Connect with us

KOLOM

Permenkes No. 99 Tahun 2015 vs Pasal 29 UU RS

Catatan ini menyorot soal rumah sakit swasta yang enggan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Published

on

Istimewa

Catatan Timboel Siregar

Pasal 29 ayat (1e) UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS (UU RS) menyatakan bahwa setiap RS berkewajiban menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Pasal 29 ayat (1f) nya mewajibkan setiap RS melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Pada Pasal 29 ayat (1p) nya mewajibkan setiap RS melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.

Pasal 29 ayat (2)-nya menyatakan bahwa pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut dikenakan sanksi admisnistratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; atau c. denda dan pencabutan izin Rumah Sakit.

Bahwa faktanya saat ini masih ada RS swasta yang belum mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk menjalankan Program JKN. Bila mengacu pada Pasal 29 ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1p) tersebut seharusnya seluruh RS mendukung Program JKN dan wajib menerima pasien miskin yang direpresentasikan oleh peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN.

RS-RS swasta yang tidak mau bekerja sama tersebut berlindung pada Pasal 67 ayat (3) Perpres no. 82 tahun 2018 yang menyatakan Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kata “dapat” menjadi celah bagi RS swasta yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk tidak menjalankan amanat Pasal 29 ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1p) UU RS.

Selain adanya RS swasta yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, ketentuan Permenkes No. 71 Tahun 2013 juncto Permenkes No. 99 Tahun 2015 yang mensyaratkan akreditasi sebagai syarat kerjasama RS dengan BPJS Kesehatan juga menjadi pemicu berkurangnya RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Per 30 April 2019, jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 2.426 RS dengan jumlah tempat tidur sebanyak 216.901 meliputi 44.495 tempat tidur untuk kelas I, 56.981 untuk kelas II dan 115.425 untuk kelas III. Jumlah RS yang bekerja sama tersebut menurun jumlahnya bila dibandingkan dengan jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan per 30 Nopember 2018 yang berjumlah 2.446 RS. Penurunan jumlah RS yang bekerja sama ini dikontribusi oleh 14 RS swasta, 1 RS milik Kemenkes, 1 RS milik Pemda Propinsi, 3 RS milik Pemda Kabupaten/Kota dan 1 RS BUMN/BUMD.

Tentunya cukup ironis, dengan jumlah peserta JKN per 30 April 2019 sebanyak 221.105.092 jiwa, koq jumlah RS yang bekerja sama justru menurun bila dibandingkan per 30 Nopember 2018 yang jumlah pesertanya sebanyak 207.834.315 jiwa. Dengan kenaikan jumlah peserta JKN tentunya utilitas JKN di RS pun pasti meningkat. Seharusnya BPJS Kesehatan dan Pemerintah mampu meningkatkan jumlah RS yang bekerja sama dengan peningkatan jumlah peserta JKN, agar pelayanan kesehatan di RS bisa lebih baik lagi.

Persoalan kesulitan mendapatkan ruang perawatan di RS bagi peserta JKN disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah peserta JKN dengan jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Beberapa kasus yang pernah ditangani BPJS Watch, seperti kasus pasien Dumaris NS (usia 6 tahun) sulit mendapatkan ruang ICU akhirnya meninggal dunia dan pasien Aji N di RS Sutomo yang disuruh menunggu 3 bulan untuk dioperasi, merupakan contoh persoalan yang dialami pasien JKN karena kurangnya RS yang bekerja sama.

Kewajiban RS melakukan akreditasi memang amanat UU RS dan hal tersebut baik adanya, namun memposisikan akreditasi sebagai syarat mutlak kerja sama antara RS dengan BPJS Kesehatan merupakan pembiasan amanat Pasal 29 ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1p) UU RS. Secara tata urutan hokum, Permenkes tidak bisa menegasikan ketentuan dalam UU.

Apakah akreditasi pasti menjamin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN akan lebih baik, tentu tidak selalu. Justru dari beberapa pasien JKN yang pernah diadvokasi BPJS Watch, kecurangan yang dialami pasien JKN seperti readmisi terjadi di RS yang sudah berakreditasi.

Saat ini, menjelang akhir Juni, sebagai batas akhir kewajiban RS memiliki akreditasi supaya bisa tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, akan memunculkan masalah lagi seperti awal Januari lalu. Tentunya ada RS yang belum memiliki akreditasi hingga akhir Juni 2019 nanti dan beresiko terputusnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus mampu mengatasi dampak akreditasi yaitu berkurangnya jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan tidak menjadi lebih menurun.

