meskipun tersangka telah DPO namun berdasarkan data perlintasan, yang bersangkutan diketahui sering bepergian ke luar negeri Malaysia, Filipina, Thailand dan negara-negara lain. Hal ini kami sayangkan karena seharusnya ada upaya menyeluruh daru instansi-instansi yang terkait agar tersangka yang DPO tidak lolos bepergian ke luar negeri,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tersangka Rusli menjadi mitra atau penerima subsidi penerbangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud. (K-02)

 

Editor : Christo Senduk

Hukum dan Kriminal

Kejati Sulut Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi Pemecah Ombak Likupang

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Kasus Dugaan Korupsi Pemecah Ombak Likupang yang menyeret nama Bupati Minahasa Utara (Minut), kembali jadi bahan pembicaraan hangat di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pegiat antikorupsi.

Hal tersebut dipicu oleh dikabulkannya permohonan praperadilan oleh PN Manado atas pemohon Rolly Wenas selaku Ketua Lembaga Nasional Anti Korupsi (LSM-Inakor) Sulut, kepada pihak termohon, Kejaksaan Tinggi Sulut dan Kejaksaan Negeri Airmadidi, sehingga kasus korupsi proyek pemecah ombak Kabupaten Minahasa Utara kembali bergulir dan memasuki babak baru.

“Dengan kami telah mendapatkan salinan putusan dari pihak Pengadilan Negeri Manado di mana permohonan praperadilan Inakor dikabulkan, maka katanya secara otomatis kasus ini segera kembali diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku oleh pihak kejaksaan,” ujar Rolly sebagaimana yang diberitakan manadonews.co.id.

Meski Rolly yakin Kejati Provinsi Sulut akan bekerja profesional, namun Ketum Lembaga Investigasi Pemantau Tundak Pidana Korupsi (LIP TIPIKOR) RI Franky Pondaag pesimis. Menurutnya, sepertinya ada keengganan dari Kejati Provinsi Sulut. Para terdakwa terdahulu yang sudah dijatuhi vonis hukuman badan sesuai dengan putusan pengadilan TIPIKOR Manado, yakni Rosa Marina Tidajoh, Steven Hendrik Solang, Robby Maukar, dan Junjungan Tambunan, dalam sidang nyata dan jelas mengakui adanya keterlibatan oknum pejabat Bupati Minut saat ini.

“Mungkinkah mereka maso angin? Bagaimana mungkin 4 orang dengan kesaksian penuh lantang bersuara nyaring mengungkap keterlibatan oknum Bupati Minut tapi ada kesan kehati-hatian ditunjukkan oleh para jaksa. Padahal indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8,8 miliar,” kata Franky.

Hal tersebut, imbuh Franky, menimbulkan banyak pertanyaan dan keraguan proses penuntasan kasus hukum ini. Pihaknya mensinyalir ada kongkalingkong dalam proses hukum kasus tersebut.

“Oknum Bupati Minut yang notabene yang menjabat ketua satu partai. Dalam kepengurusan partai itu nyata-nyata terdapat seorang Jaksa Agung. Inikah yang menjadi ketakutan? Saya sempat sowan dan berdiskusi hebat dengan seorang pengurus nasional partai tersebut, tapi dia mengatakan bahwa DPP partai no comment. Silahkan lanjutkan sampai tuntas LIP TIPIKOR RI. DPP partai dukung sepenuh dan segenap hati,” ujarnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com