Connect with us

KOLOM

Permenkes No. 99 Tahun 2015 vs Pasal 29 UU RS

Catatan ini menyorot soal rumah sakit swasta yang enggan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Bagikan !

Published

on

Istimewa

Catatan Timboel Siregar

Pasal 29 ayat (1e) UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS (UU RS) menyatakan bahwa setiap RS berkewajiban menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Pasal 29 ayat (1f) nya mewajibkan setiap RS melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Pada Pasal 29 ayat (1p) nya mewajibkan setiap RS melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.

Pasal 29 ayat (2)-nya menyatakan bahwa pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut dikenakan sanksi admisnistratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; atau c. denda dan pencabutan izin Rumah Sakit.

Bahwa faktanya saat ini masih ada RS swasta yang belum mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk menjalankan Program JKN. Bila mengacu pada Pasal 29 ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1p) tersebut seharusnya seluruh RS mendukung Program JKN dan wajib menerima pasien miskin yang direpresentasikan oleh peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN.

RS-RS swasta yang tidak mau bekerja sama tersebut berlindung pada Pasal 67 ayat (3) Perpres no. 82 tahun 2018 yang menyatakan Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kata “dapat” menjadi celah bagi RS swasta yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk tidak menjalankan amanat Pasal 29 ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1p) UU RS.

Selain adanya RS swasta yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, ketentuan Permenkes No. 71 Tahun 2013 juncto Permenkes No. 99 Tahun 2015 yang mensyaratkan akreditasi sebagai syarat kerjasama RS dengan BPJS Kesehatan juga menjadi pemicu berkurangnya RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Per 30 April 2019, jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 2.426 RS dengan jumlah tempat tidur sebanyak 216.901 meliputi 44.495 tempat tidur untuk kelas I, 56.981 untuk kelas II dan 115.425 untuk kelas III. Jumlah RS yang bekerja sama tersebut menurun jumlahnya bila dibandingkan dengan jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan per 30 Nopember 2018 yang berjumlah 2.446 RS. Penurunan jumlah RS yang bekerja sama ini dikontribusi oleh 14 RS swasta, 1 RS milik Kemenkes, 1 RS milik Pemda Propinsi, 3 RS milik Pemda Kabupaten/Kota dan 1 RS BUMN/BUMD.

Tentunya cukup ironis, dengan jumlah peserta JKN per 30 April 2019 sebanyak 221.105.092 jiwa, koq jumlah RS yang bekerja sama justru menurun bila dibandingkan per 30 Nopember 2018 yang jumlah pesertanya sebanyak 207.834.315 jiwa. Dengan kenaikan jumlah peserta JKN tentunya utilitas JKN di RS pun pasti meningkat. Seharusnya BPJS Kesehatan dan Pemerintah mampu meningkatkan jumlah RS yang bekerja sama dengan peningkatan jumlah peserta JKN, agar pelayanan kesehatan di RS bisa lebih baik lagi.

Persoalan kesulitan mendapatkan ruang perawatan di RS bagi peserta JKN disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah peserta JKN dengan jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Beberapa kasus yang pernah ditangani BPJS Watch, seperti kasus pasien Dumaris NS (usia 6 tahun) sulit mendapatkan ruang ICU akhirnya meninggal dunia dan pasien Aji N di RS Sutomo yang disuruh menunggu 3 bulan untuk dioperasi, merupakan contoh persoalan yang dialami pasien JKN karena kurangnya RS yang bekerja sama.

Kewajiban RS melakukan akreditasi memang amanat UU RS dan hal tersebut baik adanya, namun memposisikan akreditasi sebagai syarat mutlak kerja sama antara RS dengan BPJS Kesehatan merupakan pembiasan amanat Pasal 29 ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1p) UU RS. Secara tata urutan hokum, Permenkes tidak bisa menegasikan ketentuan dalam UU.

Apakah akreditasi pasti menjamin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN akan lebih baik, tentu tidak selalu. Justru dari beberapa pasien JKN yang pernah diadvokasi BPJS Watch, kecurangan yang dialami pasien JKN seperti readmisi terjadi di RS yang sudah berakreditasi.

Saat ini, menjelang akhir Juni, sebagai batas akhir kewajiban RS memiliki akreditasi supaya bisa tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, akan memunculkan masalah lagi seperti awal Januari lalu. Tentunya ada RS yang belum memiliki akreditasi hingga akhir Juni 2019 nanti dan beresiko terputusnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus mampu mengatasi dampak akreditasi yaitu berkurangnya jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan tidak menjadi lebih menurun.

