Connect with us

Zona Bolmong Raya

Ternyata, saat Bolmong mekar, tak ada berita acara penyerahan aset

Penyelesaian aset di wilayah pemekaran bakal temui jalan buntu

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com — Upaya penyelesaian persoalan aset atau barang milik daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) khususnya aset tetap yang ada di empat daerah pemekaran terancam kandas.

Pasalnya, saat Bolmong mulai dimekarkan menjadi empat kabupaten dan satu kota medio 2007 lalu, tidak ada berita acara penyerahan aset yang dilengkapi dengan daftar inventaris barang antara daerah induk dan daerah pemekaran.

Hal itu diakui Kepala Badan Keuangan (BKD) Bolmong, Fico Mokodompit. Menurut Fico, itu merupakan satu kekeliruan besar saat pemekaran terjadi.

“Itulah salahnya kita (Bolmong) pada saat pemekaran. Harusnya pada saat pemekaran waktu itu ada berita acara penyerahan aset dilengkapi dengan daftar inventaris. Nah saat menyusun daftar inventaris maka daerah otonom baru dengan daerah induk turun sama-sama melakukan verifikasi. Tapi itu terlupakan,” kata Fico, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/7/2019).

Lebih lanjut, Fico menjelaskan, proses verifikasi barang inventaris baru dilakukan sekitar delapan tahun setelah pemekaran yakni pada 2015 lalu. Saat itu, rata-rata daerah pemekaran sudah melakukan pengadaan barang baru.

Sementara, menurut Fico, barang inventaris yang lama mungkin sudah dimusnahkan, atau mungkin karena sudah rusak kemudian dibuang. Jadi ketika turun verifikasi pada 2015 lalu, antara daerah pemekaran dan daerah induk maka tidak ditemukan lagi barang-barang lama.

“Dasar itulah sehingga daerah pemekaran tidak mau mengakui itu. Imbasnya, sampai hari ini masih terus tercatat di Bolmong sebagai daerah induk. Karena terlambat proses verifikasi aset,” ungkap Fico.

Di sisi lain, dirinya menuturkan, upaya yang ditempuh Pemkab Bolmong saat ini adalah kembali berkoordinasi dengan daerah-daerah pemekaran untuk kembali melakukan penelusuran aset. Hingga pada akhirnya, aset benar-benar tidak ditemukan.

“Kita akan lebih maksimalkan lagi penelusuran. Jika langkah itu sudah dilakukan dan barang yang dicari memang betul-betul tidak ditemukan, maka solusi terakhir adalah berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, kemudian bersama-sama dengan DPRD menyepakati untuk membuat berita acara penelusuran aset sampai pada akhirnya barang itu benar-benar tidak ditemukan,” tutur Fico.

Jika itu disepakati bersama, maka menurut dia, Pemkab dan DPRD Bolmong bisa meminta rekomendasi BPK untuk melakukan penghapusan total aset yang tidak ditemukan. Kendati penghapusan aset dibolehkan oleh undang-undang, tapi prosesnya tidak mudah.

“Untuk menuju solusi terakhir ini memang berat. Tidak mudah karena semua upaya penelusuran harus dilakukan terlebih dulu. Semaksimal mungkin. Hingga akhirnya benar-benar menemui jalan buntu, kemudian bisa ambil langka penghapusan. Jangan sampai ada motif penggelapan aset,” pungkas Fico Mokodompit.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, saat ini Pemkab Bolmong sudah ada komunikasi dengan daerah pemekaran melalui Sekda masing-masing terkait penyelesaian masalah aset.

“Rencananya dalam waktu dekat akan digelar pertemuan antar Pemda yang ada di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR). Mudah-mudahan persoalan aset yang terkait dengan daerah pemekaran akan dapat dituntaskan,” ungkap Sekda Tahlis. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Krisis air bersih di Bolmong terus maluas

Rata-rata air di sumur mengering

Bagikan !

Published

on

By

BOLMONG,ZONAUTARA.com– Kekeringan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) semakin membawa dampak buruk bari warga. Salah satunya adalah krisis air bersih.

Baru-baru ini, 300 jiwa di Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sangtombolang harus mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah kabupaten.

Pasalnya, semua sumber air bersih seperti sumur yang biasa digunakan sedikitnya 90 kepala keluarga (KK) di desa itu rata-rata mengering. Ada juga yang airnya mengeruh sehingga tidak layak dikonsumsi.

Kali ini, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong, dua desa di Kecamatan Passi Barat juga mengalami hal yang sama, yaitu Bintau dan Wangga.

Kepala Seksi Tanggap Darurat, BPBD Bolmong Abdul Muin Paputungan menyebutkan, untuk Desa Bintau sudah dilakukan assessment dan hasilnya, 90 persen sumur sudah mengering.

Sisanya, air yang keluar tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah keruh. Sehingga ditetapkan, layak dan memenuhi kriteria untuk mendapai suplai air bersih.

“Untuk Desa Wangga, laporannya baru masuk hari ini. Dan akan dilakukan assessment besok pagi,” kata Abdul Muin, Selasa (17/09/2019).

Selain dua desa tersebut, info yang diterima BPBD juga ada satu desa di Kecamatan Bolaang, yakni Desa Ambang II. Hanya saja, menurut Abdul Muin, info yang diterima BPBD baru secara lisan.

Prosedurnya, menurutnya, harus dilaporkan secara resmi melalui surat, dengan melampirkan dokumen pendukung lain, seperti jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa yang terdampak.

Itu bertujuan agar pihak PBBD bisa menghitung jumlah kebutuhan air bersih yang akan disalurkan.

“Jadi intinya, setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa, kemudian kita lakukan peninjauan langsung di lapangan dan hasilnya kita laporkan ke pimpinan hingga ke Bupati. Dengan indikator-indikator tersebut sehingga bupati langsung memerintahkan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Di sisi lain, Abdul menyebutkan, untuk pemberian kebutuhan dasar dalam bentuk air bersih, berdasarkan standar BNPB adalah 7,5 liter per orang per hari. Dihitung sama rata dari semua usia.

Baik dewasa maupun anak-anak. Dengan catatan, air yang diberikan itu khusus untuk dikonsumsi. Dalam hal ini minum dan memasak. Bukan untuk mandi, cuci pakaian atau kebutuhan lainnya.

“Nanti untuk tiga hari kedua, jumlahnya naik menjadi 15 liter per hari per jiwa,” tandasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com