Connect with us

HEADLINE

Sri Wahyumi bikin kaget

Published

on

DIA memang suka bikin heboh. Kerap memicu berita kontroversial. Sri memang kadung dikenal sebagai Bupati yang suka bikin sensasi. Aktifitasnya jadi santapan media, termasuk penampilannya yang modis.

Sri dipercaya suara pemilih memimpin Kabupaten Talaud pada Pilkada 2013. Sejak itupula dia terus jadi newsmaker. Talaud memang harus mendapat perhatian. Letak geografisnya berada di ujung Utara Indonesia.

Sri kadang protes soal perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan. Dia pernah menyerukan mengibarkan bendara negara tetangga jika pemerintah tak beri perhatian maksimal. Alhasil, dia mendampingi Presiden Jokowi saat menginjakkan kaki di Miangas. Pulau terluar.

Sri tak gentar melawan. Dia cuek dengan teguran Sarundajang, gubernur Sulut kala itu. Dia bersikukuh menggunakan APBD Talaud 2015 yang tak sesuai hasil konsultasi dengan pemerintah provinsi.

Bahkan saat direkrut PDIP, Sri tak takut menghadapi Olly Dondokambey. Hasilnya, Sri dipecat dari Ketua DPD II PDIP Talaud dan disingkirkan dari kader PDIP.

Sri bikin heboh Indonesia, saat dia melawan Mendagri. Dia tak ambil pusing saat ditegur soal kepergiaanya ke negeri Paman Sam dalam program International Visitor Leadership Program. Sri bersikukuh, dia membiaya sendiri perjalanannya itu.

Mendagri kemudian menonaktifkan Sri dari jabatannya. Tiga bulan dia harus rela menyerahkan kursi Bupati kepada Tuange, pasangannya di Pilkada 2013. Sejak dilantik, mereka sudah tidak harmonis.

Saat aktif kembali, Sri mengebrak dengan sejumlah kebijakan di lingkungan ASN Talaud yang menuai kontroversi. Bukan Sri namanya, jika tidak berani me-non-job-kan 300 ASN saat dia kalah dari Elly Lasut pada Pilkada 2018.

Aktifitas keseharian Sri juga penuh sorotan. Dengan dana APBD dia membeli Rubicon, kendaraan dinasnya. Di rumahnya di Beo, Sri mengoleksi berbagai gemstone. Dia penggemar warna pink. Bahkan pagar rumah dan kantor di Talaud dicat warna kesukaannya itu.

Lihat postingan ini di Instagram

Selamat pagi, selamat beraktivitas. #SWM

Sebuah kiriman dibagikan oleh Sri Wahyumi Maria Manalip (@swmmanalip) pada

Sri perempuan tangguh. Ada yang menjulukinya sebagai petarung dari perbatasan. Dia sering bikin aksi menegangkan. Sri pernah dikabarkan hilang di perairan Talaud, karena nekat berlayar saat gelombang tinggi.

Bukannya kapok, Sri malah baru-baru ini bikin aksi ekstrim. Menyeberangi Samudera Pasifik selama 13 jam hanya dengan jet ski. Dia ingin bikin rekor, pergi ke Miangas dengan jet ski.

Bahkan Sri mau bikin sensasi lain. Lebih ekstrim. Terjun dari pesawat. Namun belum tiba tanggal 8 Mei yang dijadwalkan, KPK menciduknya Selasa (30/4/2019) kemarin.

Sri bikin kaget semua orang. Operasi senyap KPK tak ada yang tahu. Termasuk orang dekatnya. Sri dituduh menerima suap proyek pembangunan pasar. KPK bilang, Sri minta barang mewah.

“Saya tidak pernah menerima hadiah apapun,” kata perempuan cantik yang berselera maju dalam Pilwako Manado ini.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com