Connect with us

Zona Bolmong Raya

Ratusan ASN Bolmong kena TGR, peran Inspektorat dinilai lemah

Dewan mengkritisi, Inspektorat menjadikannya sebagai evaluasi.

Bagikan !

Published

on

BOLMONG,ZONAUTARA.com – Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menuai sorotan dari lembaga DPRD setempat. Pasalnya, Inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dinilai lemah dalam menjalan tugas dan fungsinya.

Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling menyebutkan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Bolmong tahun anggaran 2018, terdapat banyak temuan administrasi yang berkonsekuensi pada tuntutan ganti rugi (TGR).

Salah satunya, kata Welty, terdapat kelebihan pembayaran uang transport atas kegiatan belanja operasional kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolmong, sekitar Rp 2,3 Miliar.

“Kami melihat bahwa kinerja Inspektorat perlu ditingkatkan. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi temuan BPK, seperti di Dinas Kesehatan. Harusnya Inspektorat bisa mendeteksi itu lebih awal, sehingga tidak sampai menjadi temuan BPK,” kata Welty, saat bersua dengan wartawan di Kantor DPRD Bolmong, Senin (1/7/2019).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, temuan di Dinkes berkaitan dengan pembiayaan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup). Sehingga itu, dirinya menilai, kontrol dari Inspektorat tidak jalan. Mirisnya lagi, persoalan tersebut terjadi selama satu tahun anggaran (2018).

“Dalam satu tahun itu, Inspektorat tiga kali turun untuk melakukan audit. Harusnya, itu sudah terdeteksi pada semester pertama atau minimal paling lambat pada triwulan kedua. Dan secepatnya melakukan perbaikan sebelum BPK turun melakukan pemeriksaan. Tapi ini justru berjalan mulus selama satu tahun anggaran terus dibayarkan,” sentilnya.

Di sisi lain, Welty juga mengkritisi sistem e-Planning dan e-Budgeting yang diterapkan Pemkab Bolmong. Dia menuturkan, dengan sistem tata kelola keuangan yang dijalankan Pemkab Bolmong, harusnya persoalan seperti itu dapat terdeteksi oleh sistem.

“Ketika ada proses transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan regulasi, harusnya sistem menolak itu. Dan ini yang akan kami telusuri. Akan kami pertanyakan dalam proses pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2018 bersama SKPD. Dimana kebocorannya. Dimana kejanggalannya. Apabila nanti dalam proses pembahasan jawaban-jawaban Inspektorat tidak rasional yang kami terima, maka kami akan meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi Inspektorat,” tukas Welty Komaling.

Terpisah, Kepala Inspektorat Bolmong, Rio Lombone saat dikonfirmasi mengaku menyambut baik kritikan yang dilontarkan DPRD. Kendati pada prinsipnya, kata Rio, Inspektorat sudah bekerja sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur).

“Terima kasih atas kritikan serta koreksi yang disampaikan DPRD. Inspektorat tidak anti kritik. Kami akan menerima itu sebagai satu motivasi untuk kedepan lebih baik lagi. Dan Insya Allah kedepan tidak akan ada lagi kompromi,” singkat Rio, saat dikonfirmasi via ponselnya. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

Nakes kontak erat dengan PDP, Poli bedah RSUD Bolmong tutup sementara

13 Nakes jalani karantina setelah kontak dengan PDP asal Bolmut

Bagikan !

Published

on

RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow. (Foto: Zonautara.com/Marshal D.)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Pelayanan kesehatan pada poliklinik bedah dan tindakan operasi bedah umum di RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dihentikan untuk sementara waktu, terhitung mulai tanggal 27 April 2020.

Menurut Direktur RSUD Datoe Binangkang, Debby Kulo, penghentian pelayanan untuk sementara waktu itu lantaran 13 tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di ruang poliklinik bedah RSUD Datoe Binangkang mengalami kontak dengan pasien dalam pengawasan (PDP) terkait Covid-19 asal Bolmong Utara (Bolmut).

“Karena itu, 13 nakes tersebut yang terdiri dari DPJP (dokter penanggung jawab pelayanan), dokter ruangan dan perawat, harus menjalani karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Untuk pelaksanaan pelayanan kembali akan diinformasikan setelah semua tahapan karantina selesai dilaksanakan,” kata Debby, Rabu 29 April 2020.

Sebelumnya, RSUD Datoe Binangkang merawat pasien laki-laki 21 Tahun dari Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolmut. Yang kemudian dirujuk ke RSUD Kotamobagu pada 23 April 2020 dengan status PDP Covi-19 lantaran didiagnosa suspect pneumonia atau radang paru-paru dan suspect Covid-19.

Pasen akhirnya meninggal dunia di RSUD Kotamobagu pada Sabtu 25 April 2020, dan dimakamkan sesuai protokol Covid-19.

“Kita juga masih menunggu dulu hasil swab dari pasien ini. Semoga saja hasilnya negatif,” pungkas Debby.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com