Connect with us

Zona Bolmong Raya

Pemkab Bolmong beber empat kecurangan penyebab disclaimer

Persoalan ini mendera dari tahun ke tahun.

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com — Selain persoalan asset, ada juga masalah tuntutan ganti rugi (TGR) katagori fraud yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) sulit mangkir dari opini Disclaimer.

Fraud merupakan tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi). Fraud juga bisa dikatagorikan penipuan.

Kepala Inspektorat Daerah Bolmong, Rio Lombone mengungkapkan, salah satu penyebab dan paling mempengaruhi audit BPK adalah pengelolaan kas daerah pada bendahara pengeluaran yang menjadi temuan namun tidak ditindaklanjuti oleh pejabat terkait.

TGR tersebut terjadi di bawah 2017. Dan dari tahun ke tahun tak kunjung dikembalikan ke kas daerah. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

“Hingga saat ini tidak ada upaya pengembalian. Sehingga terus menjadi catatan BPK,” ungkap Rio, Rabu (3/7/2019).

Pejabat transferan dari Pemerintah Kotamobagu itu menyebutkan, TGR yang dimaksud yakni yang pertama, penyalahgunaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang (TU) di Sekretariat Daerah (Setda) tahun 2016 sekitar Rp 300-an juta lebih atas nama Sriwahyuni Ginoga yang menjabat bendahara saat itu.

“Sampai hari ini, yang dikembalikan baru sekitar Rp 10 juta. Dihadapan Majelis TP-TGR, dia mengaku dihipnotis. Itu terjadi di era kepemimpinan Penjabat Bupati Adrianus Nixon Watung,” sebut Rio Lombone.

Selain itu, penggunaan TU dan UP Sekretariat Korpri sekitar Rp 84 juta pada tahun 2015-2016 oleh bendahara atas nama, Erni Lengkong. Saat itu, Sekretaris Korpri dijabat oleh Hamri Buntuan, dan sampai saat ini belum ada sama sekali yang dikembalikan.

Ketiga, penggunaan UP di Badan Narkotika Nasional (BNN) Bolmong tahun 2015 sekitar Rp 80-an juta oleh bendahara atas nama Sinyo Mokoginta, era kepemimpinan, AKBP Yuli Setiawan Dwi Purnomo.

Dan yang keempat, penggunaan UP di Kantor Kesbangpol yang saat itu dipimpin Almarhum Sudirli Mokoginta dan digantikan Dondo Mokoginta, tahun 2009, dengan nominal sekitar Rp 80-an juta.

“Empat item itu sebelum lunas maka sulit kita untuk mendapat opini WTP dari BPK, karena terindikasi ada upaya kecurangan atau kesengajaaan. Dan sangat disayangkan, tidak ada upaya untuk mempercepat pengembalian, sehingga terus menjadi temuan. Sehingga itu, saat ini sudah bukan waktunya lagi untuk kompromi,” beber Rio.

Hal ini turut dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang. Mantan Sekda Bolsel dan Kotamobagu itu menegaskan, temuan tersebut bisa berkonsekuensi pidana. Berbeda dengan temuan administrasi yang berkonsekuensi TGR. Karena menurutnya, temuan administrasi bisa saja dipengaruhi faktor ketidaktahuan.

“Temuan administrasi yang berujung pada TGR itu kegiatannya memang betul dilakukan. Pertanggung jawabannya juga ada. Tapi tidak sesuai dengan peraturan. Biasanya itu terjadi kelebihan pembayaran,” tandas Sekda, sembari menegaskan, Pemkab Bolmong akan lakukan upaya paksa untuk menyelesaikan. Bahkan, kemungkinan dalam waktu dekat, persoalan yang kerap menggerogoti Pemkab Bolmong beberapa tahun terakhir itu akan serahkan ke aparat penegak hukum (APH). (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

DLH Bolmong dinilai cuek soal kerusakan lingkungan

Kepala DLH Bolmong Abdul Latief: Kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan.

Bagikan !

Published

on

Lahan yang dijadikan kawasan restorasi mengrove di Desa Baturapa seluas 18.325 M2 itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Ketua Komunitas Peduli Kelestarian Lingkungan Hidup Bumi Lestari Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sabdar Gobel menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong cuek soal isu-isu terkait lingkungan di daerah itu.

Menurut Sabdar, banyak laporan terkait kerusakan lingkungan khususnya di kawasan pesisir Bolmong yang ia layangkan ke DLH Kabupaten maupun DLH Provinsi Sulut, selaku instansi terkait. Sayangnya, nyaris tak ada satupun yang ditindaklanjuti.

“Ada sekitar sembilan aduan terkait pengrusakan kawasan hutan mangrove. Baik yang dilakukan oleh oknum pengusaha, perusahaan bahkan oknum anggota TNI. Lengkap dengan bukti-bukti. Tapi tak ada satupun yang diselesaikan,” ungkap Sabdar, Kamis (27/2/202).

Sekitar Agustus 2019 lalu, komunitas Bumi Lestari di bawah komando Sabdar juga melaporkan persoalan lahan yang dijadikan kawasan restorasi tanaman mangrove oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kotamobagu.

Pasalnya, menurut Sabdar, lahan seluas 18.325 M2 yang berada tepat di wilayah Teluk Labuan Uki, Desa Baturapa Satu, Kecamatan Lolak itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

Dalam dokumen laporannya, Sabdar menyebutkan, bahwa lokasi tersebut sebelumnya hutan mangrove primer. Dan pada 2005 silam, dilakukan pembabatan untuk dijadikan lahan perikanan budidaya tambak.

“Sayangnya, lagi-lagi pihak DLH Bolmong cuek dan terkesan tak mau tahu soal itu. Buktinya, hingga saat ini, tidak pernah ada tindak lanjut,” sahutnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Kepala DLH Bolmong, Abdul Latief membenarkan telah menerima laporan tersebut. Hanya saja, menurut Abdul Latief, pihaknya masih disibukkan dengan berbagai agenda kerja lainnya.

“Iya, kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan panggil semua pihak yang terkait. Termasuk Tenges Tuera yang mengklaim kepemilikan lahan. Juga dari pihak PLN Kotamobagu akan kita panggil,” sahut Abdul Latief, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Di sisi lain, dirinya juga membenarkan, kawasan restorasi mangrove Desa Baturapa Satu sudah sesuai dengan titik koordinat. Justru, menurut Abdul Latief, lahan yang diklaim milik dari Natalia C. Tuera tersebut yang tidak sesuai dengan titik koordinat.

“Artinya bahwa benar Natalia C. Tuera memiliki lahan di situ berdasarkan SHM. Tapi koordinatnya bukan di lahan yang dijadikan kawasan restorasi mangrove itu. Tapi di sebelahnya,” pungkas Abdul Latief..

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com