Connect with us

Hukum dan Kriminal

AJI dan LBH Pers kecam RUU KUHP yang ancam kebebasan pers

10 Pasal RUU KUHP ancaman kebebasan pers.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum berakhir masa jabatan DPR periode 2014-2019 September 2019. Rencana Pemerintah dan DPR yang harus menyelesaikan sejumlah pembahasan pasal yang belum selesai tersebut berpotensi mengabaikan kritik dan masukan dari masyarakat sipil.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers turut memberikan respons terhadap rencana pengesahan RUU KUHP itu. Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, dalam Draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, ada sejumlah pasal yang selama ini dikritik masyarakat sipil karena tak sesuai dengan semangat reformasi dan pemerintahan bersih. Termasuk di dalamnya adalah pasal-pasal yang dinilai bisa mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

“Menurut kami, setidaknya ada 10 pasal dalam draft RUU KUHP itu yang bisa mengkriminalkan jurnalis dan media dalam menjalankan fungsinya. Masing-masing: Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong; Pasal 263 tentang berita tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; Pasal 444 tentang pencemaran orang mati,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (02/09/2019).

Melihat draft RUU KUHP tersebut, menurutnya, DPR dan Pemerintah tidak hanya mengabaikan masukan masyarakat sipil dengan mempertahankan pasal-pasal yang selama ini banyak dikritik. Keduanya juga menghidupkan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu.

“Selain itu, DPR dan Pemerintah juga menambah pemidanaan baru yang akan berdampak besar bagi jurnalis dan media, yaitu dengan adanya pasal penghinaan terhadap pengadilan,” kata Abdul.

zonautara.com
Suasana saat pernyataan sikap AJI dan LBH Pers, di Jakarta, Senin (02/09/2019).(Image: AJI)

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin, melalui pernyataan sikap bersama AJI dan LBH Pers, mengecam DPR dan Pemerintah yang masih mempertahankan pasal-pasal yang bisa mengkriminalkan jurnalis yang itu setidaknya terdapat dalam Pasal 219, 241, 247, 262, 263, 281, 305, 354, 440, dan 444. Sikap DPR dan Pemerintah ini tidak menghormati sistem demokrasi yang menempatkan media sebagai pilar keempat – setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif – dalam negara demokrasi.

“Kami meminta DPR dan Pemerintah tak memaksakan untuk mengesahkan RUU KUHP dalam waktu singkat. RUU itu masih banyak memuat pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Melanjutkan pembahasan ini dalam waktu yang sangat singkat diyakini tidak akan menghasilkan KUHP yang sesuai semangat demokratisasi, selain juga mengabaikan aspirasi masyarakat sipil, organisasi jurnalis dan media,” kata Ade.

Pihak AJI dan LBH Pers meminta DPR dan Pemerintah mengubah soal pencemaran nama baik dari ranah pidana ke perdata. Mempertahankan pemidanaan soal pencemaran nama baik mengesankan dua lembaga itu tak mengikuti perkembangan internasional yang mendorong penyelesaian semacam itu melalui jalur perdata.

Menurutnya, memasukkan soal pencemaran nama baik dalam ranah pidana akan memberikan efek menakutkan yang itu tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan tak sesuai semangat Pasal 6 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang meminta meminta pers berperan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Kami juga mendesak DPR dan Pemerintah mencabut pasal 281 soal penghinaan terhadap pengadilan. Sebab, pasal itu dengan mudah bisa dipakai untuk menjerat jurnalis dan media yang selama ini kerap menulis soal putusan sidang dan jalannya peradilan. Pasal itu bisa dipakai oleh para penegak hukum yang buruk untuk membungkam media yang menulis berita bernada kritik atas putusannya atau karena mengungkap perilakunya yang tak sesuai kepatutan atau undang-undang,” tegasnya.

Baca: Pasal RUU KUHP Terkait Kebebasan Pers

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Hukum dan Kriminal

Empat tersangka dugaan korupsi di Bagian Hukum Pemkot resmi ditahan

Published

on

Salah satu tersangka saat hendak memasuki mobil untuk dibawa ke Rutan. (Foto: zonautara.com)

TOMOHON, ZONAUTARA.com Setelah berproses di meja penyidik Polres Tomohon, kasus dugaan korupsi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon, akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Kamis (7/10/1/2019).

Sebanyak empat tersangka pun resmi diserahkan bersama barang bukti atau tahap II ke Penuntut Umum, Kamis siang.

Bahkan, setelah diterima dari penyidik Polres, keempat tersangka, yakni FP, MT, RN dan NN, yang merupakan mantan Kepala Bagian (Kabag), Kasubag, Bendahara dan staf di Bagian Hukum, langsung ditahan, sekitar pukul 17.00 WITA.

Sebelum ditahan, keempat tersangka yang masing-masing didampingi Penasihat Hukum (PH) menjalani pemeriksaan kesehatan.

“Setelah diterima dari penyidik Polres Tomohon, kami resmi melakukan penahanan terhadap empat tersangka,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut Piri, keempat tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan.

“Tiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng, Manado dan satu tersangka yang merupakan perempuan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manado di Tomohon,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, keempat tersangka diduga telah melakukan tindakan pidana korupsi pada kegiatan penyusunan naskah akademik, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota, serta Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2014.

Di mana, lanjut Piri, atas perbuatan para tersangka, keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp1.110.115.418.

“Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” pungkas Piri.

Penahanan terhadap para tersangka ini pun dikawal ketat personel Resmob Polres Tomohon.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com