Connect with us

Hukum dan Kriminal

AJI dan LBH Pers kecam RUU KUHP yang ancam kebebasan pers

10 Pasal RUU KUHP ancaman kebebasan pers.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum berakhir masa jabatan DPR periode 2014-2019 September 2019. Rencana Pemerintah dan DPR yang harus menyelesaikan sejumlah pembahasan pasal yang belum selesai tersebut berpotensi mengabaikan kritik dan masukan dari masyarakat sipil.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers turut memberikan respons terhadap rencana pengesahan RUU KUHP itu. Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, dalam Draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, ada sejumlah pasal yang selama ini dikritik masyarakat sipil karena tak sesuai dengan semangat reformasi dan pemerintahan bersih. Termasuk di dalamnya adalah pasal-pasal yang dinilai bisa mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

“Menurut kami, setidaknya ada 10 pasal dalam draft RUU KUHP itu yang bisa mengkriminalkan jurnalis dan media dalam menjalankan fungsinya. Masing-masing: Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong; Pasal 263 tentang berita tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; Pasal 444 tentang pencemaran orang mati,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (02/09/2019).

Melihat draft RUU KUHP tersebut, menurutnya, DPR dan Pemerintah tidak hanya mengabaikan masukan masyarakat sipil dengan mempertahankan pasal-pasal yang selama ini banyak dikritik. Keduanya juga menghidupkan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu.

“Selain itu, DPR dan Pemerintah juga menambah pemidanaan baru yang akan berdampak besar bagi jurnalis dan media, yaitu dengan adanya pasal penghinaan terhadap pengadilan,” kata Abdul.

zonautara.com
Suasana saat pernyataan sikap AJI dan LBH Pers, di Jakarta, Senin (02/09/2019).(Image: AJI)

Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin, melalui pernyataan sikap bersama AJI dan LBH Pers, mengecam DPR dan Pemerintah yang masih mempertahankan pasal-pasal yang bisa mengkriminalkan jurnalis yang itu setidaknya terdapat dalam Pasal 219, 241, 247, 262, 263, 281, 305, 354, 440, dan 444. Sikap DPR dan Pemerintah ini tidak menghormati sistem demokrasi yang menempatkan media sebagai pilar keempat – setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif – dalam negara demokrasi.

“Kami meminta DPR dan Pemerintah tak memaksakan untuk mengesahkan RUU KUHP dalam waktu singkat. RUU itu masih banyak memuat pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Melanjutkan pembahasan ini dalam waktu yang sangat singkat diyakini tidak akan menghasilkan KUHP yang sesuai semangat demokratisasi, selain juga mengabaikan aspirasi masyarakat sipil, organisasi jurnalis dan media,” kata Ade.

Pihak AJI dan LBH Pers meminta DPR dan Pemerintah mengubah soal pencemaran nama baik dari ranah pidana ke perdata. Mempertahankan pemidanaan soal pencemaran nama baik mengesankan dua lembaga itu tak mengikuti perkembangan internasional yang mendorong penyelesaian semacam itu melalui jalur perdata.

Menurutnya, memasukkan soal pencemaran nama baik dalam ranah pidana akan memberikan efek menakutkan yang itu tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan tak sesuai semangat Pasal 6 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang meminta meminta pers berperan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Kami juga mendesak DPR dan Pemerintah mencabut pasal 281 soal penghinaan terhadap pengadilan. Sebab, pasal itu dengan mudah bisa dipakai untuk menjerat jurnalis dan media yang selama ini kerap menulis soal putusan sidang dan jalannya peradilan. Pasal itu bisa dipakai oleh para penegak hukum yang buruk untuk membungkam media yang menulis berita bernada kritik atas putusannya atau karena mengungkap perilakunya yang tak sesuai kepatutan atau undang-undang,” tegasnya.

Baca: Pasal RUU KUHP Terkait Kebebasan Pers

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !

Hukum dan Kriminal

15 artis terserat kasus investasi bodong MeMiles

Polisi juga telah memeriksa penyanyi Eka Deli dan Marcello Tahitoe alias Ello. Keduanya anggota aplikasi MeMiles.

Bagikan !

Published

on

Polisi merilis dua tersangka tambahan kasus investasi bodong memiles (Foto: Hilda Meilisa Rinanda)

ZONAUTARA.com – Sebanyak 15 artis disebut-sebut akan dipanggil oleh polisi sebagai saksi dalam kasus investasi bodong berlabel MeMiles.

Polda Jatim yang menangani perkara ini, telah menyiapkan nama 13 artis yang akan segera dipanggil.

MeMiles yang dikelola PT Kam dan Kam berurusan dengan polisi setelah diduga melakukan investasi bodong dengan omzet sebesar Rp750 miliar.

Polisi telah menetapkan empat tersangka: KT (47) atau Sanjay sebagai direktur; FS (52) sebagai manajer; ML) atau Dokter Eva (54) sebagai motivator atau pencari member; dan PH (22) sebagai ahli IT.

Polisi juga telah memeriksa penyanyi Eka Deli dan Marcello Tahitoe alias Ello. Keduanya anggota aplikasi MeMiles. 

Ello mengaku menjadi korban dari MeMiles, sementara Eka pernah menjadi perantara Ello untuk mengisi acara yang digelar oleh MeMiles.

Dari keterangan merekalah diketahui ada sebanyak 15 artis lainnya yang diduga ikut terseret investasi bodong tersebut.

Dalam waktu dekat polisi akan memanggil AN atau Adjie Notonegoro dan J atau Judika.

Saat ini polisi telah menyita barang bukti dari para tersangka berupa uang tunai Rp122 miliar, 18 mobil dan 2 motor.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com