Connect with us

KOLOM

Permenkes No. 99 Tahun 2015 vs Pasal 29 UU RS

Catatan ini menyorot soal rumah sakit swasta yang enggan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Bagikan !

Published

on

Istimewa

Catatan Timboel Siregar

Pasal 29 ayat (1e) UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS (UU RS) menyatakan bahwa setiap RS berkewajiban menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Pasal 29 ayat (1f) nya mewajibkan setiap RS melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Pada Pasal 29 ayat (1p) nya mewajibkan setiap RS melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.

Pasal 29 ayat (2)-nya menyatakan bahwa pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut dikenakan sanksi admisnistratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; atau c. denda dan pencabutan izin Rumah Sakit.

Bahwa faktanya saat ini masih ada RS swasta yang belum mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk menjalankan Program JKN. Bila mengacu pada Pasal 29 ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1p) tersebut seharusnya seluruh RS mendukung Program JKN dan wajib menerima pasien miskin yang direpresentasikan oleh peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN.

RS-RS swasta yang tidak mau bekerja sama tersebut berlindung pada Pasal 67 ayat (3) Perpres no. 82 tahun 2018 yang menyatakan Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kata “dapat” menjadi celah bagi RS swasta yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk tidak menjalankan amanat Pasal 29 ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1p) UU RS.

Selain adanya RS swasta yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, ketentuan Permenkes No. 71 Tahun 2013 juncto Permenkes No. 99 Tahun 2015 yang mensyaratkan akreditasi sebagai syarat kerjasama RS dengan BPJS Kesehatan juga menjadi pemicu berkurangnya RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Per 30 April 2019, jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 2.426 RS dengan jumlah tempat tidur sebanyak 216.901 meliputi 44.495 tempat tidur untuk kelas I, 56.981 untuk kelas II dan 115.425 untuk kelas III. Jumlah RS yang bekerja sama tersebut menurun jumlahnya bila dibandingkan dengan jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan per 30 Nopember 2018 yang berjumlah 2.446 RS. Penurunan jumlah RS yang bekerja sama ini dikontribusi oleh 14 RS swasta, 1 RS milik Kemenkes, 1 RS milik Pemda Propinsi, 3 RS milik Pemda Kabupaten/Kota dan 1 RS BUMN/BUMD.

Tentunya cukup ironis, dengan jumlah peserta JKN per 30 April 2019 sebanyak 221.105.092 jiwa, koq jumlah RS yang bekerja sama justru menurun bila dibandingkan per 30 Nopember 2018 yang jumlah pesertanya sebanyak 207.834.315 jiwa. Dengan kenaikan jumlah peserta JKN tentunya utilitas JKN di RS pun pasti meningkat. Seharusnya BPJS Kesehatan dan Pemerintah mampu meningkatkan jumlah RS yang bekerja sama dengan peningkatan jumlah peserta JKN, agar pelayanan kesehatan di RS bisa lebih baik lagi.

Persoalan kesulitan mendapatkan ruang perawatan di RS bagi peserta JKN disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah peserta JKN dengan jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Beberapa kasus yang pernah ditangani BPJS Watch, seperti kasus pasien Dumaris NS (usia 6 tahun) sulit mendapatkan ruang ICU akhirnya meninggal dunia dan pasien Aji N di RS Sutomo yang disuruh menunggu 3 bulan untuk dioperasi, merupakan contoh persoalan yang dialami pasien JKN karena kurangnya RS yang bekerja sama.

Kewajiban RS melakukan akreditasi memang amanat UU RS dan hal tersebut baik adanya, namun memposisikan akreditasi sebagai syarat mutlak kerja sama antara RS dengan BPJS Kesehatan merupakan pembiasan amanat Pasal 29 ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1p) UU RS. Secara tata urutan hokum, Permenkes tidak bisa menegasikan ketentuan dalam UU.

Apakah akreditasi pasti menjamin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN akan lebih baik, tentu tidak selalu. Justru dari beberapa pasien JKN yang pernah diadvokasi BPJS Watch, kecurangan yang dialami pasien JKN seperti readmisi terjadi di RS yang sudah berakreditasi.

Saat ini, menjelang akhir Juni, sebagai batas akhir kewajiban RS memiliki akreditasi supaya bisa tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, akan memunculkan masalah lagi seperti awal Januari lalu. Tentunya ada RS yang belum memiliki akreditasi hingga akhir Juni 2019 nanti dan beresiko terputusnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus mampu mengatasi dampak akreditasi yaitu berkurangnya jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan tidak menjadi lebih menurun.

Atas sikap RS-RS yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menjalankan Program JKN termasuk tidak mau menerima peserta PBI, seharusnya Pemerintah secara persuasive memberikan insentif ke RS sebagai cara untuk mengajak RS bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan pada akhirnya bisa menerapkan penegakkan hukum dengan menerapkan Pasal 29 ayat (2) UU RS.