Atas sikap RS-RS yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menjalankan Program JKN termasuk tidak mau menerima peserta PBI, seharusnya Pemerintah secara persuasive memberikan insentif ke RS sebagai cara untuk mengajak RS bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan pada akhirnya bisa menerapkan penegakkan hukum dengan menerapkan Pasal 29 ayat (2) UU RS.

Pinang Ranti, 27 Juni 2019

Penulis Timboel Siregar adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bagikan !

KOLOM

Covid-19 dan Pengalaman Virtualitas Nyata

Simbol akan berubah menjadi status manakala kehidupan sosial manusia didorong sampai puncak di luar kebutuhan wajar manusia.

Bagikan !

Published

on

Ilustrasi dari Pexels.com

Oleh: Stepanus W Bo’do*

Covid-19 memberikan pengalaman tak terhitung. Harusnya dapat menjadi pelajaran untuk kita mempersiapkan new normal, suatu tata hidup baru. Kita semua, tanpa kecuali, rasanya harus banyak belajar dari pengalaman kita sejauh ini.

Ada yang menyarankan agar kita mereset ulang kehidupan kita. Katanya, kita telah hidup dalam ilusi. Kemarin kita hidup dalam kondisi hiperrealitas yang benar-benar dijauhkan dari apa yang benar-benar kita butuhkan. Covid-19 menghentikan sebuah abnormalitas cara hidup. Karena itu, new normal adalah matinya hiperrealitas dan kembalinya sebuah kehidupan normal.

Saran demikian adalah baik adanya, tetapi menurut saya tidak cukup. Bagaimana pun, kehidupan ini proses yang terus berlangsung, bukan sesuatu yang putus-putus. Sesuatu yang analog, “on” and  “off” atau “0” dan “1”. Jadi, pengalaman kemarin tidak serta-merta akan ditinggal begitu saja.

Mariah kita berkaca dari pengalaman relasi sosial selama masa pembatasan sosial ini. Hubungan komunikasi kita lebih banyak melalui gadget. Hubungan yang termediasi teknologi ini, kita rasakan sebagai sesuatu yang real. Kita tahu dengan siapa kita berbicara, dan dalam video call misalnya kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sedang dilakukan teman bicara di seberang sana.

Pengalaman real virtuality

Seperti banyak keluarga lain, kami juga terpisahkan karena pandemik. Istri saya di Montreal, saya di Palu. 

Sebagaimana biasanya, kami video call minimal dua kali. Sewaktu saya hendak tidur, istri sedang sarapan roti dan ngopi. Jadi saya menemani. Pada waktu saya bangun pagi, dia sedang siap-siap tidur. Sesuai kebiasaan, dia minum teh. Dia menemani saya ngopi dan sarapan.

Pagi ini, kami mengobrol cukup lama. Dia tertidur dan gelas teh nya hanya habis separuh. Mungkin dia akan mimpi sedang minum teh malam ini. Besok pagi, mimpinya akan jadi nyata. Buka mata, teh itu ada di atas jendela. Sudah pasti dingin. Kami mengalami suatu pengalaman real virtuality.

Real Virtuality

Manuel Castells, dalam Trilogi yang terbit pada 1996, 1997, dan 1998  dengan judul Information Age: Economy, Society and Culture antara lain mendiskusikan kemunculan kebudayaan virtualitas nyata atau “real virtuality”.

Digambarkan sebagai suatu tempat realitas itu sendiri (yakni eksistensi berupa material, simbolik, atau orang) ditangkap seluruhnya, terbenam sepenuhnya di dalam suatu latar citra virtual, di dunia fantasi, tempat penampakan-penampakan bukan hanya di layar melalui mana pengalaman dikomunikasikan tetapi mereka menjadi pengalaman yang nyata. Saya bisa melihat eksistensi dan ekspresi istri saya secara utuh melalui layar. Melihat matanya tertutup dan suara nafasnya untuk memastikan dia terlelap.

Di masa lampau, kita dibatasi oleh “ruang tempat” misalnya butuh waktu dan biaya menjangkau kota-kota seperti London atau Jakarta. Sekarang dengan logika spasial baru yang bernama “ruang mengalir”, tempat-tempat  didominasi proses-proses daripada lokasi-lokasi fisik.

Kata Castells, masyarakat jaringan telah memasuki era waktu tidak tanpa batas waktu, yaitu misalnya kita bisa berbicara tatap muka dengan orang yang berada ribuan mil jaraknya.

Hiperrealitas

Baudrillard menggambarkan versi dunia yang sarat teknologi informasi yang disebutnya postmodern. Suatu  dunia yang dicirikan oleh simulasi yang mengarah pada penciptaan simulacra, “reproduksi objek atau peristiwa.”

