Connect with us

Zona Bolmong Raya

Ternyata, saat Bolmong mekar, tak ada berita acara penyerahan aset

Penyelesaian aset di wilayah pemekaran bakal temui jalan buntu

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com — Upaya penyelesaian persoalan aset atau barang milik daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) khususnya aset tetap yang ada di empat daerah pemekaran terancam kandas.

Pasalnya, saat Bolmong mulai dimekarkan menjadi empat kabupaten dan satu kota medio 2007 lalu, tidak ada berita acara penyerahan aset yang dilengkapi dengan daftar inventaris barang antara daerah induk dan daerah pemekaran.

Hal itu diakui Kepala Badan Keuangan (BKD) Bolmong, Fico Mokodompit. Menurut Fico, itu merupakan satu kekeliruan besar saat pemekaran terjadi.

“Itulah salahnya kita (Bolmong) pada saat pemekaran. Harusnya pada saat pemekaran waktu itu ada berita acara penyerahan aset dilengkapi dengan daftar inventaris. Nah saat menyusun daftar inventaris maka daerah otonom baru dengan daerah induk turun sama-sama melakukan verifikasi. Tapi itu terlupakan,” kata Fico, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/7/2019).

Lebih lanjut, Fico menjelaskan, proses verifikasi barang inventaris baru dilakukan sekitar delapan tahun setelah pemekaran yakni pada 2015 lalu. Saat itu, rata-rata daerah pemekaran sudah melakukan pengadaan barang baru.

Sementara, menurut Fico, barang inventaris yang lama mungkin sudah dimusnahkan, atau mungkin karena sudah rusak kemudian dibuang. Jadi ketika turun verifikasi pada 2015 lalu, antara daerah pemekaran dan daerah induk maka tidak ditemukan lagi barang-barang lama.

“Dasar itulah sehingga daerah pemekaran tidak mau mengakui itu. Imbasnya, sampai hari ini masih terus tercatat di Bolmong sebagai daerah induk. Karena terlambat proses verifikasi aset,” ungkap Fico.

Di sisi lain, dirinya menuturkan, upaya yang ditempuh Pemkab Bolmong saat ini adalah kembali berkoordinasi dengan daerah-daerah pemekaran untuk kembali melakukan penelusuran aset. Hingga pada akhirnya, aset benar-benar tidak ditemukan.

“Kita akan lebih maksimalkan lagi penelusuran. Jika langkah itu sudah dilakukan dan barang yang dicari memang betul-betul tidak ditemukan, maka solusi terakhir adalah berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, kemudian bersama-sama dengan DPRD menyepakati untuk membuat berita acara penelusuran aset sampai pada akhirnya barang itu benar-benar tidak ditemukan,” tutur Fico.

Jika itu disepakati bersama, maka menurut dia, Pemkab dan DPRD Bolmong bisa meminta rekomendasi BPK untuk melakukan penghapusan total aset yang tidak ditemukan. Kendati penghapusan aset dibolehkan oleh undang-undang, tapi prosesnya tidak mudah.

“Untuk menuju solusi terakhir ini memang berat. Tidak mudah karena semua upaya penelusuran harus dilakukan terlebih dulu. Semaksimal mungkin. Hingga akhirnya benar-benar menemui jalan buntu, kemudian bisa ambil langka penghapusan. Jangan sampai ada motif penggelapan aset,” pungkas Fico Mokodompit.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, saat ini Pemkab Bolmong sudah ada komunikasi dengan daerah pemekaran melalui Sekda masing-masing terkait penyelesaian masalah aset.

“Rencananya dalam waktu dekat akan digelar pertemuan antar Pemda yang ada di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR). Mudah-mudahan persoalan aset yang terkait dengan daerah pemekaran akan dapat dituntaskan,” ungkap Sekda Tahlis. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com