Pinang Ranti, 27 Juni 2019

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

KOLOM

Prakiraan Hujan di Sulawesi Utara pada Oktober 2019

Hujan mulai turun di Sulut walau belum dalam kriteria tinggi.

Bagikan !

Published

on

Foto: Pixabay

Oleh: Sofian Widiyanto

Berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer dan lautan global serta prediksi dari beberapa institusi baik itu dari dalam dan luar negeri, wilayah Nino3.4 berada dalam kondisi Netral.

Monsun Asia berada di sekitar klimatologisnya dari awal September lalu dan diprediksi aktif pada Oktober 2019. Dengan kondisi anomali suhu muka laut di sekitar Sulawesi Utara yang dingin, mengakibatkan peluang pembentukan awan hujan masih kurang, namun akan meningkat seiring waktu menuju November hingga Desember.

Potensi hujan pada bulan Oktober secara umum akan dipengaruhi oleh Dinamika Atmosfer Global dan Regional tersebut diatas. Walaupun demikian, faktor lainnya seperti adanya pola-pola siklonik serta faktor konveksi lokal juga akan berperan dalam pola hujan di Sulawesi Utara.

Mempertimbangkan kondisi dinamika atmosfer dan lautan tersebut di atas serta keluaran dari perhitungan statistik matematika dan software HyBMG ver. 2.0, maka prakiraan hujan bulan Oktober 2019 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

1. KRITERIA RENDAH (0 – 100 mm)

Bitung (SM),  BKPI Aertembaga,  UPTD Matuari,  Likupang Barat (KD),  UPTD Kema I,  KC Ratatotok, BPP Belang, BPP Pusomaen, BPP Kotamobagu Barat, BPP Kotamobagu Timur, BPP Kotamobagu Selatan, BPP Dumoga Timur, BPP Dumoga Barat, BPP Passi Barat, BPP Dumoga Utara, UPP Kotabunan, KD Molobog dan BPP Tutuyan.  

2. KRITERIA MENENGAH (101 – 300 mm)

Paniki Atas (SK), Winangun (SG), Sam Ratulangi (SM), KC Tuminting, P. Bunaken, BP4K Manado, KP. Pandu, UPTD Danowudu, BPP Tomohon Utara, BPP Tomohon Tengah, BPP Tomohon Barat, BPP Tomohon Selatan, Tondano (SG), BPP Langowan Utara, UPTD Kawangkoan, Tanawangko (KD), UPTD Kombi, BPP Pineleng,  SPPN Kalasey, KC Sonder, BPP Remboken, , BPP Tombulu,  BPP Tondano Selatan, BPP Tompaso, DISTAN Airmadidi, UPTD Wori, UPTD Tatelu,  BPP Likupang Timur, BPP Likupang Selatan, UPP Tenga, UPTD Modoinding, DISBUN Tumpaan, KD Tareran, UPTD Tompasobaru, BPP Motoling, BBTPH Tumpaan, BPP Sinonsayang, BPP Amurang Barat, UPTD Ratahan, TCSDP Tombatu, BPP Touluaan, KC Poigar, KD Motabang–Lolak, BPP Lolayan, KD Pangian Barat, BPP Lolak, BPP Sangtombolang, BPP Bolaang Timur, UPK Pinolosian, KC Bolaang Uki, BPP Pinolosian Timur, BPP Pinolosian Tengah, BPP Posigadan, BPP Modayag, BPP Sangkub, BPP Bintauna, BPP Bolangitang Timur, BPP Bolangitang Barat, BPP Kaidipang, BPP Pinogaluman, Naha (SM), KD Mala-Tahuna, Bandara Melonguane, BPP Beo, BPP Lirung, BPP Melonguane, PGR. Tagulandang dan BPP Siau Tengah.

3. KRITERIA TINGGI (301 – 500 mm)

– Tidak terjadi

4. KRITERIA SANGAT TINGGI (> 500 mm)

– Tidak terjadi

Dengan demikian prakiraan hujan bulan Oktober 2019, dapat disimpulkan bahwa kondisi di wilayah Sulawesi Utara belum akan terjadi hujan dengan kriteria tinggi hingga sangat tinggi.

Awal musim hujan tahun ini diprediksi akan jatuh pada Oktober dasarian II (tanggal 11-20) dan puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada bulan Januari mendatang.

Untuk itu BMKG menghimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan diri menghadapi musim hujan yang sebentar lagi akan segera tiba.

Peta Prakiraan Curah Hujan Bulan Oktober 2019

Sofian Widiyanto adalah Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Minahasa Utara

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

Baca Juga

<

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com