Connect with us

Zona Bolmong Raya

Tiga Auditor Inspektorat Bolmong belajar di KPK

Published

on

Para peserta Diklat saat foto bersama dengan penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan.

BOLMONG, ZONAUTARA.com —Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mengirim tiga orang auditornya untuk mengikuti sertifikasi pendidikan dan latihan (Diklat) tentang penyuluh anti korupsi.

Mereka adalah Lesly Mokodongan, Rudi Mokoagow dan Nurlela Modeong, yang mengikuti Diklat yang diselenggarakan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), 13 hingga 17 Mei 2019, di gedung KPK Jakarta.

Menariknya, Bolmong merupakan satu-satunya daerah di Sulut yang mengutus perwakilan. Pasalnya, menurut Kepala Inspektorat Bolmong, Rio Lombone, calon peserta kegiatan tersebut harus lebih dulu mengikuti tes pengetahuan tentang anti korupsi. Tesnya secara online di website resmi KPK.

“Kalau lulus baru diberikan kartu peserta. Dan Alhamdulillah, tiga utusan kita semuanya dinyatakan lulus dan akan mengikuti diklat. Jadi tiga orang dari Bolmong dan dua orang dari inspektorat provinsi Sulut,” ungkap Rio Lombone, Rabu (15/5/2019).

Tujuan kegiatan tersebut adalah mempersiapkan kapasitas bagi PNS yang paham dan mau memberikan dan mengajak berperilaku jujur, berintegritas dalam bekerja, serta anti korupsi.

“Khusus bagi kami di inspektorat Bolmong, siap dan serius bekerja sama dengan KPK dalam mewujudkan Bolmong hebat yang bersih dan jujur berintegritas,” tandas Rio. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

DLH Bolmong dinilai cuek soal kerusakan lingkungan

Kepala DLH Bolmong Abdul Latief: Kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan.

Bagikan !

Published

on

Lahan yang dijadikan kawasan restorasi mengrove di Desa Baturapa seluas 18.325 M2 itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Ketua Komunitas Peduli Kelestarian Lingkungan Hidup Bumi Lestari Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sabdar Gobel menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong cuek soal isu-isu terkait lingkungan di daerah itu.

Menurut Sabdar, banyak laporan terkait kerusakan lingkungan khususnya di kawasan pesisir Bolmong yang ia layangkan ke DLH Kabupaten maupun DLH Provinsi Sulut, selaku instansi terkait. Sayangnya, nyaris tak ada satupun yang ditindaklanjuti.

“Ada sekitar sembilan aduan terkait pengrusakan kawasan hutan mangrove. Baik yang dilakukan oleh oknum pengusaha, perusahaan bahkan oknum anggota TNI. Lengkap dengan bukti-bukti. Tapi tak ada satupun yang diselesaikan,” ungkap Sabdar, Kamis (27/2/202).

Sekitar Agustus 2019 lalu, komunitas Bumi Lestari di bawah komando Sabdar juga melaporkan persoalan lahan yang dijadikan kawasan restorasi tanaman mangrove oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kotamobagu.

Pasalnya, menurut Sabdar, lahan seluas 18.325 M2 yang berada tepat di wilayah Teluk Labuan Uki, Desa Baturapa Satu, Kecamatan Lolak itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

Dalam dokumen laporannya, Sabdar menyebutkan, bahwa lokasi tersebut sebelumnya hutan mangrove primer. Dan pada 2005 silam, dilakukan pembabatan untuk dijadikan lahan perikanan budidaya tambak.

“Sayangnya, lagi-lagi pihak DLH Bolmong cuek dan terkesan tak mau tahu soal itu. Buktinya, hingga saat ini, tidak pernah ada tindak lanjut,” sahutnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Kepala DLH Bolmong, Abdul Latief membenarkan telah menerima laporan tersebut. Hanya saja, menurut Abdul Latief, pihaknya masih disibukkan dengan berbagai agenda kerja lainnya.

“Iya, kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan panggil semua pihak yang terkait. Termasuk Tenges Tuera yang mengklaim kepemilikan lahan. Juga dari pihak PLN Kotamobagu akan kita panggil,” sahut Abdul Latief, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Di sisi lain, dirinya juga membenarkan, kawasan restorasi mangrove Desa Baturapa Satu sudah sesuai dengan titik koordinat. Justru, menurut Abdul Latief, lahan yang diklaim milik dari Natalia C. Tuera tersebut yang tidak sesuai dengan titik koordinat.

“Artinya bahwa benar Natalia C. Tuera memiliki lahan di situ berdasarkan SHM. Tapi koordinatnya bukan di lahan yang dijadikan kawasan restorasi mangrove itu. Tapi di sebelahnya,” pungkas Abdul Latief..

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com