Connect with us

HEADLINE

Aplikasi Opentender ICW berjaya di Kompetisi Dunia

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Aplikasi Opentender.net yang diusung Indonesia Corruption Watch (ICW) berjaya dalam kompetisi bergengsi terkait inovasi pemberantasan korupsi.

Kompetisi bertajuk #FutureAgainstCorruption 2018 itu, diselenggarakan Transparency International yang berpusat di Berlin Jerman dan Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Jerman.

FutureAgainstCorruption Award merupakan kompetisi bagi anak muda dari seluruh dunia untuk menyampaikan ide dan inovasi dalam melawan korupsi.

Proses kompetisi telah dimulai sejak 1 Oktober 2018. Total peserta yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut mencapai 200 lembaga yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia.

Saat ini, Indonesia yang diwakili ICW melangkah ke tahap final dan akan bersaing dengan sembilan lembaga lain dari berbagai negara seperti Amerika, Brazil, dan Afrika Selatan.

Panitia nantinya akan memilih tiga inovasi terbaik yang akan memaparkan karyanya di Berlin Jerman pada 10-11 Desember 2018 mendatang.

Aplikasi opentender.net merupakan platform digital untuk memantau pengadaan barang dan jasa (PBJ) di seluruh Indonesia. Platform ini menjadi alat bagi masyarakat untuk memastikan agar PBJ di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah bebas dari korupsi.

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2017 sebanyak 80 persen kasus korupsi yang ditangani lembaga ini terkait dengan PBJ.

Agar Indonesia bisa memenangkan kompetisi, ada tiga poin utama yang akan dinilai oleh panitia yaitu, dampak, keberanian, dan keberlanjutan dari inovasi.

Tapi masyarakat pun bisa turut menentukan pemenang dengan cara memberikan LIKE pada video inovasi yang diunggah oleh Transparency International. Semakin banyak LIKE diberikan maka semakin besar peluang untuk terpilih sebagai pemenang.
Kesempatan untuk memberikan dukungan dibuka sampai 21 November 2018.

“Agar inovasi Indonesia menang dalam kompetisi ini, kami mengajak masyarakat Indonesia dapat memberikan LIKE video yang ada. Kami berharap inovasi antikorupsi made in Indonesia ini dapat terpilih sebagai pemenang dalam kompetisi ini agar semangat pemberantasan korupsi di Indonesia dapat didengar dunia dan dapat menginspirasi perjuangan melawan korupsi di negara-negara lain,” jelas Dewi dari ICW seperti yang dikirimkan melalui siaran pers.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com