Connect with us

Zona Wakil Rakyat

LIPSUS: Hasil Reses I TA 2019 Diparipurnakan, Gubernur Sampaikan LKPJ 2018

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – DPRD Sulut menggelar paripurna penyampaian hasil reses I tahun anggaran 2019, serta penutupan masa sidang I tahun 2019 serta buka masa sidang ke II tahun 2019, Selasa (23/4/2019).

Pada kesempatan yang sama juga digelar agenda paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2018.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Andrei Angouw, dan didampingi tiga Wakil ketua, yakni Stefanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manoppo. Juga hadir Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.

Dalam pengantarnya Ketua DPRD menjelaskan paripurna ini didasarkan pada Rapat Badan Musyawarah yang sejalan dengan UU Pemerintahan Daerah .

“Untuk laporan AKD baik Pimpinan Dewan dan Komisi serta reses, disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah,” kata Angouw.

Dapil Manado diwakili Amir Liputo selaku juru bicara, menyatakan harapan besar warga Kota Manado, agar ada sinergitas antara Pemkot Manado dan Pemerintah Sulut.

“Agar pembangunan di Sulut dan Kota Manado terkoneksi baik, termasuk dengan aspirasi soal pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja,” kata dia.

Demikian dengan LKPJ Gubernur, jelas Ketua DPRD, sesuai amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana menyebutkan kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran.

Gubernur Olly Dondokambey dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan agenda Pilkada 2020, yang akan menyerap anggaran cukup fantastis dengan nominal Rp900 miliar.

Dengan anggaran yang cukup signifikan tersebut, Olly berharap jangan sampai menggerus dan berdampak terhadap kelangsungan pembangunan. Mengingat sejak semula, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Terkait dengan realisasi APBD 2018 yang diplot sebesar Rp2,5 triliun, lanjutnya sudah direalisasikan sesuai dengan peruntukannya diantaranya program pro rakyat seperti kemiskinan, pendidikan, pembangunan kesehatan, reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, peningkatan daya saing, investasi serta penanggulangan bencana.

Paripurna juga dihadiri oleh Sekda Sulut Edwin Silangen SE, Sekretaris DPRD Drs Bartolomeus Mononutu, Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut, anggota DPRD, Wakil BPKP, BNN, perwakilan perbankan dan jajaran SKPD. (***)

KABAR SULUT

Empat calon Anggota DPD ini melaju ke Senayan

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.comEmpat nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dipastikan melenggang mulus ke Senayan Jakarta.

Keempat nama tersebut, yakni Cherish Harriette, Maya Rumantir, Djafar Alkatiri dan Stefanus BAN Liow.Keempatnya pun dipastikan duduk sebagai Anggota DPD RI periode 2019-2024 yang mewakili Bumi Nyiur Melambai.

Hal ini pun berdasarkan data yang dihimpun dari hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota.

Hingga Jumat (3/5/2019) siang, Cherish Harriette telah mengantongi sebanyak 175.484 suara dan menempati urutan pertama.

Posisi kedua ditempati Maya Rumantir dengan perolehan suara sebanyak 149.140 suara.

Kemudian di urutan tiga ada Djafar Alkatiri dengan raihan suara sebanyak 133.767.

Sementara untuk posisi keempat ditempati Stefanus BAN Liow yang merupakan Anggota DPD RI aktif dengan perolehan suara sebanyak 122.958.

Untuk posisi kelima RM Luntungan sebanyak 105.712 suara dan urutan keenam HWB Sumakul dengan 87.842 suara.

Tim Data SBANL Venko Sewow dan Maikel Salaki mengatakan, transparansi sangat terasa pada perhelatan Pemilu serentak 2019.

Pasalnya, potensi kecurangan bisa diminimalisir dengan bisa diaksesnya C1 secara langsung oleh publik.

“Selain itu, pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu sampai di jajaran terdepan yakni desa/kelurahan dan TPS melaksanakan tugas dengan segala baik dalam menyelenggara pesta demokrasi, bahkan banyak jatuh korban sakit sampai meninggal dunia,” ungkap keduanya.

Mereka pun memberikan apresiasi kepada para penyelenggara pemilu dengan dibantu personel dari TNI dan Polri.

“Namun begitu, keputusan final perolehan suara harus menunggu penetapan KPU sesuai tingkatan,” pungkas Venko dan Maikel.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading
Advertisement

Trending