Connect with us

Zona Bolmong Raya

16 Puskesmas di Bolmong belum kantongi izin lingkungan

Hanya ada satu Puskesmas yang memiliki dokumen ijin lingkungan.

Published

on

Ilustrasi Puskesmas (foto-net)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Meski sudah beroperasi bertahun-tahun, namun sebanyak 16 Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), sama sekali belum memiliki dokumen tentang izin lingkungan hidup. Baik itu dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) maupun dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk Puskesmas rawat inap serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL) untuk Puskesmas rawat jalan.

Padahal, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI, Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 27 ayat (1) huruf (c) tentang Puskesmas, menyebutkan setiap Puskesmas wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini berdampak pada proses registrasi ulang seluruh Puskesmas yang ada di Bolmong. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong, Sahara Albugis, mengakui mengakui hal tersebut. Tapi menurut dia, persoalan ini sudah terjadi bertahun-tahun dan sudah terjadi dalam beberapa kali pergantian pimpinan. Baik pimpinan daerah maupun pimpinan instansi terkait dalam hal ini Dinkes Bolmong.

SehMenurut Sahara, untuk mengurus persoalan ini membutuhkan waktu panjang dan tentunya konsekuensi biaya yang tidak sedikit.

Kepala Dinas Kesehatan Bolmong, Sahara Albugis. (Foto: Zonautara.com/itd)

“Tahun 2018 lalu kita memang sudah rencana mengurus izin lingkungan. Tapi masih terkendala dana. Tahun ini sudah kita anggarkan,” aku Sahara, Senin (17/6/2019).

Di sisi lain, dari 17 Puskesmas di Bolmong, hanya satu yang sudah ada dokumen SPPL. Yakni Puskesmas Werdhi Agung, Kecamatan Dumoga Tengah.

“Puskesmas Werdhi Agung sudah ada dokumen lingkungan. Yakni SPPL karena statusnya rawat jalan. Sementara untuk puskesmas yang lain dokumennya sudah kita sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolmong, Deasy Makalalag, membenarkan hal tersebut.

“Izin lingkungan sangat penting bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan, karena berkaitan dengan limbah medis. Jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar, maka dapat menimbulkan bahaya dan menjadi sumber penyakit. Sehingga, semua puskesmas itu wajib mengantongi izin tersebut sesuai Peraturan Menteri Kesehatan,” jelas Essy, sapaan akrabnya, Rabu (26/6/2019).

Di sisi lain, untuk mendapatkan izin tersebut, katanya, Puskesmas harus melibatkan konsultan lingkungan yang bisa menyusun dokumen UKL dan UPL. Selanjutnya, DLH akan melakukan kajian terhadap dokumen tersebut.

“Di Bolmong ada empat Puskesmas yang wajib UKL-UPL karena rawat inap. Sementara sisanya yang rawat jalan hanya SPPL,” pungkas Essy. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com