Connect with us

Lingkungan dan Konservasi

Waspadai kebakaran hutan, monitor peta ini

Seiring dengan datangnya musim kemarau.

Bagikan !

Published

on

Relawan asing membantu memadamkan api sewaktu kebakaran lahan di pulau Bangka pada 2015 lalu. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

ZONAUTARA.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, mengingatkan warga yang tinggal di wilayah rawan untuk mewaspadai kebakaran hutan.

Menurut perkiraan kebakaran hutan dan lahan akan meningkat pada Juli 2019 nanti.

Selama 2018, setidaknya ada 500 ribu hektar luas kebakaran hutan dan lahan. Angka itu naik dua kali lipat jika dibandingkan 165 hektar yang terbakar pada tahun 2017.

Meski ada penurunan secara signifikan jika dibandingkan kebakaran hutan dan lahan pada 2015 yang mencapai 2,61 juta hektar, namun Doni berharap sinergitas semua pihak terjalin.

Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatilogi, dan Geofisiki (BMKG) curah hujan rendah akan terjadi di sejulah daerah selama Juli hingga Oktober 2019.

Adapun daerah yang akan mengalami kekeringan meteorologi meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara; sementara daerah seperti Riau, Palembang, Jambi, serta sebagian besar Kalimantan berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan.

Menurut catatan BMKG Minahasa Utara, wilayah di Sulawesi Utara yang musim kemaraunya lebih awal meliputi daerah Bolang Mongondouw Utara, Bolang Mongondouw dan Kotamobagu, Minahasa selatan, sebagian Minahasa dan sebagian Tomohon, daerah Likupang dan Wori.

Baca juga: Ini perkiraan musim kemarau di Sulut

Sementara puncak musim kemarau 2019 di Sulawesi Utara diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus–September 2019. Khusus daerah Bolang Mongondouw Selatan puncak musim kemarau di prediksi akan terjadi pada bulan Februari 2020.

Untuk membantu memonitor titik api risiko kebakaran hutan dan lahan, dapat memantau lewat peta yang dibuat oleh Globalforestwatch.org dibawah ini:

Titik kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Utara pada tahun 2015 dan 2016 ( http://appgis.dephut.go.id)

Bagikan !

Lingkungan dan Konservasi

91 satwa endemik Indonesia direpatriasi dari Filipina

Seluruh satwa yang tiba akan diobservasi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki di Bitung, sampai siap untuk dilepasliarkan kembali ke alam.

Bagikan !

Published

on

Foto: BKSDA Sulut

BITUNG, ZONAUTARA.com – Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, bersama Walikota Bitung, Maximiliaan J. Lomban, dan Kepala BKSDA Sulut, Noel Layuk Allo menerima kembali pemulangan (repratiasi) 91 individu satwa endemik Indonesia yang terdiri dari reptil, mamalia, dan aves (burung) yang diselundupkan ke Filipina.

Tim penjemput repatriasi melaporkan kepada Dirjen Penegakan Hukum dan Walikota Bitung di Pelabuhan Bitung, bahwa satwa-­satwa tersebut diberangkatkan dari Davao Filipina pada 27 Juli 2020 pukul 19.00 waktu Davao dan tiba di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, 30 Juli 2020 pukul 06.00 WITA.

Seluruh satwa yang tiba akan diobservasi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki di Bitung, sampai siap untuk dilepasliarkan kembali ke alam. Selanjutnya Dirjen Gakkum dan Walikota Bitung meninjau Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki untuk proses pemulihan sebelum dilepasliarkan ke habitat alaminya.

Dirjen Gakkum, Rasio Ridho Sani menyampaikan bahwa inisiasi repatriasi dilakukan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Ditjen KSDAE KLHK, Indra Exploitasia Semiawan, yang juga merupakan Management Authority (MA) CITES Indonesia.

Berawal saat dia menerima informasi dari MA CITES Filipina tentang adanya satwa yang disita pada tanggal 8 April 2019 dan perlu konfirmasi asal satwa. Hasil identifikasi jenis satwa serta asal-­usul satwa tersebut ternyata dari Indonesia wilayah timur antara lain walabi, kasuari dan julang papua.

Kemudian repatriasi dapat dilakukan menindaklanjuti Putusan Pengadilan Matic City dimana pada tanggal 14 Oktober 2019 yang telah memerintahkan Pemerintah Filipina untuk mengembalikan 134 satwa yang masih hidup kepada Pemerintah Indonesia.

Sesuai dengan Article VII of the Convention dan Resolusi CITES Conf. 17.8., dan setelah pertemuan bilateral antara MA CITES Indonesia dengan MA CITES Filipina, kedua pihak menyepakati untuk memulangkan satwa liar tersebut ke Indonesia.

Menindaklanjuti putusan pengadilan ini dilakukan langkah repatriasi satwa-­satwa tersebut. Rasio Ridho Sani menambahkan bahwa keberhasilan repatriasi ini berkat kerjasama banyak pihak seperti Ditjen KSDAE KLHK, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di Jenewa, Manila, Davao serta Direktorat Astara, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Pertanian (Badan Karantina Hewan dan Direktorat kesehatan Hewan), Pemerintah Kota Bitung, dan Yayasan Masarang (PPS Tasikoki).

“Repratriasi kali ini merupakan jumlah terbesar yang berhasil dilakukan”, ujar Rasio Sani.

Rasio menambahkan bahwa Repatriasi atau pengembalian 91 satwa ini menunjukkan bahwa komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan kehati Indonesia.

“Kami tidak akan berhenti mengejar pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa. Kejahatan perdangan satwa ilegal ini merupakan kejahatan transnational melibatkan aktor lintas negara. Untuk itu Berbagai kerja sama internasional kita lakukan, termasuk terkait dengan pemulangan satwa ini,” kata Rasio Sani.

Rasio Ridho Sani menegaskan bahwa pemerintah terus mempelajari berbagai modus operandi perdagangan illegal satwa ini. Termasuk terus memonitor perdagangan melalui online.

“Kami juga telah bekerjasama dengan berbagai negara untuk menghentikan kejahatan transnational seperti ini termasuk dengan pihak INTERPOL. Dalam beberapa tahun ini sudah lebih dari 300 kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa berhasil ditindak oleh KLHK. Ancaman pelaku kejahatan ini adalah pidana penjara 5 (lima) tahun”, tegas Rasio Ridho Sani.

KLHK menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung upaya penyelamatan satwa ini, terutama kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di Jenewa, Manila, Davao serta Direktorat Astara, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Pertanian (Badan Karantina Hewan dan Direktorat kesehatan Hewan), Pemerintah Kota Bitung, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-­per-­satu, termasuk dengan Yayasan Masarang (PPS Tasikoki).

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com