Ketika perbedaan antara tanda dan kenyataan semakin kabur, sulitlah untuk mengatakan mana yang nyata dan mana hal yang mensimulasikan yang nyata. Pada akhirnya  simulasi lah yang kemudian berkuasa. Kita berada dalam kendali semua situasi Itu yang membentuk sebuah sistem yang berputar-putar yang melingkar tanpa awal dan akhir. Pada Baudrillard tidak ada kemungkinan lahir suatu tatanan baru.

Baudrillard mendeskripsikan dunia ini sebagai hiperrealitas. Media berhenti menjadi pantulan realitas tetapi menjadi realitas itu sendiri bahkan lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Demikianlah segelas Kopi Starbucks bukan sekedar kopi, gula, susu tetapi sekaligus tanda, kode produksi yang merepresentasikan visi perusahaan dan status sosial penikmatnya.

Starbuck dan banyak yang lain  tidak semata menjual minuman/makanan. Bisnis mereka sesungguhnya adalah menjual dan membeli simbol-simbol.

Simbol akan berubah menjadi status manakala kehidupan sosial manusia didorong sampai puncak di luar kebutuhan wajar manusia. Dalam situasi budaya yang telah mengalami revolusi simbol yang masif dan katastropik, massa menjadi semakin pasif dan bukannya semakin berontak sebagaimana dulu kaum Marxis. Massa dipandang sebagai “lubang hitam” yang menyerap semua makna, informasi dan komunikasi sehingga menjadi tak bermakna lagi, menjadikan massa tidak acuh, apatis dan inersia. Demikianlah Baudrillard menggambarkan keadaan massa yang dikelilingi oleh media simulacra dan hiperrealitas.

Baudrillard tentu  banyak benarnya juga. Benar juga bahwa New Normal mendorong kita untuk fokus dan mengefisiensikan tenaga dan pikiran kita untuk hal-hal yang kita butuhkan saja, bukan pada kebutuhan halusinasi kita. 

Tetapi sebagai sebuah perspektif, tentu ada sisi  masyarakat yang tak tuntas digambarkan teorinya yang seksi itu. Misalnya, masyarakat massa tak se-pasif gambarannya jika kita ingat bagaimana gerakan-gerakan perlawanan yang hingga hari ini terus bergolak dari sudut-sudut dunia. Belum lagi bagaimana masyarakat secara global aktif melawan dan coba hentikan Covid-19. Solidaritas warga bertolak belakang dengan massa yang pasif pada Baudrillard. 

Apakah pada new normal, bisnis akan sama sekali baru? Belum tentu.

Gerai konsep McDonalisasi, seperti jaringan McDonald, KFC, Tim Hortons, atau merek lokal seperti Janji Jiwa yang dalam waktu singkat menyebar ke banyak kota,  terbukti ramah dan tetap jalan di masa pandemik. Saya duga sistem McDonalisasi dan sistem delivery GoFoodisasi semakin menjadi pilihan ke depan. 

Mereka yang berkecimpung di dunia bisnis tentu saja akan  banyak belajar. Covid-19 mengubah strategi bisnis, cara berkomunikasi dengan konsumen dan memberikan cara pandang baru soal peluang industri serta lapangan pekerjaan yang lebih baru.

Castells jelas berbeda posisinya dengan para pendukung teori sosial postmodern. Ia mengkritik Baudrillard dan kawan-kawan yang yang menurut Castells telah mengikuti dorongan hati, merayakan akhir sejarah dan pada tingkat tertentu, akhir akal sehat. Mereka menyerah pada kemampuan kita mengerti dan menciptakan makna.

Meskipun juga mengalami hiperrealitas, hidup melampaui realita, saya lebih yakin pengalaman real virtuality (virtualitas yang nyata), pandangan Castells tentang budaya virtualitas nyata lebih memberikan harapan. Bahwa ada banyak perkerjaan dapat kita selesaikan dalam situasi real virtuality. Yang kita butuhkan adalah strategi adaptasi terhadap budaya baru ini.

Secara teoritis dan fakta dari pengalaman real virtuality tadi, saya lebih mendukung pandangan Castelian. 

Di masa pandemik, kita telah melakukan banyak aktivitas melalui perangkat teknologi dan jaringan Internet. Kita sekolah, meeting, ibadah dan silahturahmi secara online melalui banyak ragam aplikasi. Bukankah  kita merasakan hal yang sama, yakni real virtuality, virtualitas nyata? 

Stepanus W Bo’do, Pemerhati Covid-19, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNTAD.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com