Atas sikap RS-RS yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menjalankan Program JKN termasuk tidak mau menerima peserta PBI, seharusnya Pemerintah secara persuasive memberikan insentif ke RS sebagai cara untuk mengajak RS bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan pada akhirnya bisa menerapkan penegakkan hukum dengan menerapkan Pasal 29 ayat (2) UU RS.

Pinang Ranti, 27 Juni 2019

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KOLOM

Pidato visi Indonesia Jokowi perlu ditindaklanjuti nyata

Catatan Timboel Siregar yang menyorot soal peningkatan SDM kaitannya dengan masalah JKN.

Published

on

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019).(YOUTUBE KOMPAS TV) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat dan Bubarkan Lembaga Penghambat", https://nasional.kompas.com/read/2019/07/14/21011321/pidato-visi-indonesia-jokowi-ancam-copot-pejabat-dan-bubarkan-lembaga. Penulis : Ardito Ramadhan Editor : Bayu Galih

Catatan Timboel Siregar

Presiden Jokowi menyampaikan Pidato Politiknya tentang Visi Indonesia ke depan, Minggu (14/7/2019). Jokowi bertekad akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan fokus pada sumber daya manusia (SDM).

Dalam pidatonya Jokowi meyakini awal berkualitasnya SDM bangsa ini dimulai dengan menjamin ibu hamil dan bayi serta anak-anak balita. Dengan berkulitasnya penanganan dan asupan ibu hamil, bayi baru lahir serta balita dalam hal kesehatannya tentu akan menjadi awal berkualitasnya SDM bangsa ini.

Fokus pada ibu hamil, bayi dan anak balita tentunya juga merupakan bagian dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan fokus yang disampaikan tersebut tentunya regulasi JKN juga harus berperan mendukung ibu hamil, bayi dan anak balita agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Memastikan gizi ibu hamil dan kesehatan bayi dalam kandungan seharusnya lebih diprioritaskan dengan program Preventif Promotif JKN khususnya oleh FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) seperti Puskesmas.

FKTP selama ini lebih fokus pada fungsi kuratif dan menomorduakan Preventif Promotif sehingga ibu hamil, menurut data BPJS Kesehatan, lebih banyak yang ditangani di Rumah Sakit dengan operasi caesar dibandingkan dengan persalinan normal. Tentunya anggaran Preventif Promotif harus ditingkatkan untuk mendukung hal tersebut.

Dari sisi regulasi, Pasal 16 ayat (1) Perpres No. 82 tahun 2018 hanya menjamin bayi baru lahir yang orangtua peserta JKN sedangkan bayi baru lahir dari orangtua yang belum menjadi peserta JKN tidak dijamin dalam waktu 28 hari sejak lahir. Bila memang mau menjamin bayi baru lahir secara keseluruhan maka seharusnya Pasal 16 ayat (1) tersebut direvisi, tanpa lagi mensyaratkan orangtuanya sudah atau belum menjadi peserta JKN. Dengan menjamin seluruh bayi baru lahir tersebut maka akan memastikan orangtua bayi tersebut menjadi peserta JKN.

Masalah sulitnya bayi baru lahir mendapatkan ruang perawatan NICU dan anak mengakses ruang perawatan PICU juga merupakan persoalan yang terus dialami oleh para orangtua dalam program JKN. Ketersediaan ruang NICU dan PICU yang kurang menyebabkan ruang perawatan tersebut memang sulit diakses bayi dan anak pasien JKN. Mahalnya harga ruang NICU dan PICU menyebabkan Rumah Sakit lebih suka menyediakannya untuk pasien umum daripada pasien JKN.

Bila mau mendukung visi Indonesia yang disampaikan Jokowi tersebut maka Pemerintah Pusat dan Daerah harus menambah jumlah ruang perawatan sehingga bayi dan anak peserta JKN akan lebih mudah mengaksesnya.

Semoga pidato politik Jokowi malam ini segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui program JKN, sehingga ini menjadi awal baik untuk mempersiapkan SDM bangsa kita yg berkualitas.

Pinang Ranti, 14 Juli 2019

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS WatchPenulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com