Connect with us

Zona Bolmong Raya

Pemkab Bolmong beber empat kecurangan penyebab disclaimer

Persoalan ini mendera dari tahun ke tahun.

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com — Selain persoalan asset, ada juga masalah tuntutan ganti rugi (TGR) katagori fraud yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) sulit mangkir dari opini Disclaimer.

Fraud merupakan tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi). Fraud juga bisa dikatagorikan penipuan.

Kepala Inspektorat Daerah Bolmong, Rio Lombone mengungkapkan, salah satu penyebab dan paling mempengaruhi audit BPK adalah pengelolaan kas daerah pada bendahara pengeluaran yang menjadi temuan namun tidak ditindaklanjuti oleh pejabat terkait.

TGR tersebut terjadi di bawah 2017. Dan dari tahun ke tahun tak kunjung dikembalikan ke kas daerah. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

“Hingga saat ini tidak ada upaya pengembalian. Sehingga terus menjadi catatan BPK,” ungkap Rio, Rabu (3/7/2019).

Pejabat transferan dari Pemerintah Kotamobagu itu menyebutkan, TGR yang dimaksud yakni yang pertama, penyalahgunaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang (TU) di Sekretariat Daerah (Setda) tahun 2016 sekitar Rp 300-an juta lebih atas nama Sriwahyuni Ginoga yang menjabat bendahara saat itu.

“Sampai hari ini, yang dikembalikan baru sekitar Rp 10 juta. Dihadapan Majelis TP-TGR, dia mengaku dihipnotis. Itu terjadi di era kepemimpinan Penjabat Bupati Adrianus Nixon Watung,” sebut Rio Lombone.

Selain itu, penggunaan TU dan UP Sekretariat Korpri sekitar Rp 84 juta pada tahun 2015-2016 oleh bendahara atas nama, Erni Lengkong. Saat itu, Sekretaris Korpri dijabat oleh Hamri Buntuan, dan sampai saat ini belum ada sama sekali yang dikembalikan.

Ketiga, penggunaan UP di Badan Narkotika Nasional (BNN) Bolmong tahun 2015 sekitar Rp 80-an juta oleh bendahara atas nama Sinyo Mokoginta, era kepemimpinan, AKBP Yuli Setiawan Dwi Purnomo.

Dan yang keempat, penggunaan UP di Kantor Kesbangpol yang saat itu dipimpin Almarhum Sudirli Mokoginta dan digantikan Dondo Mokoginta, tahun 2009, dengan nominal sekitar Rp 80-an juta.

“Empat item itu sebelum lunas maka sulit kita untuk mendapat opini WTP dari BPK, karena terindikasi ada upaya kecurangan atau kesengajaaan. Dan sangat disayangkan, tidak ada upaya untuk mempercepat pengembalian, sehingga terus menjadi temuan. Sehingga itu, saat ini sudah bukan waktunya lagi untuk kompromi,” beber Rio.

Hal ini turut dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang. Mantan Sekda Bolsel dan Kotamobagu itu menegaskan, temuan tersebut bisa berkonsekuensi pidana. Berbeda dengan temuan administrasi yang berkonsekuensi TGR. Karena menurutnya, temuan administrasi bisa saja dipengaruhi faktor ketidaktahuan.

“Temuan administrasi yang berujung pada TGR itu kegiatannya memang betul dilakukan. Pertanggung jawabannya juga ada. Tapi tidak sesuai dengan peraturan. Biasanya itu terjadi kelebihan pembayaran,” tandas Sekda, sembari menegaskan, Pemkab Bolmong akan lakukan upaya paksa untuk menyelesaikan. Bahkan, kemungkinan dalam waktu dekat, persoalan yang kerap menggerogoti Pemkab Bolmong beberapa tahun terakhir itu akan serahkan ke aparat penegak hukum (APH). (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Krisis air bersih di Bolmong terus maluas

Rata-rata air di sumur mengering

Bagikan !

Published

on

By

BOLMONG,ZONAUTARA.com– Kekeringan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) semakin membawa dampak buruk bari warga. Salah satunya adalah krisis air bersih.

Baru-baru ini, 300 jiwa di Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sangtombolang harus mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah kabupaten.

Pasalnya, semua sumber air bersih seperti sumur yang biasa digunakan sedikitnya 90 kepala keluarga (KK) di desa itu rata-rata mengering. Ada juga yang airnya mengeruh sehingga tidak layak dikonsumsi.

Kali ini, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong, dua desa di Kecamatan Passi Barat juga mengalami hal yang sama, yaitu Bintau dan Wangga.

Kepala Seksi Tanggap Darurat, BPBD Bolmong Abdul Muin Paputungan menyebutkan, untuk Desa Bintau sudah dilakukan assessment dan hasilnya, 90 persen sumur sudah mengering.

Sisanya, air yang keluar tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah keruh. Sehingga ditetapkan, layak dan memenuhi kriteria untuk mendapai suplai air bersih.

“Untuk Desa Wangga, laporannya baru masuk hari ini. Dan akan dilakukan assessment besok pagi,” kata Abdul Muin, Selasa (17/09/2019).

Selain dua desa tersebut, info yang diterima BPBD juga ada satu desa di Kecamatan Bolaang, yakni Desa Ambang II. Hanya saja, menurut Abdul Muin, info yang diterima BPBD baru secara lisan.

Prosedurnya, menurutnya, harus dilaporkan secara resmi melalui surat, dengan melampirkan dokumen pendukung lain, seperti jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa yang terdampak.

Itu bertujuan agar pihak PBBD bisa menghitung jumlah kebutuhan air bersih yang akan disalurkan.

“Jadi intinya, setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa, kemudian kita lakukan peninjauan langsung di lapangan dan hasilnya kita laporkan ke pimpinan hingga ke Bupati. Dengan indikator-indikator tersebut sehingga bupati langsung memerintahkan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Di sisi lain, Abdul menyebutkan, untuk pemberian kebutuhan dasar dalam bentuk air bersih, berdasarkan standar BNPB adalah 7,5 liter per orang per hari. Dihitung sama rata dari semua usia.

Baik dewasa maupun anak-anak. Dengan catatan, air yang diberikan itu khusus untuk dikonsumsi. Dalam hal ini minum dan memasak. Bukan untuk mandi, cuci pakaian atau kebutuhan lainnya.

“Nanti untuk tiga hari kedua, jumlahnya naik menjadi 15 liter per hari per jiwa,” tandasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com