Connect with us

Zona Bolmong Raya

4 daerah pemekaran enggan akui aset hibah Pemkab Bolmong senilai Rp 66 miliar

Aset hibah berupa tanah, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, serta gedung.

Published

on

Kepala Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah, Badan Keuangan Daerah Bolmong, Fanny Irawan Popitod. (Foto; Zonautara.com/itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Hingga saat ini, aset tetap senilai kurang lebih Rp 66 Miliar milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang ada di empat daerah pemekaran tidak diakui oleh masing-masing daerah.

Aset dimaksud berupa tanah, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, serta gedung.

Persoalan tersebut sangat mempengaruhi audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Bolmong dari tahun ke tahun.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bolmong tahun 2016, 2017, dan 2018, BPK-RI perwakilan Sulawesi Utara terus mengganjar Pemkab Bolmong dengan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion).

Data yang dihimpun dari Bidang Aset Pemkab Bolmong, aset daerah Bolmong yang ada di Kota Kotamobagu senilai Rp 59 miliar. Tapi yang diterima hanya Rp 35 Miliar. Sementara sisanya Rp 17 Miliar tidak diterima.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara total aset yang dihibahkan senilai Rp 14 Miliar, namun yang diterima hanya Rp 1,2 Miliar, dan yang belum diterima Rp 13 Miliar.

Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), total aset tetap yang dihibahkan senilai Rp 40 Miliar, namun yang diterima hanya Rp 35 Miliar. Sedangkan yang belum diterima sebesar Rp 5 Miliar.

Dan yang terakhir adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).

“Di Bolsel yang nilainya masih cukup besar. Yakni dari total Rp 59 Miliar, hanya Rp 29 Miliar yang diterima. Sementara sisanya masih Rp 30 Miliar belum diterima,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Barang Milik Daerah, Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, Fanny Irawan Popitod, Rabu (12/6/2019).

Terpisah, Sekretaris Daerah Bolmong, Tahlis Gallang membenarkan hal tersebut. Misalnya, kata Tahlis, ada bangunan sekolah yang sudah difungsikan oleh daerah pemekaran. Gedungnya diterima dan diakui lengkap dengan barita acara serah terima.

“Tanahnya juga mereka akui. Tapi inventaris lainnya berupa meja, kursi dan papan tulis itu tidak diakui. Menurut mereka bahwa itu hasil pengadaan sendiri setelah pemekaran. Padahal secara secara logika, pada saat pemekaran tidak mungkin daerah baru langsung bisa mengadakan inventaris berupa kursi, meja, papan tulis dan lain-lain. Pasti masih menggunakan peninggalan dari daerah induk. Mulai dari gedung bersama dengan isinya. Nah mungkin semua itu sudah rusak ataupun hilang, kemudian tidak diakui lagi. Rata-rata ada di empat daerah pemekaran,” kata Gallang. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Mutasi jabatan di Bolmong terganjal assessment

Masaih ada 15 pejabat yang belum ikut assessment.

Published

on

Bupati Bolmong, Yasto Soepredjo. (Foto: Zonautara.com/Itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Isyarat mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang rencana digelar pasca libur dan cuti bersama lebaran, masih tertunda.

Pasalnya, dari hasil open recruitment di Kantor BKN Regional XI Manado beberapa waktu lalu, masih terdapat beberapa peserta yang belum mengikuti assessment test.

“Sehingga pelaksanaan mutasi jabatan baik berupa pergeseran maupun promosi jabatan, masih menunggu hasil dari pelaksanaan assessment dalam waktu dekat ini,” kata Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, saat memimpin apel kerja perdana Pemkab Bolmong, Senin (10/6/2019).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bolmong, Tahlis Gallang menuturkan, dari 54 peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, 15 diantaranya belum mengikuti assessment.

Menurut Tahlis, assessment atau psikotes merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi seorang pejabat pimpinan tinggi pratama.

“Hasil assessment sangat menentukan seseorang layak atau tidak memegang satu jabatan. Karena meskipun dari hasil seleksi panitia memberikan nilainya tinggi, mulai dari makalah hingga pemeparan dapat nilai bagus, tapi hasil assessment dinyatakan tidak layak, maka otomatis yang bersangkutan gugur,” tutur Tahlis Gallang.

Rencananya, assessment akan digelar di Mapolda Sulut, di Manado dalam waktu dekat ini. Pemkab Bolmong sudah menyurat ke Polda Sulut.

“Kita minta assessor dari Polri. Nanti kita yang fasilitasi. Rencana kita akan gelar minggu depan. Setelah pelaksanaan assessment hanya menunggu sepekan hasilnya sudah ada. Hasilnya itu murni,” sahutnya.

Di sisi lain, panglima ASN Bolmong ini menyebutkan, dari 15 yang belum assessment, ada beberapa yang sudah pernah ikut. Hanya saja, hasilnya sudah kadaluarsa. Hasil assessment hanya berlaku dua tahun. Lewat dua tahun, maka harus ikut lagi.

“Kepala daerah selaku user pun tidak bisa mengabaikan hasil assessment. Karena dari Komisi ASN akan menolak jika nama yang diusulkan untuk dilantik tidak mengantongi sertifikat assessment. Itu harus dilampirkan,” tandas Tahlis Gallang. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com